Dalam The 17th ASEAN Defence Ministers’ Meeting, China diminta menyepakati ”code of conduct” di Laut China Selatan demi menjaga stabilitas kawasan.
Oleh
WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Pertahanan di ASEAN dan beberapa negara lain bertemu untuk membahas polemik Laut China Selatan atau LCS. Sengketa itu dikhawatirkan mengganggu stabilitas kawasan. China pun ditekan untuk menyepakati code of conduct agar insiden-insiden kesalahpahaman bisa dihindari.
Pertemuan itu berlangsung dalam agenda The 17th ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) 2023 dan The 10th ADMM Plus 2023 di Jakarta Convention Center, Rabu-Kamis (15-16/11/2023). Kegiatan dihadiri semua Menteri Pertahanan (Menhan) di ASEAN, Menhan AS Lloyd Austin, Deputi Menhan Rusia Alexander Fomin, Menhan India Shri Rajnath Singh, Wakil Menhan Jepang Miyazawa Hiroyuki, Deputi Menhan Korea Selatan Kim Seon-ho, dan Deputi Kepala Staf Komisi Militer Pusat China Jing Jianfeng.
Baru-baru ini kondisi LCS kembali memanas setelah konfrontasi antara kapal China dan Filipina. Belasan kapal Penjaga Pantai China mengejar dan mengepung kapal Filipina yang tengah mengirimkan logistik ke bekas kapal perang yang dijadikan pos terluar di Karang Second Thomas.
Menhan RI Prabowo Subianto selaku ketua penyelenggara menyampaikan, polemik LCS berpotensi mengganggu stabilitas kawasan, khususnya bagi negara-negara ASEAN. Instabilitas yang diciptakan bisa memicu efek domino berupa gangguan kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan.
”Tentang LCS, tentunya kami terus mendorong adanya upaya untuk membuat code of conduct, suatu prosedur tetap guna menghindari potensi salah paham dan kemungkinan adanya insiden-insiden yang di luar kehendak, tetapi terjadi,” ujarnya.
Dengan demikian, peningkatan ketegangan di kawasan tidak perlu terjadi akibat insiden, misalnya konfrontasi kapal China dan Filipina. Code of conduct yang dimaksud juga menjadi salah satu poin utama deklarasi bersama Menhan di ASEAN dalam ”Jakarta Joint Declaration”.
Sebagai tambahan, semua pihak terkait harus komitmen untuk memperjuangkan keamanan maritim dan kebebasan bernavigasi, termasuk ruang udaranya. Dan, menciptakan suasana yang kondusif untuk menyelesaikan polemik LCS secara damai.
Menhan ASEAN berpandangan, seluruh pihak perlu bekerja sama melalui cara yang konstruktif dan damai dengan mengimplementasi Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di LCS pada 2002 secara keseluruhan serta menerapkan kesimpulan awal code of conduct di LCS yang sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
”Sebagai tambahan, semua pihak terkait harus komitmen memperjuangkan keamanan maritim dan kebebasan bernavigasi, termasuk ruang udaranya. Dan, menciptakan suasana yang kondusif untuk menyelesaikan polemik LCS secara damai,” tulis deklarasi bersama itu.
Sementara itu, Menhan India Shri Rajnath Singh turut menyatakan komitmennya terhadap kebebasan bernavigasi dan udara secara leluasa sesuai hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Ia juga ingin bekerja sama dengan ASEAN dan ASEAN Plus guna menjamin kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan.
Menhan AS Lloyd Austin dan Menhan Filipina Gilbert Teodoro bersama-sama tidak sepakat terhadap aksi China di LCS. Gangguan terhadap kapal Filipina yang tengah mengirimkan logistik dinilai sebagai tindakan berbahaya. Mereka juga berkomitmen saling memperkuat kerja sama bilateral satu sama lain, termasuk latihan militer bersama.
Di sisi lain, Deputi Kepala Staf Komisi Militer Pusat China Jing Jianfeng beserta rombongan turut hadir dalam ADMM Plus. Namun, mereka tidak bertahan hingga akhir acara dan tak mengikuti pertemuan bilateral antarnegara.