Jepang-Korsel Akur demi Perdamaian dan Kemakmuran Dunia
Korsel dan Jepang sepakat akan kembali rutin saling berkunjung sebagai bentuk konkret pemulihan hubungan bilateral. Namun, masih ada perselisihan sejarah yang membayangi terkait korban kerja paksa dan ”jugun ianfu”.
Dalam foto yang disediakan Kantor Kepresidenan Korea Selatan ini, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol (kiri) dan istrinya, Kim Keon Hee (kedua dari kiri), sedang makan malam bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida (kanan) dan istrinya, Yuko Kishida, di kediaman presiden di Seoul, Korea Selatan, Minggu (7/5/2023).
SEOUL, SENIN — Kerja sama yang erat antara Jepang dan Korea Selatan tak hanya penting bagi kedua belah pihak, tetapi juga penting bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Korea Selatan merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki hubungan dengan Jepang. Seoul berharap pertemuan kali kedua antara pemimpin Korsel dan Jepang pada akhir pekan lalu bisa memberikan hasil positif dalam waktu cepat.
Untuk itu, sengketa sejarah yang belum terselesaikan seharusnya tidak menghalangi kedua negara memperdalam hubungan demi menghadapi krisis internasional, seperti ancaman Korea Utara dan persaingan dari China dengan lebih baik.
Baca juga: Korea Selatan Buat Keputusan Berbeda Soal Jugun Ianfu
Hal tersebut dikemukakan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ketika bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Minggu (7/5/2023). ”Kerja sama diperlukan untuk menghadapi situasi internasional yang parah saat ini. Masalah sejarah yang belum terselesaikan seharusnya tidak berarti tidak ada langkah maju yang bisa diambil. Saya ingin menjalin hubungan yang lebih baik,” ujar Yoon.
Kunjungan Kishida ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya Yoon bertandang ke Tokyo, Maret 2023. Kishida mengundang Yoon datang ke KTT G7 yang akan digelar pada akhir bulan ini di Jepang untuk berbicara trilateral dengan Amerika Serikat.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol (kanan) berjabat tangan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam pertemuan mereka di kantor kepresidenan di Seoul, Korsel, Minggu (7/5/2023).
Pada hari terakhir kunjungannya, Senin (8/5/2023), Kishida juga bertemu dengan anggota parlemen Korsel dan para pemimpin bisnis di Seoul untuk membahas potensi kerja sama bilateral. Dalam pertemuan itu dibahas upaya membangun rantai pasokan yang kuat dan mendorong kerja sama industri dalam teknologi mutakhir yang akan memperkuat hubungan ekonomi keduanya.
”Saya ingin memperkuat hubungan dengan Presiden Yoon dan bergabung dengannya untuk menempa era baru,” kata Kishida kepada wartawan di Seoul setelah bertemu anggota parlemen Korsel di hotelnya.
Saya ingin memperkuat hubungan dengan Presiden Yoon dan bergabung dengannya untuk menempa era baru. (Fumio Kishida)
Pada pertemuan kedua ini, kedua pemimpin menyepakati sejumlah persoalan, termasuk pengiriman tim pakar Korsel ke Jepang pada 23 Mei mendatang untuk melakukan analisis ilmiah guna membantu rakyat Korsel memahami dengan lebih baik rencana Jepang melepaskan air radioaktif ke laut dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima.
Biksu Buddha Korea Selatan, umat Buddha, dan anggota kelompok sipil berpawai menuju Kedutaan Besar Jepang menuntut penghentian keputusan Pemerintah Jepang melepaskan air radioaktif yang diolah dari Fukushima, di Seoul, Korea Selatan, Senin, 8 Mei 2023.
Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Korea, Shin-wha Lee, mengatakan bahwa fokus pertemuan Kishida-Yoon itu kemungkinan berkisar pada kerja sama keamanan dalam menghadapi ancaman nuklir Korut dengan perhatian khusus pada kepentingan AS di kawasan itu. ”Kemampuan militer dan ekonomi mereka sangat penting untuk mempromosikan kerja sama keamanan regional multilateral. Hubungan yang buruk di antara kedua negara dapat menghalangi tujuan AS,” ujarnya.
Baca juga: AS-Korsel-Jepang Bersatu Menekan Korut
Harian The Japan Times, Minggu (7/5/2023), menyebutkan pada bidang keamanan Korsel berkomitmen pada pakta berbagi intelijen Keamanan Umum Informasi Militer (GSOMIA) dengan Jepang. Meskipun tidak ada pernyataan bersama yang dirilis setelah pertemuan, kedua pemimpin setuju untuk terus bekerja sama dalam masalah keamanan yang berkaitan dengan Korut.
Yoon bahkan mengatakan, Jepang bisa saja suatu saat nanti ikut bergabung dalam latihan militer bersama antara Korsel dan AS. Pada pertemuan kali ini, Kishida sebenarnya berfokus pada pemulihan diplomasi ulang alik (shuttle diplomacy) di mana pemimpin kedua negara bisa saling berkunjung secara rutin. Jika hal ini sudah pulih, setidaknya akan menjadi pertanda hubungan bilateral yang membaik dan bergerak maju. Praktik diplomasi ulang alik ini dihentikan sejak PM Yoshihiko Noda pada Oktober 2011.
Bagi Kishida, dimulainya kembali diplomasi ulang alik dan peningkatan hubungan dengan Seoul adalah hal terbaru dari serangkaian kemenangan diplomatik dalam beberapa bulan terakhir yang sudah membantu mendorong dukungan rakyat untuknya. Jajak pendapat harian Nikkei menyebutkan, tingkat dukungan untuk Kishida naik hingga lebih dari 50 persen untuk pertama kalinya dalam delapan bulan terakhir.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida (kedua dari kiri), dan istrinya, Yuko Kishida (kiri), menghadiri upacara penyambutan bersama Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan istrinya, Kim Keon Hee, di kantor kepresidenan di Seoul, Korsel, Minggu (7/5/2023).
Meski naik, Kishida tetap harus meredakan kekhawatiran kubu konservatif di Partai Demokrat Liberal (LDP), partai penguasa di Jepang, yang selama ini bersikap keras jika berurusan dengan Korsel, terutama terkait korban kerja paksa dan pekerja seks semasa penjajahan Jepang.
Luka sejarah
Ketika bertemu dengan warga Korsel, Minggu (7/5/2023), Kishida mengaku hatinya terluka ketika memikirkan penderitaan rakyat Korsel selama penjajahan Jepang di Korsel. Ia mengakui adanya perselisihan sejarah yang sudah merusak hubungan kedua negara yang sama-sama sekutu AS.
Tetapi, Kishida tidak menyampaikan permohonan maaf lagi. Ia hanya menekankan komitmen Jepang yang tidak tergoyahkan untuk menyatakan penyesalan mendalam dan permintaan maaf yang tulus atas agresi masa perang Jepang seperti yang sudah disebutkan dalam Deklarasi Jepang-Korsel pada 1998. ”Posisi ini akan tetap tidak berubah di masa mendatang,” kata Kishida dalam konferensi pers bersama dengan Yoon.
Perselisihan sejarah tersebut dikhawatirkan akan terus membayangi hubungan kedua negara. Yoonmenghadapi kritik di dalam negeri karena tidak tegas pada Jepang, bahkan bersikap lunak. Salah satu contohnya ketika Yoon mengusulkan agar perusahaan Korsel yang memberikan kompensasi korban kerja paksa semasa penjajahan Jepang pada 1910-1945.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida (kanan tengah) dan istrinya, Yuko (kiri tengah), memberikan penghormatan saat berkunjung ke Pemakaman Nasional di Seoul, Korea Selatan, Minggu (7/5/2023).
Padahal, sesuai perintah pengadilan, seharusnya perusahaan Jepang yang memberikan kompensasi. Yoon sudah memberikan isyarat bahwa ia merasa, Jepang tidak perlu mempertanggungjawabkan kesalahannya lagi pada masa lalu.
Baca juga: Korban Kerja Paksa Masa Jepang Tolak Keputusan Kompensasi
Mayoritas rakyat Korsel merasa, Jepang belum cukup meminta maaf atas kekejaman yang mereka lakukan selama penjajahan. ”Mereka pikir, Kishida harus menunjukkan ketulusan selama kunjungannya ke Korsel, seperti menyebutkan masalah sejarah dan menyampaikan permintaan maaf lagi yang lebih tulus,” kata Lee. (REUTERS)
