Biden Incar Pilpres Kedua melalui Pidato Kenegaraan
Pidato Biden sarat dengan isu yang dinilai bisa mendongkrak dia menuju pilpres untuk masa jabatan kedua.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·4 menit baca
WASHINGTON, RABU — Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan pidato kenegaraan tahun 2023 di hadapan DPR dan kabinet pada Selasa (7/2/2023) malam waktu Washington atau Rabu pagi waktu Indonesia. Isi pidatonya didominasi isu-isu dalam negeri yang membuat berbagai pihak memperkirakan Biden ingin memperkuat posisinya mengikuti pemilihan presiden untuk kedua kalinya pada November tahun 2024.
”Let’s finish the job! (Mari kita selesaikan pekerjaan!)” adalah kalimat yang diucapkan Biden berkali-kali selama menyampaikan pidato berdurasi satu setengah jam itu.
Setelah menyapa para petinggi DPR dan Mahkamah Agung, Biden memulai pidatonya dengan langsung menyitir fakta bahwa ia telah berhasil membuka 12 juta lapangan pekerjaan baru dalam kurun waktu dua tahun. Padahal, selama tiga tahun, ekonomi AS dan dunia mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.
Biden memuji-muji DPR AS. Ia mengatakan, walaupun Partai Demokrat dan Partai Republik selalu bersaing dan tidak pernah akur, faktanya di masa kepresidenannya, ia telah menandatangani 300 undang-undang bipartisan yang artinya digodok dan didukung oleh kedua partai. ”Ini membuktikan demokrasi AS masih yang terkuat di dunia dan menjadi teladan bagi semua,” ujarnya.
Biden memaparkan beberapa contoh undang-undang bipartisan yang telah lolos, antara lain Undang-Undang Cip yang mengamanatkan agar produksi cip serta semikonduktor kembali fokus di AS dan tidak bergantung pada fluktuasi rantai pasok global. Ada pula UU Infrastruktur yang menyatakan bahwa semua proyek infrastruktur di ”Negara Paman Sam” harus menggunakan bahan-bahan buatan dalam negeri. Biden menyerukan slogan ini sebagai ”Buy Americans”.
Ia menekankan pentingnya AS kembali menjadi negara teladan di dunia. Semikonduktor, misalnya, adalah teknologi yang diciptakan di AS. Dulu, AS memproduksi 40 persen semikonduktor global. Akan tetapi, kini AS hanya memproduksi 10 persen semikonduktor di pasaran. Demikian pula dengan infrastruktur. Negara yang dulu nomor satu untuk kategori infrastruktur modern itu kini bertengger di ranking ke-13. Menurut Biden, kejayaan ini harus dikembalikan.
Selain itu, Biden juga menguraikan rencana undang-undang pelarangan biaya tambahan. Sasaran aturan ini adalah rakyat kecil di AS. Perusahaan-perusahaan kartu kredit, hotel, ataupun penerbangan dinilai bisa seenaknya menagih biaya tambahan untuk setiap layanan. Contohnya, apabila satu keluarga hendak bepergian, maskapai penerbangan menagih harga yang lebih tinggi jika keluarga itu ingin duduk bersama.
Biden menuturkan, junk fee ini memberatkan masyarakat dan pemerintah segera mengeluarkan aturan agar ada batas atas penagihan biaya tambahan. Terkait pekerjaan, Biden mengimbau semua perusahaan untuk mengizinkan pekerjanya berserikat. Ia juga menyampaikan soal penghapusan aturan seorang pegawai tidak boleh melamar pekerjaan yang sama di perusahaan lain demi menghindari kompetisi.
”Kapitalisme tanpa persaingan akan menjadi monopoli. Kita butuh persaingan agar masyarakat memiliki pilihan,” ujarnya.
Hanya sedikit isu luar negeri yang disinggung Biden. Pertama ialah balon China yang diduga merupakan perangkat mata-mata dan ditembak oleh Angkatan Udara AS. Biden mengatakan, ini bukti tidak seorang pun bisa mencoba-coba menantang kedaulatan AS. Kedua ialah mengenai Ukraina yang ia jadikan simbol perjuangan demokrasi melawan kediktatoran.
Biden menutup pidatonya dengan membahas kekerasan senjata api yang mewabah di AS. Ia meminta DPR untuk menyelesaikan pekerjaan rumah melarang peredaran senjata api taktis penyerangan. Kebetulan, ia juga sudah mengampanyekan hal tersebut sejak tahun 1994.
Pidato kenegaraan ini disampaikan Biden di tengah keraguan rakyat AS terhadapnya. Awal pekan ini, Yahoo News bekerja sama dengan YouGov melakukan jajak pendapat. Terungkap bahwa 52 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja Biden. Jumlah responden yang mengatakan puas dengan kinerja Biden hanya 41 persen. Jajak pendapat ini kemudian menelusuri lebih lanjut dan ternyata di kalangan responden yang simpatik kepada Partai Demokrat sekalipun, 64 persen mengatakan tidak menginginkan Biden maju untuk pilpres kedua.
Dalam majalah The Hill, konsultan politik Grady Means berpendapat bahwa pidato Biden jelas ditujukan kepada rakyat dan para pendukungnya. Biden menggarisbawahi capaian kerjanya selama menjabat sejak tahun 2021. Ia ingin menunjukkan dirinya merupakan pemimpin yang melihat jauh ke depan, kuat, dan percaya diri. Perekonomian dalam negeri dan politik luar negeri stabil di bawah kendalinya.
”Namun, pidatonya selalu mengungkit kejayaan AS yang nadanya serupa dengan slogan kampanye Donald Trump ’Make America Great Again' (Jadikan AS Hebat Kembali). Ini membingungkan,” kata Means.
Ia juga menyoroti prestasi Biden membuka 12 juta lapangan pekerjaan baru dan menempatkan angka pengangguran di 3,4 persen atau terendah dalam 50 tahun. Padahal, faktanya kebijakan Biden selama pandemi Covid-19 adalah memberi para pekerja tunjangan sehingga mereka enggan kembali masuk kantor ataupun perusahaan.
Meskipun begitu, Cedric Richmond, penasihat Komite Nasional Demokrat, mengaku tidak pusing memikirkan hasil jajak pendapat mana pun. Menurut dia, kampanye adalah sesuatu yang melampaui statistik.
”Rakyat akan melihat sendiri sosok presiden mereka dan dari sana rakyat mengambil keputusan. Fokus rakyat adalah keberlanjutan kehidupan mereka dan bukti kinerja pemerintah saat ini mengutamakan terciptanya pekerjaan dan mengembalikan berbagai industri ke tanah air,” tuturnya.
Begitu selesai berpidato, Biden dijadwalkan bertolak ke Negara Bagian Wisconsin. (AP)