Kestabilan Asia Tenggara menjadi bagian tidak terpisahkan dari keamanan dan kestabilan mitra-mitranya maupun anggota ASEAN. Semua negara di kawasan perlu terlibat dalam menjaga kedamaian dan kestabilan Asia Tenggara.
Oleh
KRIS MADA, LUKI AULIA, LARASWATI ARIADNE ANWAR
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - ASEAN dan mitranya bergantung pada keamanan, kestabilan, dan kedamaian Asia Tenggara. Indonesia dan ASEAN berperan penting dalam menjaga keamanan, kestabilan, dan kedamaian kawasan.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, para koleganya dari luar ASEAN kembali menegaskan penghormatan pada sentralitas ASEAN. Penegasan itu disampaikan dalam rangkaian pertemuan Retno dengan para menlu mitra ASEAN, Rabu (12/7/2023).
Retno menemui Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta, Menlu Australia Penny Wong, Menlu India S Jaishankar, dan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Retno juga menemui Direktur Komisi Pusat Kebijakan Luar Negeri (CFAC) Partai Komunis China Wang Yi “Untuk membahas bagaimana hubungan ASEAN dengan negara-negara partner,” kata dia.
Retno juga menjelaskan rencana ASEAN memperluas kemitraan dengan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia (IORA). Kerja sama dengan dua organisasi kawasan itu akan mendukung ide ASEAN yang dicantumkan di Pandangan ASEAN soal Indo-Pasifik (AOIP). Gagasan itu adalah kestabilan, kemakmuran, dan kedamaian. “Di bawah keketuaan Indonesia, kerja sama berdasarkan AOIP dengan para partner,” ujarnya.
Pandangan Australia
Secara terpisah, Wong mengatakan, kemakmuran Australia amat berkaitan dengan kemakmuran Indonesia dan Asia Tenggara. Kestabilan Asia Tenggara menjadi bagian tidak terpisahkan dari keamanan dan kestabilan Australia. Negara lain di dan sekitar Asia Tenggara juga amat berkepentingan pada kestabilan dan keamanan kawasan ini. “ASEAN menjadi faktor penting untuk kestabilan kawasan,” ujarnya dalam dialog dengan perwakilan mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan Foreign Policy Community Indonesia (FPCI).
Canberra memandang, semua negara di kawasan perlu terlibat dalam menjaga kedamaian dan kestabilan kawasan. Diperlukan batasan jelas dan mekanisme tegas untuk menjaga kestabilan dan kedamaian itu. Penjagaan itu tidak hanya membutuhkan dialog. Diperlukan pula cara untuk mencegah persaingan menjadi konflik.
Wong mengatakan, persaingan geopolitik adalah kenyataan kawasan. Karena itu, negara-negara di kawasan perlu mencari cara untuk mengelola fakta tersebut. Sebagian orang menyebut fenomena itu sebagai keseimbangan strategis. Sebagian lagi memakai istilah multikutub dan keseimbangan kekuatan.
Keseimbangan itu bagian dari persyaratan mencapai kestabilan dan kedamaian kawasan. Keseimbangan itu bagian dari mencegah agresi dan pemaksaan di kawasan. “Kita menginginkan kawasan yang damai, stabil, dan makmur. Kita mau kawasan di mana kedaulatan dihormati. Jadi kita memikirkan kawasan yang memiliki keseimbangan yang memungkinkan hal itu,” kata dia.
Australia, menurut Wong, ingin berkontribusi pada upaya penciptaan kestabilan itu. Australia tidak berusaha mendominasi kawasan. Bagi Australia, komunikasi dan hubungan dengan Indonesia dan negara lain di kawasan amat penting. “Hubungan dengan Indonesia adalah prioritas pemerintahan kami,” ujarnya.
Gangguan Kestabilan
Upaya menjaga kestabilan kawasan antara lain berupa perundingan soal panduan tata perilaku di Laut China Selatan. Dalam pertemuan dengan Wang, Retno membahas soal percepatan perundingan itu. Pengesahan panduan itu bagian dari upaya menegah potensi konflik di perairan tersebut.
Sementara Menlu Malaysia Zambry Abdul Kadir mengatakan, isu keamanan kawasan amat beragam. Di antaranya soal Laut China Selatan dan Myanmar. Soal Myanmar, ASEAN tidak hanya harus berpegang pada Lima Poin Konsensus (5PC). ASEAN juga perlu memercayakan penanganan Myanmar pada ketua yang kini sedang dijabat Indonesia. “Semua upaya terkait Myanmar harus berpegang pada 5PC dan dikoordinasikan dengan semua. Tidak boleh ada yang jalan sendiri tanpa terkoordinasi,” kata dia.
Komunikasi ASEAN dengan Myanmar juga harus dilakukan dengan semua pemangku kepentingan di sana. Komunikasi tidak boleh dilakukan hanya dengan pihak tertentu saja.
Bersama Indonesia dan Singapura, Malaysia menolak menghadiri forum informal yang digelar Thailand beberapa waktu lalu. Thailand mengundang Menlu Myanmar versi junta, Than Swe untuk berdialog. Forum itu hanya dihadiri wakil Thailand, Laos, dan Kamboja.
Sementara dalam forum lanjutan ASEAN Ministerial Meeting, Menlu Thailand Don Pramudwinai memaparkan langkah Bangkok soal Myanmar. Ia antara lain mengungkap pertemuannya dengan Aung Sang Suu Kyi pada 9 Juli 2023. Suu Kyi dinyatakan sehat jiwa dan raga.
Menurut Don, Suu Kyi mendukung upaya dialog internal Myanmar yang sedang diusahakan ASEAN. Suu Kyi sangat prihatin dengan peningkatan korban tewas dan cedera sejak militer Myanmar atau Tatmadaw melancarkan kudeta pada Februari 2021.
Sementara Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar menegaskan, pernyataan Don soal Suu Kyi bukanlah sikap Suu Kyi dan NUG. Menlu Myanmar versi NUG, Daw Zin Ma Aung, menyebut pernyataan itu dikeluarkan sepihak dan tidak didukung NUG maupun Suu Kyi. NUG dibentuk oleh sebagian kelompok sipil dan milisi penentang junta.
Dalam pernyataan Kemenlu Thailand, pertemuan Don dan Suu Kyi disebut sebagai perkembangan positif. Pertemuan itu diharapkan bisa menjadi langkah pembuka untuk pencarian solusi perdamaian yang langgeng di Myanmar.
Bangkok setuju, ASEAN berperan penting dalam pencarian solusi itu. ASEAN juga penting dalam usaha membangun saling percaya di antara para pemangku kepentingan di Myanmar. Sebab, persoalan berlarut di Myanmar akan menjadi beban bersama ASEAN.
Indonesia dan para mitranya telah sepakat, mencari solusi damai untuk Myanmar tidak akan mudah. Perang saudara di negara itu sudah berlangsung puluhan tahun. Perbedaan pendapat tidak hanya terjadi antara Tatmadaw, milisi, dan kelompok sipil. Di antara milisi dan kelompok sipil pun masih ada perbedaan pendapat dan tidak saling percaya. Akibatnya, dialog di antara para pemangku kepentingan di Myanmar belum kunjung bisa diwujudkan.