Tanpa Insentif Tarif, AS Coba Kejar Laju "Gerbong Ekonomi" China

China telah melaju dengan pilar ekonominya di Indo-Pasifik melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional per 1 Januari 2022. Tanpa potongan tarif, Washington coba mengejar.

KOMPAS/SUTTA DHARMASAPUTRA

Pejabat Senior dan Pakar Teknis dari negara-negara anggota Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) tengah membahas rancangan materi kesepakatan Pilar 2, 3, dan 4 IPEF di Hotel JW Marriot, Los Angeles, Amerika Serikat, Rabu (7/9/2022).

LOS ANGELES, KOMPAS Amerika Serikat berupaya mengimbangi pengaruh ekonomi China di Indo-Pasifik dengan inisiatif Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik atau Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Para menteri terkait dari Amerika Serikat dan 13 negara partisipan mengadakan negosiasi selama dua hari di Los Angeles, 8-9 September 2022.

Sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas Sutta Dharmasaputra dari Los Angeles, AS, pertemuan tersebut akan mencakup empat area, yakni perdagangan dan aliran data, standar lingkungan hidup dan buruh, rantai pasok, dan upaya anti-korupsi. Perwakilan Dagang AS Katherine Tai dan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo memimpin negosiasi.

Hadir mewakili Indonesia Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Baca juga : Upaya AS Imbangi China di Indo-Pasifik Bergulir

IPEF adalah prakarsa ekonomi yang diluncurkan Presiden AS Joe Biden di Tokyo pada 23 Mei 2022. IPEF beranggotakan 14 negara. Indonesia mengonfirmasi partisipasinya pada 17 Mei 2022. Selain AS, anggota IPEF meliputi Australia, Brunei, Fiji, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Secara agregat, blok kerja sama ini mewakili 40 persen produk domestik bruto (PDB) dunia. Kritik yang mengemuka dari prakarsa AS itu adalah tak jelasnya nilai manfaat bagi negara-negara mitra. Sehari sebelum pertemuan, Tai bahkan menyebut bahwa tak ada potongan tarif yang akan ditawarkan AS dalam negosiasi itu.

Menawarkan potongan

Sementara China bersama negara-negara ASEAN, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru telah membentuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Mewakili 31 persen PDB dunia, blok kerja sama ekonomi yang mulai efektif berlaku per 1 Januari 2022 ini banyak menyediakan peniadaan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif.

Beijing juga memperkuat pengaruh globalnya melalui inisiatif pembangunan infrastruktur, Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI), yang diluncurkan sejak 2013. G7 baru meluncurkan inisiatif tandingan pada 26 Juni 2022.

Baca juga : Imbas Keterlambatan Ratifikasi RCEP

Berdasarkan catatan Kompas, menguatnya peran China di Indo-Pasifik sudah terlihat sejak 2000 dengan derasnya impor dari China di negara-negara Indo-Pasifik. Data Bank Dunia 2000-2015 menunjukkan, misalnya, banyak negara Pasifik (terutama Kanada, Jepang, dan Meksiko) telah meningkatkan impornya dari China dan mengurangi impornya dari AS.

Ekspor dari negara-negara mitra ke China juga meningkat. Dalam periode sama, defisit perdagangan AS dengan China meningkat dari 84 miliar dollar AS menjadi 367 miliar dollar AS.

Pertemuan selama dua hari di Los Angeles itu merupakan pertemuan tingkat menteri pertama yang digelar secara langsung tatap muka setelah IPEF dideklarasikan. Pertemuan sebelumnya diselenggarakan secara virtual. Pertemuan akan mencoba mencapai kesepakatan untuk meluncurkan negosiasi formal terkait inisiatif perdagangan yang dipimpin AS.

Kepada wartawan, seorang pejabat senior pemerintahan Biden, Rabu (7/9), menyatakan, IPEF tidak dimaksudkan sebagai tandingan atas perdagangan negara-negara Indo-Pasifik dengan China. ”Inisiatif ini benar-benar tentang bagaimana AS memiliki agenda afirmasi ekonomi di kawasan. Ini adalah tentang melibatkan ekonomi-ekonomi di Indo-Pasifik dalam hak masing-masing negara. Ini bukan soal memilih antara AS dan China,” katanya.

Lori Wallach, Kepala Rethink Trade, kelompok advokasi melawan pengaruh korporasi terhadap kebijakan perdagangan, mengapresiasi keputusan Washington untuk tidak menawarkan potongan tarif dalam negosiasi. Namun ia juga mempertanyakan apakah skema itu bisa memberi manfaat kepada tenaga kerja di AS.

Inisiatif ini benar-benar tentang bagaimana AS memiliki agenda afirmasi ekonomi di kawasan.

”Tiga dekade hiperglobalisasi hasil dari perjanjian-perjanjian telah membuat model lama perdagangan beracun secara politik. Kemudian krisis rantai pasok yang ditunjukkan Covid-19 makin memicu kebutuhan untuk pendekatan baru guna membalikkan situasi di mana terjadi konsentrasi produksi barang dan jasa di segelintir negara selama ini,” katanya.

KOMPAS/SUTTA DHARMASAPUTRA

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Edi Prio Pambudi (jas biru) bersama perwakilan Indonesia lainnya di sela-sela pembahasan rancangan materi kesepakatan Pilar 2, 3, dan 4 IPEF di Hotel JW Marriot, Los Angeles, Amerika Serikat, Rabu (7/9/2022).

Empat pilar

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, Pemerintah Indonesia belum secara resmi menetapkan keikutsertaan pada pilar-pilar dalam IPEF, termasuk kepala negosiator di setiap pilar IPEF.

Dalam pertemuan pejabat senior dan pakar teknis dari 14 negara anggota IPEF yang diselenggarakan menjelang pertemuan tingkat menteri, menurut Deputi Menko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Indonesia berpartisipasi dalam empat pilar. Banyak negara terkejut mengetahui langkah tersebut.

Pilar perdagangan membahas ekonomi digital dan teknologi berkembang, tenaga kerja, lingkungan, fasilitasi perdagangan, transparansi dan praktik regulasi yang baik, sistem/peraturan pertanian berkelanjutan, dan kebijakan persaingan.

Baca juga : Dari TPP ke IPEF Vs RCEP

Pilar rantai pasok meliputi pelembagaan ketahanan rantai pasokan, menetapkan kriteria untuk sektor dan barang kritis bersama, meningkatkan ketahanan dan investasi di sektor dan barang kritis, menetapkan mekanisme tanggap krisis, memperkuat rantai pasokan, peran pekerja, serta mempromosikan protokol pelacakan.

Pilar energi bersih meliputi keamanan sektor energi; pengurangan emisi karbon, penggunaan lahan, hutan, dan laut yang berkelanjutan; inovasi untuk pengurangan dan penghindaran gas rumah kaca; dan insentif transisi yang bersih.

Pilar antikorupsi adalah pemberantasan korupsi, pajak, pengembangan kapasitas-inovasi-kerja sama, serta kolaborasi inklusif dan transparansi. (REUTERS/LAS)