Presiden Janjikan Kemudahan Investasi Saat Bertemu Para CEO di Korsel
Presiden Jokowi meminta para investor dari Korea Selatan untuk tidak segan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, baik kepada para menteri atau bahkan kepada Presiden langsung.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menemui para CEO dari perusahaan-perusahaan Korea Selatan, Kamis (28/7/2022) pagi. Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo menjamin kemudahan berinvestasi di Indonesia.
Pertemuan dilangsungkan di Lotte Hotel, Seoul. Hadir dalam pertemuan ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Adapun para CEO yang hadir antara lain CEO POSCO Kim Hag-dong, Vice Chairman/CEO of Lotte Chemical Kim Gyo-hyun, Vice Chairman/CEO of LG Corp Brian Kwon, Chairman of CJ Group Sohn Kyung-Sik, Chairman of LS Group Koo Ja-Eun, Vice Chairman/CEO of GS E&C Lim Byeong-yong, CEO of Samsung Electronics Roh Tae-moon, CEO of LX Holdings Roh Jin-seo, Chairman of Taekwang Park Joo-hwan, Chairman of KCC Glass Mong-ik Chung, dan Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia Park Tae-sung.
Presiden Jokowi meminta para investor tidak segan menyampaikan kendala di lapangan kepada para menteri atau bahkan kepada Presiden langsung. ”Saya tadi tidak mendengarkan keluhan-keluhan yang berat yang mungkin terjadi di lapangan. Namun, apabila ada masalah-masalah, tolong disampaikan kepada Menteri Investasi Pak Bahlil atau kepada Pak Menko Maritim dan Investasi. Kalau mentok, berdua ini tidak bisa menyelesaikan, bisa ke saya, baik yang berkaitan dengan izin-izin, baik yang mungkin berkaitan dengan imigrasi dan lain-lainnya,” papar Presiden.
Presiden menjelaskan, saat ini Pemerintah Indonesia terus menyederhanakan dan mempermudah regulasi. Kehadiran omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya. ”Ini adalah sebuah reformasi struktural yang dilakukan Indonesia dalam rangka memberikan peluang investasi yang sebesar-besarnya,” katanya menambahkan.
Presiden Jokowi juga berterima kasih atas investasi yang sudah ditanamkan. Sejauh ini, investasi Korea Selatan di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan. Saat ini, Korea Selatan adalah investor keenam di Indonesia.
”Ini sebuah capaian yang sangat bagus dan harapan kita semua, Korea Selatan bisa masuk ke nantinya tiga besar, top 3 di Indonesia,” ujar Presiden.
Peluang investasi di Indonesia juga disebut Presiden masih sangat terbuka. Ekonomi Indonesia sangat baik dan relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal yang pertama 2022 berada pada angka 5,01 persen, sedangkan inflasi juga masih bisa dikendalikan di angka 4,3 persen.
”Surplus perdagangan Indonesia di semester pertama tahun ini mencapai USD 24,8 miliar, sebuah lompatan juga dari kami yang sangat besar. Ini juga banyak karena dukungan dari bapak-bapak semuanya terutama yang orientasinya ekspor,” kata Presiden.
Di akhir sambutannya, Presiden mengajak para CEO untuk maju bersama dalam mengembangkan perekonomian. ”Mari kita melangkah maju bersama Indonesia dan Korea Selatan untuk membangun ekonomi yang lebih baik,” ucapnya.
Secara umum, para CEO menilai iklim investasi di Indonesia sangat kondusif.
Seusai pertemuan, Presiden Jokowi juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan PT Krakatau Steel dan POSCO Holdings.
Pertemuan ini mengawali kunjungan Presiden Joko Widodo di Korea Selatan, Kamis (28/7/2022). Sebelum ke Korea Selatan, Presiden berkunjung ke China dan Jepang. Di Jepang, pertemuan dengan para CEO perusahaan Jepang juga diselenggarakan.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai jaminan kemudahan berinvestasi yang jelas seperti disampaikan Presiden akan sangat menarik. Hal ini akan mempermudah para pelaku usaha dalam memutuskan investasi. ”Kesulitan investasi dalam teknis operasional atau prosedur memang perlu dipermudah,” kata Faisal.
Kendati demikian, belajar dari pengalaman sebelumnya, kalkulasi harus dilakukan secara baik di tengah ketidakpastian global saat ini. Dicontohkan, kasus kereta cepat yang ditangani investor asal China memerlukan jaminan pembiayaan besar dari pemerintah akibat pembengkakan biaya.
”Kalkulasi juga harus diperhitungkan oleh pemerintah terkait pembiayaan. Investasi jangan asal masuk, tetapi harus ada kalkulasi matang. Jangan sampai akhirnya memberatkan pemerintah juga,” tuturnya.