Diminta AS, Filipina Akan Tampung 1.000 Warga Afghanistan
Filipina menghadapi masalah keamanan, hukum, dan logistik untuk menerima migran dari Afghanistan. Apalagi jika AS malah menolak visa khusus imigran.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·3 menit baca
MANILA, JUMAT — Pemerintah Filipina tengah mempertimbangkan menerima sekitar 1.000 orang Afghanistan. Walaupun demikian, Filipina masih menimbang-nimbang karena sejumlah hal, termasuk masalah keamanan.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr kepada media, Kamis (29/6/2023), mengatakan, tradisi panjang menerima pengungsi adalah satu hal yang menjadi dasar mengapa Filipina mempertimbangkan proposal Amerika Serikat. Selain itu, warga Afghanistan yang akan tiba di Filipina bukanlah 100 persen pengungsi dan bukan warga Afghanistan biasa, melainkan orang-orang yang pernah bekerja untuk lembaga atau pemerintah AS saat mereka masih memimpin pasukan koalisi di negara itu.
”Mereka adalah warga negara Afghanistan yang akan dimukimkan kembali oleh Amerika Serikat, di Amerika Serikat atau tempat lain. Negara kita hanya akan menjadi tempat transisi,” katanya.
Rencana menempatkan warga Afghanistan di Filipina pertama kali disampaikan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken saat berkunjung ke Filipina, tahun lalu. Permintaan itu kemudian disampaikan kembali oleh Presiden AS Joe Biden saat Marcos mengunjungi Washington pada Mei 2023.
Rincian lengkap permintaan itu masih dalam negosiasi antara kedua pemerintah dan belum dipublikasikan. Akan tetapi, Marcos menyebut bahwa Filipina akan menjadi tuan rumah maksimal 1.000 warga Afghanistan sambil menunggu visa imigran khusus mereka diproses.
Seorang pejabat Filipina menyebut, sebagai tahap pertama dan percontohan, sebanyak 600 warga Afghanistan akan terbang dan tinggal di Filipina jika proposal AS itu disetujui. Mereka yang akan tiba di Filipina dan dimukimkan kembali di AS atau negara ketiga lainnya diutamakan pekerja Pemerintah AS di Afghanistan. Mereka yang memenuhi syarat atau dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan visa imigran khusus dari Negeri ”Paman Sam”, tetapi tertinggal saat penarikan pasukan AS di Afghanistan pada Agustus 2021, juga diutamakan.
Pejabat yang tidak mau disebut namanya itu mengatakan, proposal Washington masih dibahas oleh beberapa institusi, terutama lembaga keamanan dan penegakan hukum serta Kementerian Luar Negeri.
Beberapa pejabat setempat telah menyuarakan kekhawatiran tentang kemungkinan para migran Afghanistan itu bisa menjadi sasaran serangan warga setempat saat berada di Filipina. Kekhawatiran lainnya adalah soal peran Pemerintah Filipina untuk ikut serta menyeleksi warga Afghanistan yang akan masuk ke wilayah mereka atau AS sebagai satu-satunya institusi yang memiliki otoritas.
Dikutip dari The New York Times, lebih dari 300.000 warga sipil Afghanistan telah berafiliasi dengan misi AS selama dua dekade kehadirannya di negara itu, menurut Komite Penyelamatan Internasional. Akan tetapi, hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk perlindungan pengungsi di Amerika Serikat.
Mengutip laman Departemen Luar Negeri AS, setelah disahkan pada 29 Desember 2022, Undang-undang Alokasi Terkonsolidasi 2023 telah mendorong Pemerintah AS mengesahkan 4.000 visa imigran khusus (SIV) tambahan untuk warga Afghanistan. Total, sejak tahun 2014, 38.500 SIV telah dialokasikan untuk warga Afghanistan.
Marcos mengakui adanya kekhawatiran tentang beberapa hal seperti masalah keamanan, hukum, dan lebih jauh soal logistik. ”Kami ingin membantu. Tetapi, ada masalah keamanan, hukum dan logistik yang lebih sulit. Jika rencana berjalan lancar, itu bagus. Namun, rencana apa yang pernah berjalan persis seperti yang Anda harapkan?” katanya.
Satu hal yang perlu mendapatkan kepastian adalah jika institusi di AS sendiri menolak pemberian visa imigran khusus bagi orang yang pernah bekerja untuk lembaga AS di Afghanistan. Filipina, sebut Marcos, akan menjadi tempat persinggahan sementara tanpa ada kejelasan yang pasti, bahkan dari AS sebagai negara pengundang.
”Bagaimana jika pengurusan visa itu terhenti atau ditolak tanpa batasan waktu? Meski telah dinyatakan bahwa AS akan membayar semuanya, siapa yang akan menangani mereka semua?” ujar Marcos.
Walaupun demikian, Marcos menyebut bahwa Malacanang akan mencari cara agar bisa menerima warga Afghanistan itu tanpa membahayakan keamanan negara. Duta Besar Filipina untuk AS Jose Manuel Romualdez mengharapkan rekomendasi, termasuk dari Deplu Filipina, bisa keluar pada pertengahan bulan depan. (AP)