Belum selesai masalah ekonomi, kabinet PM Jepang Fumio Kishida kembali diguncang skandal. Kali ini, menteri dalam negeri yang harus keluar.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·3 menit baca
AP PHOTO/EUGENE HOSHIKO
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berpidato di Tokyo, Jumat (8/7/2022), setelah terjadi penembakan terhadap pendahulunya, Shinzo Abe. Perdana menteri terlama Jepang itu kemudian meninggal akibat luka tembak.
TOKYO, SENIN — Satu lagi menteri anggota kabinet Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengundurkan diri. Gejolak internal ini dikhawatirkan berpengaruh ke pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ataupun restrukturisasi postur anggaran pertahanan negara tersebut.
Pada Minggu (20/11/2022), Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Minoru Terada menyerahkan surat pengunduran diri kepada Kishida di Tokyo. Ia tengah bergumul dengan skandal mengenai kejanggalan pada pendanaan kampanye pemilihan legislatif.
”Saya memilih mengundurkan diri karena tidak mau rapat-rapat di Diet (parlemen Jepang) didominasi pembahasan masalah anggaran kampanye dan tidak fokus kepada pemulihan ekonomi,” tutur Terada.
Ia berkeras tidak melanggar hukum dan kejanggalan itu adalah kesalahan dalam proses akuntansi dana kampanye. Terada berjanji segera membenahi persoalan penghitungan keuangan tersebut. ”Saya memohon maaf kepada rakyat atas skandal ini. Saya berjanji tetap fokus bekerja keras mencari solusi dari permasalahan penting negara saat ini,” kata Kishida, dikutip oleh Nikkei.
Anggota Gereja Federal untuk Perdamaian Dunia dan Persatuan atau Gereja Persatuan berunjuk rasa di Seoul, Korea Selatan, 18 Agustus 2022. Mereka memprotes pemberitaan di media Jepang yang menyalahkan organisasi keagamaan besutan Sun Myung Moon itu sebagai penyebab penyerangan terhadap mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.
Terada adalah menteri ketiga di kabinet Kishida yang mengundurkan diri. Pada akhir Oktober, Menteri Pemulihan Ekonomi Daishiro Yamagiwa menyerahkan surat permohonan keluar dari kabinet. Menyusul kemudian Menteri Hukum Yasuhiro Hanashi mengundurkan diri pada awal November. Kishida hampir terlambat datang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Nusa Dua, Bali, 15-16 November, karena persoalan tersebut.
Kedua menteri itu memiliki kedekatan dengan Gereja Federasi Keluarga untuk Perdamaian Dunia dan Persatuan atau lebih dikenal dengan Gereja Persatuan yang dibesut oleh Sun Myung Moon. Walaupun memakai nama ”gereja”, sejumlah negara yang juga mencakup Amerika Serikat mengategorikan organisasi ini sebagai sebuah sekte.
Para pejabat di Partai Demokratik Liberal (LDP) yang memimpin pemerintahan Jepang saat ini mengaku tidak ada yang menjadi anggota Gereja Persatuan. Akan tetapi, berbagai bukti mengungkapkan mereka memiliki kedekatan hubungan, termasuk almarhum Perdana Menteri Shinzo Abe yang dibunuh oleh seorang pembenci Gereja Persatuan karena menguras harta keluarganya.
Masyarakat Jepang melihat hasil penyelidikan itu mengungkap ketidaksukaan atas kedekatan politikus, apalagi pejabat pemerintah, dengan Gereja Persatuan. Sejumlah warga juga menuntut pemerintah memberi ganti rugi kepada para korban Gereja Persatuan yang telah habis hartanya karena, menurut mereka, ditipu secara sistematis oleh organisasi tersebut.
Sekarang, dengan mundurnya tiga menteri, masyarakat khawatir pembahasan pemerintah tentang paket stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 mundur. Kishida berencana mengucurkan paket sebesar 29 triliun yen. Hal itu tengah dibahas oleh Diet ketika berbagai skandal bermunculan. Akibatnya, perhatian parlemen sibuk membahas pergantian pejabat pemerintah. Padahal, tenggat rapat paripurna untuk isu keuangan, pajak, dan anggaran adalah pada 10 Desember.
Setelah itu, masih ada kepentingan pembahasan anggaran untuk menaikkan biaya pertahanan Jepang. Kishida menargetkan amandemen undang-undang dasar sehingga bisa menaikkan postur pertahanan Jepang menjadi 2 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). Saat ini, postur anggaran pertahanan adalah 1 persen dari PDB. Apabila pembahasan berjalan sesuai jadwal, kenaikan anggaran ini bisa terjadi dalam jangka 5 tahun.
Menteri Keuangan Jepang (2012-2021) Taro Aso berbicara kepada wartawan pada 4 Juni 2018. Perdana Menteri Fumio Kishida yang dilantik pada Oktober 2021 masih harus sowan kepada Aso yang merupakan sesepuh di Partai Demokratik Liberal dan memiliki faksi lebih besar daripada faksi Kishida.
”Di tubuh LDP, ada terlalu banyak faksi sehingga PM Kishida terlalu lama mengambil keputusan. Ini juga kurang baik dalam pembahasan hal-hal strategis lainnya,” kata Sekretaris Partai Inovasi Jepang Fumitake Fujita yang merupakan oposisi LDP.
Ia mengacu pada berbagai faksi di dalam LDP. Faksi Kishida kalah besar dari faksi almarhum PM Abe dan Taro Aso yang lama menjabat sebagai wakil PM. Setiap langkah Kishida harus dikonsultasikan dulu kepada para sesepuh partai sehingga pengambilan keputusan menjadi lama. Sementara itu, rakyat kadung tidak puas dengan pemerintah. Survei media Jepang terbaru menyebut angka kepuasan rakyat terhadap pemerintah turun menjadi 30 persen.
Dugaannya, Kishida akan mengangkat Takeaki Matsumoto dari LDP faksi Aso untuk menggantikan posisi Terada sebagai Mendagri dan Komunikasi. Matsumoto sempat menjabat sebagai menteri luar negeri di bawah pimpinan PM Naoto Kan pada 2011. Akan tetapi, ada dorongan masyarakat terhadap Kishida untuk melakukan perombakan kabinet secara serius daripada sekadar tambal sulam pejabat. (AP)
