Rangkaian Lawatan Jokowi Mempertegas Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Rangkaian kunjungan Presiden Jokowi selama ini dinilai mempertegas politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kunjungan ditujukan menghasilkan kemitraan timbal balik yang juga menguntungkan Indonesia.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu dengan kepala negara G7 di Jerman serta kunjungan kenegaraan ke Ukraina dan Rusia dan disusul lawatan ke negara-negara di kawasan Asia Timur, yakni China, Jepang, dan Korea Selatan, mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjunjung politik luar negeri bebas aktif.
”Secara geografis, Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk yang besar. Namun, tidak hanya itu, pasar Indonesia yang besar juga didukung dengan stabilitas sosial politik yang organik serta resiliensi yang kuat. (Hal) ini menjadikan Indonesia seksi di mata negara-negara lain,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Siti Ruhaini Dzuhayatin secara tertulis di Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Secara geografis, Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk yang besar. Namun, tidak hanya itu, pasar Indonesia yang besar juga didukung dengan stabilitas sosial politik yang organik serta resiliensi yang kuat.
Ditambah lagi, Indonesia mendapatkan kepercayaan dan dukungan negara-negara dunia untuk mengemban peran-peran strategis. Seperti diketahui, tahun ini Indonesia memegang presidensi G20 dan pada tahun 2023 akan memegang keketuaan ASEAN.
Dia pun menganalisis bagaimana Indonesia menjadi negara yang diterima dengan baik oleh negara-negara di dunia sebagai mitra strategis. Undangan lawatan dari Presiden China Xi Jinping kepada Presiden Jokowi baru-baru ini dinilainya membuktikan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis yang sangat ”seksi” atau menarik, tidak hanya di kawasan ASEAN dan Asia, tetapi juga dunia.
”Presiden Jokowi diundang sebagai kepala negara pertama pascapandemi untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. (Undangan ini) berbeda dengan undangan kepala negara untuk Olimpiade Musim Dingin, Februari lalu,” kata Siti.
Menurut Siti, undangan langsung dari Presiden Xi Jinping, penerimaan hangat Kaisar Narohito dan Permaisuri Masako, serta penerimaan bersahabat Korea Selatan mencerminkan bahwa Indonesia bukan hanya pasar, melainkan juga mitra setara bagi ketiga negara di Asia Timur tersebut.
Kemitraan yang menguntungkan
Siti yang juga Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, menuturkan, rangkaian kunjungan luar negeri Presiden Jokowi ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu kemitraan timbal balik, di mana Indonesia dipastikan juga meraup keuntungan.
Dalam kunjungannya ke Korea Selatan, Presiden Jokowi pun menerima Executive Chairman Hyundai Motor Group Chung Eui-sun di Lotte Hotel, Seoul, Kamis ini. Dalam pertemuan tersebut, Chairman Hyundai menyampaikan, mereka akan melakukan ekspansi untuk mobil listrik serta penelitian dan pengembangannya di Indonesia.
”Bapak Presiden juga menerima khusus dari Hyundai, Chairman dari Hyundai, kebetulan tadi menyampaikan bahwa mereka akan melakukan ekspansi untuk mobil listrik dan RND (research and development)-nya di Indonesia. Ini masih dalam perencanaan,” kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya selepas pertemuan.
Selain itu, Bahlil mengatakan, Hyundai juga tertarik untuk turut mengambil bagian dalam investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
”(Hyundai) juga akan ikut mengambil bagian dalam investasi di IKN. Ini sesuatu hal yang positif,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Investasi/BKPM juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan POSCO yang, menurut Bahlil, juga berminat untuk berinvestasi di IKN. Dengan demikian, sudah ada tiga perusahaan yang menyatakan minat untuk masuk ke IKN, yakni POSCO, Hyundai, dan LG.
”Jadi enggak benar itu kalau ada persepsi, yang orang selalu meragukan, apakah ada investasi untuk masuk ke IKN,” kata Bahlil.
Jadi enggak benar itu kalau ada persepsi, yang orang selalu meragukan, apakah ada investasi untuk masuk ke IKN.
Selain Bahlil, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi juga didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto.