Pengawasan Ketat Setiap Saat untuk Cegah Pejabat China Korupsi

Sudah jutaan orang dihukum, masih saja ada korupsi di China. Karena itu, Xi Jinping memerintahkan pengawasan ketat sampai pejabat merasa pengawas itu seperti bayangan yang selalu mengikuti ke mana saja.

AP/MARK SCHIEFELBEIN

(Dari kiri) Li Xi, Ding Xuexiang, Cai Qi, Han Zheng, dan Wang Huning menunggu untuk memberikan suara mereka selama sesi Kongres Rakyat Nasional (NPC) China di Aula Besar Rakyat di Beijing, Jumat, 10 Maret 2023. Enam pria duduk di samping pemimpin China Xi Jinping di Komite Tetap Politbiro Partai Komunis yang berkuasa, menangani urusan penting partai mulai dari propaganda hingga pemberantasan korupsi.

BEIJING, SELASA — Tidak ada satu pun pejabat China bisa lolos dari pengawasan Komisi Audit Pusat China. Presiden China Xi Jinping memerintahkan para auditor mengawasi para pejabat sepanjang waktu. Perintah itu berlaku bagi pejabat pemerintahan dan badan usaha milik negara.

Xi memerintahkan pengawas melekat ke pejabat. Para pejabat harus merasa selalu ada yang mengawasi mereka sepanjang waktu. Para pengawas harus sampai menimbulkan kesan pejabat merasa pengawas itu seperti bayangan yang selalu mengikuti ke mana saja.

Pejabat pengelola dana publik, aset, dan sumber daya milik badan usaha negara diawasi paling ketat. Hal itu untuk memastikan tidak ada pejabat ataupun pegawai pemerintah yang korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri.

Baca juga: China Bertindak Agar Bankir dan Pejabat Hedonis Mengubah Gaya Hidup

Perintah itu sebenarnya dikeluarkan Xi dalam pertemuan dengan Komisi Audit Pusat China (NAO) pada Mei lalu. Sampai Selasa (31/10/2023), arahan itu hanya boleh beredar di antara pegawai NAO. Lembaga audit itu sudah 40 tahun beroperasi.

Arahan itu menjadi konsumsi umum setelah diterbitkan Quisi, media milik Partai Komunis China. Menurut jurnal itu, Xi secara spesifik meminta para auditor membuat para pejabat merasa seolah-olah mereka ”diikuti oleh bayangan”. Para auditor terutama diminta fokus mengawai pejabat terkait keuangan, kebijakan moneter, industri, teknologi, dan sosial.

Koran The South China Morning Post, Rabu (1/11/2023), melaporkan, Xi memakai hasil audit NAO untuk memutuskan hukuman atau penghargaan bagi para pejabat. Xi menyebut NAO berperan penting menjalankan perintah PKC untuk menjaga ketertiban ekonomi dan memerangi korupsi.

AP PHOTO/GREG BAKER

Dalam foto yang diambil pada 31 Maret 2008 ini, anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis China Zhou Yongkang (kiri) dan Presiden Olimpiade Beijing Liu Qi (kanan) menunggu kedatangan api olimpiade di Bandara Beijing. Tahun 2014, Zhou Yongkang diadili dengan dakwaan terlibat kasus korupsi dan suap. Zhou dihukum seumur hidup.

Tugas NAO berbeda dengan tugas badan disipliner PKC, yakni Komisi Pusat Inspeksi Disiplin. NAO bertugas mengawasi keuangan berbagai departemen, sedangkan Komisi Pusat Inspeksi Disiplin bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dalam penggantian pejabat.

Badai audit

Audit umumnya digunakan PKC untuk menindak kasus korupsi. Pada awal 2003, NAO pertama kali menggunakan ”badai audit” dalam laporan tahunannya yang menyingkap maraknya malapraktik di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.

Pada Juni lalu, NAO menerbitkan laporan soal penyimpangan atau ”pelanggaran terhadap disiplin keuangan”. Nilainya lebih dari 1 miliar yuan atau Rp 2,2 triliun dan tersebar di berbagai lembaga pemerintahan.

Baca juga: China dalam Genggaman Xi Jinping

Auditor, antara lain, menemukan kenaikan gaji yang sangat tinggi, investasi keuangan yang tidak sah, dan pengeluaran yang terlalu sedikit atau terlalu lambat untuk proyek-proyek utama pemerintah. Departemen-departemen yang terkena dampak itu termasuk kementerian luar negeri, badan bea cukai, dan bank sentral.

Dalam laporan pada 29 oktober 2023, The Global Times mengungkap 405.000 pejabat China dihukum Komisi Pusat Inspeksi Disiplin pada Januari-September 2023. Sebanyak 34 orang di antaranya pejabat di kementerian dan pemerintah provinsi.

Auditor, antara lain, menemukan kenaikan gaji yang sangat tinggi, investasi keuangan yang tidak sah, dan pengeluaran yang terlalu sedikit atau terlalu lambat untuk proyek-proyek utama pemerintah.

Di periode itu, otoritas China menerima 2.617.000 laporan dugaan korupsi dan 819.000 informasi awal dugaan korupsi. Sementara pada semester I-2023, ada 36.000 kasus korupsi yang ditangani.

AP/NG HAN GUAN

Seorang pengunjung museum mengambil foto potter Presiden China Xi Jinping dan para pendahulunya di Beijing, 27 September 2022.

Di tingkat provinsi, pemberantasan antara lain terjadi di daerah timur dan tenggara. Pemerintah setempat memanfaatkan analisis mahadata untuk menyusun pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Fokusnya pada pencegahan korupsi.

Tidak transparan

Meski gencar, pemberantasan korupsi di China dinilai belum transparan. Menurut Financial Times pada 3 Oktober 2023, tidak jelas ada kejelasan hasil korupsi. Sebab, data di China kerap tidak akurat dan tidak lengkap.

Sementara dalam makalah Yongheng Deng dari Wisconsin School of Business, Shang-Jin Wei dari Columbia Business School, dan Jing Wu dan Rongjie Zhang dari Tsinghua University ditemukan cara menarik untuk mengecek. Para ekonom itu melihat catatan administratif Dana Penyedia Perumahan, skema tabungan pembelian rumah yang didukung negara. Data ini bisa menunjukkan secara rinci pendapatan sah setiap individu.

Baca juga: Pemerintah China Larang Pejabat Negara dan Keluarga Berbisnis

Data itu dibandingkan dengan harga rumah dan biaya hidup para pejabat. Para peneliti juga melihat kumpulan data alternatif mengenai pembelian rumah di 99 kota di China pada tahun 2005-2018. Data itu dibandingkan dengan tingkat pendapatan yang dilaporkan dari China Family Panel Studies, survei rumah tangga dua kali setahun yang dijalankan oleh Universitas Peking.

Hasil penelitian menunjukkan, selama 2006-2013 rata-rata pendapatan tidak resmi seorang pejabat pemerintah mencapai 83 persen dari pendapatan resminya. Bisa jadi, pada beberapa kasus, jumlah pendapatan tidak resmi jauh lebih dari rata-rata. Peneliti mencontohkan seorang direktur jenderal di salah satu departemen. Pendapatan tidak resminya mencapai 424 persen dari pendapatan resminya.

Hal yang menarik, pendapatan tidak resmi itu meningkat seiring dengan kenaikan pangkat dan hak prerogatif biro pemerintahannya. Sementara soal prevalensi korupsi, diperkirakan 13 persen pejabat memperoleh pendapatan tidak resmi, dan proporsi ini juga cenderung meningkat seiring dengan kenaikan pangkat pejabat itu.

KOMPAS/LUKI AULIA

Sekretaris Jenderal Partai Komunis China Xi Jinping memperkenalkan enam anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis China kepada wartawan China dan asing di Balai Agung Rakyat, Minggu (23/10/2022).

Karena korupsi marak, Xi menjadikan pemberantasannya sebagai salah agenda pokok sejak menjadi presiden. Setidaknya 4,7 juta pejabat rendah terjerat kasus korupsi dan ribuan pejabat tinggi juga terjaring. Bahkan, anggota senior di dalam kabinet dan penyelidik korupsi pun posisinya tidak aman.

Kebijakan keras Xi dalam menindak korupsi berdampak. Pendapatan tidak resmi diketahui lebih tinggi di kota-kota yang pemimpin utamanya (sekretaris partai atau wali kota) kemudian diberhentikan karena korupsi.