Kalah dalam pemilihan Ketua Partai Konservatif pada Juli 2022, kini Rishi Sunak kembali digadang jadi ketua partai itu. Jika terpilih, ia bisa menjadi Perdana Menteri Inggris. Oposisi mendesak percepatan pemilu.
Oleh
KRIS MADA
·4 menit baca
AFP/POOL/DAN KITWOOD
Dalam foto 27 Oktober 2021 ini, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson (kanan) dan Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak saat mengunjungi Fourpure Brewery di Bermondsey, London selatan. Setelah PM Inggris Liz Truss mengundurkan diri pada 20 Oktober 2022, Sunak dan Johnson disebut akan memperebutkan jabatan Truss.
LONDON, JUMAT — Mantan Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak kembali masuk daftar bakal calon perdana menteri Inggris. Ia antara lain harus bersaing dengan mantan PM Inggris Boris Johnson dan Ketua Majelis Rendah Parlemen Inggris Penelope Mordaunt.
Sunak bisa menjadi PM Inggris bila memenangi pemilihan ketua Partai Konservatif. Posisi itu kosong setelah Ketua Partai Konservatif sekaligus PM Inggris Liz Truss mengundurkan diri pada Kamis (20/10/2022).
Pada Juli lalu, Sunak kalah dari Truss dalam perebutan kursi ketua partai. Kini, sebagaimana dilaporkan BBC dan The Guardian, Jumat (21/10/2022), setidaknya 52 dari 357 anggota parlemen dari Partai Konservatif mendukung Sunak menggantikan Truss. Adapun Johnson disebut sudah disokong oleh sekurangnya 30 anggota parlemen dan Mordaunt disokong 17 anggota parlemen.
Bakal calon ketua partai punya waktu sampai Senin pekan depan untuk menggalang dukungan. Untuk bisa menjadi ketua partai, perlu dukungan dari sekurangnya 100 anggota parlemen Partai Konservatif. Jika hanya satu bakal calon mendapat dukungan sekurangnya 100 anggota parlemen, tidak diperlukan pemilihan oleh kader.
Jika ada lebih dari satu orang dengan dukungan masing-masing sekurangnya 100 anggota parlemen, dilakukan pemilihan ketua. Pemilihan pertama dilakukan oleh anggota parlemen. Jika tetap ada lebih dari calon dengan pendukung lebih dari 100 anggota parlemen, pemilihan dilanjutkan di tingkat kader.
Sejauh ini, dukungan untuk Johnson antara lain diisyaratkan oleh Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace. Menteri Pengembangan Usaha Inggris Jacob Rees-Mogg juga mendukung Johnson. ”Kita harus memikirkan pertanyaan soal keabsahan yang akan diajukan masyarakat. Selain itu, juga tentang siapa yang bisa (membawa partai) memenangi pemilu mendatang. Hal yang sangat penting bagi partai mana pun. Saat ini, saya cenderung ke Boris Johnson,” kata Wallace.
AFP/CARLOS JASSO
Halaman depan sejumlah koran di Inggris edisi 8 Juli 2022 menampilkan berita pengunduran diri Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris. Pada 20 Oktober 2022, Liz Truss yang menggantikan Johnson juga mengundurkan diri.
Johnson saat ini dilaporkan sedang berlibur di Dominika. Keluarganya menyebut Johnson akan segera tiba di Inggris.
Penolakan
Sejumlah pihak mengingatkan, Johnson masih diperiksa oleh komisi etik parlemen. Jika terbukti bersalah, keanggotaannya di parlemen Inggris bisa ditangguhkan atau dicabut sama sekali.
Ia mundur sebagai PM karena serangkaian skandal yang sekarang sedang diselidiki. Anggota parlemen dari Partai Konservatif Inggris, Roger Gale, mengaku akan mundur sebagai Wakil Ketua Fraksi Konservatif di DPR jika Johson terpilih jadi ketua partai lagi.
Politisi konservatif lainnya, Crispin Blunt, menyebut Johnson bukan orang yang layak untuk menjawab tantangan saat ini. Partai butuh orang yang bisa memperbaiki citra setelah berbagai masalah beberapa bulan terakhir.
Ketua Partai Buruh sekaligus pemimpin oposisi Keir Starmer juga mengecam wacana Johnson terpilih lagi. Menurut dia, Johnson tidak pantas menjadi pemimpin. Starmer juga mendesak percepatan pemilu Inggris. Seharusnya, pemilu digelar pada Januari 2025. Dengan situasi sekarang, menurut Starmer, wajar bila ada percepatan pemilu.
Ia menganggap, warga perlu ditanya tentang partai mana yang punya mandat memerintah. Setelah Johnson dan Truss, kini Inggris akan dipimpin PM ketiga sejak pemilu 2019 digelar.
Selepas Johson mundur pada Juli lalu, Sunak dan Truss bersaing menjadi pengganti. Dulu, Sunak disokong lebih banyak anggota parlemen dibandingkan Truss. Walakin, Truss mendapat suara lebih banyak dalam pemilihan oleh kader partai. Karena itu, Truss bisa menjadi Ketua Partai Konservatif lalu menjadi PM Inggris. Ia menggantikan Johnson mulai 6 September 2022.
Isu tunjangan
Truss mulai menjadi PM kala Inggris Raya masih dipimpin mendiang Ratu Elizabeth II. Berselang dua hari setelah ia resmi jadi PM, monarki Inggris berganti karena Ratu Elizabeth II meninggal pada 8 September 2022.
AFP/DANIEL LEAL
Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengumumkan pengunduran dirinya pada Kamis (20/10/2022). Ia baru menjabat pada 6 September 2022.
Meski masa jabatannya singkat, menurut undang-undang Inggris, ia tetap berhak atas tunjangan hingga 115.000 poundsterling (sekitar Rp 1,9 miliar) per tahun. Tunjangan diberikan seumur hidup. Ia juga bisa mendapatkan uang pensiun hingga 11.500 poundsterling per tahun. Seperti tunjangan, uang pensiun juga diberikan seumur hidup.
Undang-undang tidak mengatur lama masa jabatan. Undang-undang yang berlaku sejak 1991 itu hanya menetapkan, para mantan PM bisa mendapatkan tunjangan seumur hidup.
Tunjangan diberikan sebagai pergantian biaya menjalankan peran sebagai tokoh masyarakat. Penerima bisa mengajukan pergantian untuk biaya pengelolaan kantor dan biaya perjalanan terkait peran sebagai tokoh masyarakat.
Tunjangan tidak bisa diberikan untuk mendanai kegiatan sebagai anggota parlemen. Tunjangan juga akan dikurangi jika penerima mendapat penugasan lain yang menghasilkan imbalan dari anggaran negara. Tunjangan juga tidak bisa diberikan bila penerimanya menjadi ketua oposisi. Karena mundur dari posisi ketua partai, Truss tidak akan mungkin menjadi ketua oposisi.
Masalahnya, sejauh ini, sejumlah pihak mengecam kemungkinan Truss mendapat tunjangan besar meski baru menjabat tidak sampai dua bulan. ”Sebagian besar orang harus bekerja 35 tahun untuk mendapat pensiun penuh dari negara. Bekerja 45 hari seharusnya tidak cukup untuk mendapatkan pensiun berpuluh kali lipat dari orang yang bekerja lebih lama,” kata Ketua Liberal Demokrat Ed Davey.
Juru bicara Partai Liberal Demokrat, Christine Jardine, juga menolak Truss diberi tunjangan itu. ”Seharusnya dia tidak diizinkan mendapatkan 115.000 poundsterling per tahun seperti pada pendahulunya, yang bertugas paling tidak dua tahun. Dia mewariskan bencana ekonomi, tagihan pajak meningkat. Sangat menyedihkan ada jutaan orang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari gara-gara ketidakbecusan (Partai) Konservatif,” katanya.
Starmer juga menolak bila Truss menerima tunjangan itu. ”Dia (Truss) harus menolaknya. Hanya bertugas 45 hari, seharusnya dia tidak berhak,” katanya. (AFP/REUTERS)
