Presiden Jokowi: Indonesia-Vietnam Selesaikan Perundingan ZEE
Setelah 12 tahun, perundingan ZEE Indonesia-Vietnam disepakati. Dalam pertemuan dengan Presiden Vietnam Phuc, Presiden Jokowi menyampaikan keduanya sepakat tetapkan target baru perdagangan bilateral pada 2028.
BOGOR, KOMPAS — Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc menyambut baik penyelesaian perundingan mengenai garis batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE kedua negara. Sengketa garis batas ZEE ini dibahas sejak 21 Mei 2010 dan baru berakhir setelah 12 tahun.
Penyelesaian perundingan Zona Ekonomi Eksklusif RI dan Vietnam disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Kamis (22/12/2022), di Ruang Teratai Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Keterangan pers bersama dilakukan di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden Phuc ke Indonesia. Kunjungan kenegaraan ini diawali dengan penyambutan pasukan berkuda dan pasukan berseragam tradisional. Upacara kenegaraan digelar dengan pasukan musik memainkan lagu kebangsaan kedua negara, ”Indonesia Raya” dan ”Tien Quan Ca” yang disertai 21 kali tembakan salvo.
Dalam kunjungan kenegaraan ini, Presiden Jokowi dan Presiden Phuc sempat menanam pohon merawan (Hopea odorata) bersama di halaman Istana Bogor. Sebelum pertemuan bilateral, kedua pemimpin negara juga sempat berbincang informal di teras belakang Istana Bogor.
Dalam pertemuan bilateral itu, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Adapun Presiden Phuc didampingi Menlu Bui Thanh Son, Wakil Menteri Pertahanan Nasional Vo Minh Luong, Menteri Keamanan Publik Le Quoc Hung, Menteri Perdagangan dan Industri Tran Quoc Khanh, Wakil Menteri Perencanaan dan Investasi Tran Duy Dong, Wakil Menteri Agrikultur dan Pembangunan Perkotaan Nguyen Quoc Tri, Ketua Komite Masyarakat Hanoi Duong Duc Tuan.
”Setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan bersama.
Baca juga: 4.900 Ton Beras Impor dari Vietnam Tiba di Indonesia
Presiden Phuc menambahkan, ”Kita harus memberikan momentum pada kerja sama Vietnam dan Indonesia bagi kebaikan masyarakat kedua negara. Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, kita telah menyepakati negosiasi ZEE berdasarkan hukum internasional dan UNCLOS 1982.”
Presiden Jokowi sudah mendorong penyelesaian perundingan ZEE ini sejak beberapa tahun lalu. Saat bertemu Nguyen Xuan Phuc yang masih menjabat sebagai Perdana Menteri Vietnam di sela-sela pertemuan G20 di Hamburg, Jerman, pada 2017, hal ini dibahas. Hal ini juga disampaikan saat bertemu PM Phuc di sela KTT ASEAN-INdia, New Delhi, di sela-sela KTT Ke-34 ASEAN di tahun 2019 di Bangkok, Thailand.
Harapannya, setelah perundingan selesai, tidak terjadi lagi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, unregulated fishing atau IUU fishing). Sejauh ini, terjadi beberapa penangkapan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam di kawasan ZEE Indonesia.
Kunjungan kenegaraan Presiden Phuc ini sekaligus mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi.
Naikkan target
Kunjungan kenegaraan Presiden Phuc ini sekaligus mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi. Target perdagangan kedua negara 10 miliar dollar AS pada 2023, bahkan sudah dilampaui pada 2021 dengan nilai 11,06 miliar dollar AS. Sepanjang lima tahun terakhir, peningkatan perdagangan mencapai 9,77 persen.
Baca juga: Indonesia-Vietnam Segera Tetapkan Target Baru Perdagangan
”Untuk itu, kita sepakat menetapkan target baru perdagangan bilateral sebesar 15 miliar dollar AS pada 2028,” tutur Presiden Jokowi.
Presiden Phuc juga menyebut Indonesia sebagai mitra dagang terbesar ketiga Vietnam di ASEAN. Pada sebelas bulan pertama 2022, nilai perdagangan kedua negara mencapai 13 miliar dollar AS, lebih tinggi daripada 2021.
”Kerja sama ini juga penting untuk meningkatkan pertahanan, keamanan, maritim, dan juga memiliki pendalaman kerja sama di bidang energi, pariwisata, pendidikan, dan hubungan antarmasyarakat,” kata Presiden Phuc.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga meminta Pemerintah Vietnam memerhatikan masalah komoditas Indonesia yang masih mengalami kendala. Produk pertanian dan buah-buahan Indonesia mengalami hambatan masuk ke pasar Vietnam.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga meminta adanya perlindungan investasi Indonesia di Vietnam. ”Saya mengapresiasi kepercayaan Pemerintah Vietnam kepada perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Vietnam. Akumulasi investasi Indonesia di Vietnam mencapai lebih dari 600 juta dollar AS dalam 101 proyek. Saya mengharapkan penyelesaian beberapa isu yang dialami investor Indonesia yang akan mendorong investasi baru di masa mendatang,” kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Keselarasan PBB-ASEAN soal Myanmar
Peningkatan konektivitas kedua negara juga menjadi agenda Presiden Jokowi dan Presiden Phuc. Karena itu, arus lalu lintas barang dan wisatawan perlu dikembalikan, seperti masa prapandemi. Rute penerbangan langsung antarpusat-pusat bisnis dan pariwisata kedua negara harus direvitalisasi. Maskapai dari kedua negara diharapkan dapat memfinasilasi rencana rute penerbangan baru dari Da Nang-Denpasar serta Ho Chi Minh-Jakarta maupun penambahan rute penerbangan Jakarta-Ho Chi Minh City.
Dalam pertemuan bilateral juga disepakati tiga nota kesepahaman (MoU), yaitu mengenai kerja sama energi dan sumber daya mineral, kerja sama penanggulangan terorisme, kerja sama pemberantasan perdagangan ilegal narkotika. Presiden Jokowi juga berharap kerja sama perikanan dan pemberantasan penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing) dapat diperkuat melalui percepatan finaliasi nota kesepahaman kerja sama kelautan dan perikanan.
Penguatan kerja sama di bidang energi bersih dan energi baru terbarukan juga disambut baik, apalagi sudah ada nota kesepahaman kerja sama energi dan sumber daya mineral. ”Hal ini dapat mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga matahari, tenaga hidrogen, dan smart grid,” ujar Presiden Jokowi.
Vietnam juga akan bekerja sama dengan perusahaan BUMN dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti PT BTM, PT WIKA Industri Manufaktur (WIMA) untuk pemasaran motor listrik Gesits di Vietnam, Indonesia Battery Coorperation (IBC) untuk investasi pada pembuatan baterai EV, dan PT INKA untuk pembelian komponen bus listrik.
Peningkatan konektivitas kedua negara juga menjadi agenda Presiden Jokowi dan Presiden Phuc.
Kemitraan strategis
Vietnam dan Indonesia sudah menjalin kemitraan strategis sejak 2013. Pada 2023 mendatang, kemitraan strategis ini memasuki usia sepuluh tahun. Karena itu, menurut Presiden Jokowi, dalam pertemuan, dibahas pula berbagai peningkatan kemitraan strategis, baik secara bilateral maupun kawasan.
Presiden Phuc pun menyambut baik pembahasan baik mengenai hubungan bilateral dan isu-isu internasional yang menjadi kepentingan bersama. ”Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan hubungan kemitraan strategis yang baik antara Indonesia dan Vietnam dalam mengatasi berbagai tantangan. Kita harus meningkatkan kepercayaan politik dan kerja sama ekonomi,” ucapnya.
Baca juga: Isu Myanmar di PBB dan Cara ASEAN
Menuju sepuluh tahun kemitraan strategis, ada dua hal yang menjadi arahan kerja sama, yakni meningkatkan pertukaran delegasi tingkat tinggi kedua negara dan juga mewujudkan semua perjanjian menjadi sebuah kenyataan. Selain itu, program bisa dilaksanakan untuk mengimplementasikan kemitraan strategis pada 2024-2028.
Dalam pertemuan telah pula dibahas beberapa isu kawasan, seperti prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 yang menekankan peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan dan peran sentral ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Presiden Phuc menyampaikan dukungan penuh Vietnam. ASEAN dinilai perlu memainkan peran sentral dan berketahanan di kawasan. Presiden Phuc menyatakan mendukung penuh sikap ASEAN terkait dengan Laut China Selatan untuk menjamin agar kawasan menjadi lautan yang damai stabil dan terus mendorong adanya kebebasan navigasi sesuai dengan hukum internasional dan UNCLOS 1982.
Presiden Jokowi menghargai dukungan Vietnam terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN.
Kunjungan Presiden Phuc adalah kunjungan pertama Presiden Vietnam ke Indonesia setelah sembilan tahun. Namun, bagi Phuc, ini bukan kunjungan pertamanya ke Indonesia. Saat menjabat Perdana Menteri, PM Phuc pernah ke Bali dan bertemu Presiden Jokowi Oktober tahun 2018.
Indonesia sendiri memiliki hubungan istimewa dengan Vietnam. Selain tetangga dan sesama negara ASEAN, Indonesia adalah negara pertama yang menggalang hubungan diplomatik dengan Vietnam pada 1955.