Indonesia Dorong Dunia Cari Solusi Damai Bagi Palestina

Indonesia mendorong dunia terus mencari solusi damai bagi Palestina. Kondisi wilayah itu kini tengah menjadi perhatian karena makin represifnya aparat keamanan dan pemerintahan garis keras Israel.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara pada sesi open debate Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Rabu (18/1/2023). Retno menegaskan bahwa dunia harus mencari solusi damai bagi rakyat Palestina.

NEW YORK, KAMIS — Pemerintah Indonesia mendorong dunia internasional terus mencari solusi damai bagi rakyat Palestina. Kondisi wilayah itu kini tengah menjadi perhatian karena makin represifnya aparat keamanan dan pemerintahan garis keras Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Indonesia menginginkan tahun ini ada kemajuan dalam penyelesaian isu Palestina.

Desakan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah mendengar penjelasan Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina Tor Wennesland bahwa situasi di Palestina masih jauh dari kondusif. Kekerasan, penghilangan nyawa, perusakan dan pengambilalihan paksa properti hingga pengusiran warga Palestina terus terjadi. Bahkan tahun 2022 menjadi tahun yang paling mematikan bagi rakyat Palestina sejak 2005.

“2023 harus menjadi tahun kemajuan dalam menyelesaikan isu Palestina. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengakhiri okupasi Israel selamanya,” kata Retno dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (18/01/2023).

Baca juga : PBB Minta Fatwa Tentang Konsekuensi Hukum Pendudukan Israel atas Palestina

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Jepang yang kini menjadi Presiden DK PBB, ada tiga hal yang menjadi penekanan Retno soal isu Palestina. Pertama, Indonesia menyambut baik pengesahan resolusi Majelis Umum PBB 77/247 pada Desember lalu yang meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional soal dampak legal pendudukan Israel di Palestina. “Dunia tidak bisa bersikap business as usual. Harus dipastikan adanya tindak lanjut nyata hal ini,” katanya.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh berjalan beriringan usai memberikan pernyataan pers bersama dalam rangkaian Upacara Penyambutan Resmi PM Shtayyeh di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/10/2022).

Hal kedua yang menjadi penekanan Indonesia adalah mendesak Israel menghentikan tindakan-tindakannya yang provokatif, menghormati hukum internasional dan melanjutkan proses damai solusi dua negara sesuai dengan ketentuan internasional.

Ketiga, Indonesia memberi perhatian pada isu bantuan kemanusiaan bagi Palestina.

Di tengah ketidakpastian situasi ekonomi global dan ramalan soal resesi ekonomi, Indonesia berharap dunia internasional terus mengalirkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. “Demi kemanusiaan kita tidak boleh membiarkan rakyat Palestina menderita dalam diam, khususnya di tengah situasi sulit saat ini,” kata Menlu.

Baca juga : Israel Terus Menekan Palestina

PBB menyebut tahun 2022 sebagai tahun yang mematikan bagi warga Palestina. Aparat keamanan Israel membunuh 171 warga Palestina, lebih dari 30 diantaranya adalah anak-anak, hanya di wilayah Tepi Barat saja. Total warga Palestina yang tewas di tahun 2022 adalah 224 orang.

Sementara, menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sejak pergantian tahun, sebanyak 14 warga Palestina tewas di tangan aparat keamanan Israel, empat diantaranya adalah anak-anak. Korban tewas terakhir adalah Omar Luthfi Khmour, yang baru berusia 14 tahun, tewas ditembak tentara Israel, Senin (16/1/2023).

Insiden di Al Aqsa

Insiden baru di Kompleks Mesjid Al Aqsa terjadi Rabu (18/1/2023) setelah aparat keamanan Israel menghalang-halangi utusan khusus Pemerintah Jordania yang akan bertemu sejumlah delegasi Uni Eropa. Pemerintah Yordania memanggil duta besar Israel di Amman untuk mengirimkan nota protes.

Kementerian Luar Negeri Yordania mengatakan, aparat keamanan Israel yang berada di sekitar Kompleks Mesjid Al Aqsa menghalang-halangi Duta Besar Jordania untuk Israel Ghassan Majali, yang hendak memasuki kompleks situs tersuci ketiga dalam Islam. Kompleks ini dikelola oleh otoritas keagamaan Jordania pascaperang 1967. Israel sendiri bertanggung jawab atas keamanan di situs tersebut.

AP PHOTO/MAHMOUD ILLEAN

Delegasi Uni Eropa berkunjung ke Kompleks Mesjid Al Aqsa di Jerusalem, Rabu (18/1/2023). Bersamaan dengan kunjungan ini, terjadi insiden antara polisi Israel dan Duta Besar Yordania Ghassan Majali. Majali dihalang-halangi polisi Israel saat akan memasuki kompleks Mesjid Al Aqsa.

Rekaman video yang bermunculan di berbagai platform daring memperlihatkan Majali bersama sejumlah asistennya bergabung dengan jemaah Muslim lainnya, memasuki kompleks mesjid. Tiba-tiba seorang petugas polisi Israel menghalangi jalannya dengan cara memegang tubuhnya dan berteriak pada Majali dalam bahasa Arab untuk kembali, meninggalkan lokasi tersebut.

Baca juga : Belum Ada Sepekan Dilantik, Anggota Kabinet Netanyahu Mulai “Bermain Api”

Pemerintah Jordania menggambarkan tindakan itu sebagai provokasi yang tidak biasa. Kementerian Luar Negeri Jordania mengatakan duta besar Israel telah menerima "surat protes dengan kata-kata yang tegas untuk segera disampaikan kepada pemerintahnya." Dalam surat tersebut disampaikan bahwa para pejabat Jordania tidak memerlukan izin untuk memasuki situs tersebut karena peran negara itu sebagai penjaga resmi Kompleks Mesjid Al Aqsa. Yordania juga memperingatkan Israel agar tidak mengambil tindakan apa pun yang akan merugikan kesucian tempat-tempat suci.

Polisi Israel berdalih bahwa tindakan anggotanya tepat karena dia tidak mengenali Majali. Mereka juga merasa bahwa seharusnya Kedutaan Besar Jordania di Israel memberitahu sebelumnya bahwa akan ada diplomat yang berkunjung ke lokasi itu. Polisi Israel tidak hanya menahan Majali untuk tidak memasuki kompleks mesjid, tetapi juga menahan Direktur Jenderal Wakaf Islam dan Urusan Mesjid Al Aqsa Azzam al-Khatib. (AP)