Jepang Target 2023 Anggaran Pertahanan Naik Dua Kali Lipat

Jepang merasa terancam dikelilingi negara yang tidak mau bermain sesuai peraturan internasional.

AP/DAVID MAREUIL

Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berdialog di Istana Akasaka, Tokyo, Senin (23/5/2022).

YOKOHAMA, MINGGU - Pemerintah Jepang akan meningkatkan anggaran pertahanan menjadi dua kali lipat, yakni dua persen dari pendapatan domestik bruto negara tersebut. Jepang melakukannya dengan alasan dikelilingi oleh pihak-pihak yang tidak mau mematuhi aturan internasional mengenai perdamaian dan kestabilan internasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida ketika membuka acara pertemuan angkatan laut dari 12 negara di Teluk Sagami, Yokohama, Minggu (6/11/2022). Acara diikuti antara lain oleh angkatan laut Amerika Serikat, Inggris, Perancis Australia, Korea Selatan, dan India. Jepang sendiri menjadi pangkalan Armada Ketujuh AL AS, tepatnya di Yokosuka.

Baca juga: Jepang Siapkan Rudal Hipersonik Hadapi Ancaman di Kawasan

"Jepang tetap berpegang kepada prinsip negara pasifis seperti yang kita jalani sejak berakhirnya Perang Dunia II. Akan tetapi, kita juga harus siap mempertahankan diri karena ada banyak pihak yang agresif yang tidak mengikuti prinsip perdamaian dunia, terutama di Laut China Selatan dan Laut China Timur," tutur Kishida seperti dikutip oleh Nikkei.

Kishida tidak secara gamblang menyebut China dan Rusia. Akan tetapi, jelas bahwa pidatonya mengacu kepada kedua negara tersebut. Presiden China Xi Jinping berkali-kali mengatakan hendak menyatukan kembali Taiwan dengan China. Mereka semakin rajin melakukan kegiatan militer di Selat Taiwan, LCS, dan LCE. Pada Agustus lalu, China melakukan latihan militer dan menembakkan rudal. Ada lima yang jatuh di perairan Pulau Nansei milik Jepang.

Pada Februari, Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Merebak kekhawatiran bahwa ini akan memicu China melakukan hal serupa kepada Taiwan. Salah satu negarawan yang terus mengungkit kekhawatiran ini adalah almarhum Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Senjata anti misil kapal selam melengkapi pertahanan kapal perang angkatan laut Jepang JS Samidare saat sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (8/5/2019). Kapal perang Angaktan Laut Jepang JS Samidare ini melakukan lawatan persahabatan ke Indonesia untuk memperingati 61 Tahun hubungan Indonesia-Jepang. Sebagai kapal tempur, kapal perang buatan tahun 2000 ini juga dilengkapi pertahanan serangan udara dan pertahanan serangan kapal selam.

"Ancaman kepada Taiwan adalah ancaman kepada Jepang. Negara kita berdekatan dan terlepas perkataan China, Jepang pasti akan terkena dampak yang merugikan," kata Abe semasa hidupnya.

Baca juga: Korut Tak Henti Tembakkan Rudal

Cita-cita Abe ini dilanjutkan oleh Kishida sebagai penerusnya. Jadwalnya, Diet--parlemen Jepang--selesai membahas perubahan Undang-Undang Dasar negara itu pada akhir tahun 2022. Jika disetujui, mulai dari awal tahun depan dan untuk sepuluh tahun mendatang, Jepang bisa menaikkan anggaran pertahanan mereka ke angka 2 persen dari pendapatan domestik bruto.

Sektor yang akan ditingkatkan adalah Pasukan Bela Diri Kelautan. Kishida mengatakan, pemerintah akan merekrut jumlah tentara. Selain itu, juga ada peningkatan kemampuan berupa pembelian kapal-kapal tempur dan penyokong terbaru serta persenjataan termutakhir.

Baca juga: Jepang Incar Rudal Tomahawk Amerika Serikat

Dilansir dari surat kabar The Japan Times, Menteri Pertahanan Yasukazu Hamada mengungkapkan hendak meningkatkan kerja sama riset pertahanan dengan pihak swasta. Di samping itu, pemerintah juga akan mengintegrasikan penelitian di berbagai bidang pertahanan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Hamada menuturkan, riset akan fokus kepada pengembangan teknologi kecerdasan buatan, contohnya pesawat nirawak. Ada pula riset untuk keamanan di luar angkasa dan pembuatan roket.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (JMSDF)

Jepang juga mengintegrasikan pertahanan dengan negara-negara di Asia. Caranya melalui penjualan alat-alat militer bekas, mulai dari tank hingga rudal. Diet tengah menggodok perubahan aturan agar bisa disahkan di awal tahun 2023. Targetnya, per akhir 2023, Jepang bisa mengekspor alutsista bekar mereka. Ada enam negara yang menandatangani kesepakatan ini, antara lain ialah Filipina, Vietnam, dan India.

Baca juga: Di Bawah Xi, Militer China Makin Kuat dan Menakutkan (Bagian 1)

Jepang dan Inggris akhirnya menyepakati kerja sama militer pembangunan sistem pertahanan udara F-2. Kishida sudah mendekati Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sejak Mei, sebelum Johnson dilengserkan. Sekarang, Perdana Menteri Rishi Sunak berjanji melanjutkan progran tersebut karena Tokyo menyetujui persyaratan yang diajukan London.

Jepang merupakan negara maju yang masih memiliki hukuman mati dan diprotes oleh enam anggota G7. Dalam negosiasi kerja sama pertahanan, Inggris meminta apabila ada anggota militer mereka yang berada di Jepang dan melakukan tindakan kriminal agar tidak diganjar hukuman mati. London meminta agar tentara mereka diproses sesuai hukum Inggris. (AFP)

Baca juga: Demi Keamanan Energi Negaranya, Jepang Pertahankan Saham Migas Rusia