Tak Mampu Ubah Sikap India soal Isu Rusia, AS Mulai Gunakan Senjata HAM
Pemerintah AS mencoba mengubah sikap India yang dinilai condong ke Rusia dalam perang di Ukraina. Isu peningkatan pelanggaran HAM di India jadi instrumen yang digunakan Gedung Putih untuk menekan India.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·5 menit baca
(AP PHOTO/CAROLYN KASTER)
Didampingi Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Presiden AS Joe Biden (kiri) bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi secara virtual di Washington, Senin (11/4/2022). Dalam pertemuan itu, AS mencoba mengubah sikap India yang cenderung lebih memihak Rusia dalam perang di Ukraina dengan instrumen HAM.
WASHINGTON, SELASA — Pemerintah Amerika Serikat menyatakan akan terus memantau peningkatan pelanggaran hak asasi manusia di India yang dirasakan semakin memburuk. Pada saat yang sama, AS juga menginginkan agar India mengurangi atau bahkan menghentikan impor minyaknya dari Rusia.
”Kami secara teratur terlibat, bersama India, yang merupakan negara mitra tentang nilai-nilai bersama (hak asasi manusia) dan untuk itu kami memantau beberapa perkembangan di sana, termasuk peningkatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, polisi, dan petugas penjara,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers bersama dengan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar, di Washington DC, AS, Senin (11/4/2022) waktu setempat.
Konferensi pers tersebut dilaksanakan seusai pertemuan tingkat tinggi antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung secara virtual. Pertemuan itu juga diikuti oleh menteri pertahanan kedua negara, yaitu Menteri Pertahanan India Rajnath Singh dan Menhan AS Lloyd Austin.
Blinken tidak menjelaskan lebih rinci mengenai pengawasan pelanggaran HAM yang dinilai AS semakin meningkat di India. Singh dan Jaishankar, yang berbicara setelah Blinken, tidak mengomentari masalah tersebut.
Pernyataan Blinken muncul setelah beberapa hari sebelumnya anggota Senat AS Ilham Omar (Demokrat) mempertanyakan keengganan Gedung Putih untuk mengkritik pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi soal HAM. Omar secara tersirat menginginkan Pemerintah AS memikirkan kembali status negara anggota aliansi Quad itu sebagi mitra strategis AS di Asia Selatan dan Indo-Pasifik.
”Apa yang perlu dilakukan Modi terhadap populasi Muslim India sebelum kita berhenti menganggap mereka sebagai mitra dalam damai?” kata Omar.
Pernyataan Omar sejalan dengan sikap para pengkritik pemerintahan Modi yang menilai Partai Bharatiya Janata, partai berkuasa, telah memupuk dan menggelorakan polarisasi agama sejak mereka berkuasa pada 2014. Omar dan para pengkritik pemerintahaan PM Modi menilai kelompok Hindu sayap kanan melancarkan serangan terhadap minoritas Muslim dan mengklaim bahwa mereka berusaha mencegah terjadinya konversi para penganut Hindu ke Muslim.
(MICHAEL A. MCCOY/POOL VIA AP)
(Dari kiri ke kanan) Menteri Pertahanan India Rajnath Singh, Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar, Menlu AS Antony Blinken, dan Menhan Lloyd Austin memberikan keterangan kepada media usai KTT AS-India yang berlangsung secara virtual di Gedung Putih, Washington DC, AS, Senin (11/4/2022).
Situasi ini diperparah dengan sikap sejumlah pemerintah negara bagian di India yang tengah mempertimbangkan atau bahkan telah meloloskan legislasi anti-konversi. UU atau rancangan aturan yang tengah digodok di sejumlah negara bagian itu dinilai melanggar kebebasan berkeyakinan, sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi India.
Selain itu, pada tahun 2019, Pemerintah India juga mengesahkan UU Kewarganegaraan yang mengecualikan migran Muslim dari negara-negara tetangga dalam pemberian status kewarganegaraan. Dengan UU tersebut, Pemerintah India hanya memberikan status kewarganegaraan kepada migran yang beragama Buddha, Kristen, Hindu, Jain, Parsis, dan Sikh yang melarikan diri dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan sebelum 2015. Hal itu dinilai para kritikus sebagai sebuah hal yang merusak.
Tindakan teranyar partai berkuasa adalah melarang penggunaan jilbab oleh murid perempuan di Negara Bagian Karnataka. Kebijakan itu didukung oleh kelompok Hindu garis keras yang menginginkan agar kebijakan serupa diterapkan di lebih banyak negara bagian India.
AFP/TAUSEEF MUSTAFA
Umat Muslim India mengisi waktunya di bulan Ramadhan dengan membaca Al Quran di ruangan masjid di makam Sheikh Abdul Qadir Jailani di Provinsi Srinagar, India, Senin (11/4/2022).
Blinken tidak secara tegas menyatakan keinginannya agar India mengikuti arah dan kebijakan AS, terutama menyangkut penegakan nilai-nilai HAM serta kebebasan beribadah dan menganut keyakinan bagi setiap individu. Akan tetapi, Biden secara lebih tegas mengatakan, akar kemitraan India dan AS yang telah dibangun sejak lama adalah, selain ikatan sebagai keluarga, juga nilai-nilai serta pemahaman tentang demokrasi yang sama antara keduanya.
Isu impor minyak Rusia
Dalam pertemuan yang digambarkan sebagai pertemuan yang terbuka dan jujur tentang berbagai hal, terutama perang di Ukraina, Biden tidak terlalu menekan India agar mengubah sikapnya terhadap dua negara pesaing AS di Indo-Pasifik, yakni China dan Rusia. Tetapi, juru bicara Gedung Putih Jen Psaki menyatakan, dalam pertemuan itu Biden menjelaskan ketidakpercayaannya bahwa India perlu mempercepat atau meningkatkan impor energi dari Rusia atau komoditas lainnya.
Pada saat yang sama, menurut Psaki, Biden menyatakan bahwa AS bisa membantu India mendiversifikasi sumber energinya, mengurangi ketergantungan pasokan energi dari Rusia.
AP/CAROLYN KASTER
Presiden AS Joe Biden mengadakan pertemuan secara virtual dengan PM India Narendra Modi di Gedung Putih, Washington DC, AS, Senin (11/4/2022). Di sebelah kanan Biden, Menteri Pertahanan India Rajnath Singh (tengah) dan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar.
Jaishankar tidak berkomentar soal pelaksanaan HAM di negerinya yang disinggung Blinken. Ia terlihat tidak senang dengan pertanyaan seorang jurnalis tentang desakan Biden agar India menghentikan impor dari Rusia. Dia mengatakan, apabila Washington ingin berbicara soal penghentian impor energi, sebaiknya memilih fokus pada sekutunya, negara-negara Eropa barat, yang dinilainya mengimpor lebih banyak minyak dari Rusia.
”Mungkin total pembelian kami untuk bulan ini akan kurang dari apa yang dilakukan Eropa sore ini,” ujar Jaishankar, seolah ingin menunjukkan bahwa nilai impor energi mereka dari Rusia jauh lebih sedikit dibandingkan impor energi negara-negara Eropa, sekutu AS, yang memilih tetap berhubungan dagang dengan Rusia.
Bulan lalu, Indian Oil Corp, perusahaan minyak yang dikelola negara, membeli 3 juta barel minyak mentah dari Rusia untuk mengamankan kebutuhannya. Mereka menolak keinginan negara-negara Barat untuk menghentikan pembelian minyak Rusia.
Laporan media India mengatakan, Rusia menawarkan diskon pembelian minyak 20 persen di bawah harga patokan global.
Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan soal konsekuensi yang akan dijatuhkan kepada negara-negara yang secara aktif membantu Rusia menghindari sanksi internasional. India, mitra strategis AS, adalah satu dari beberapa negara yang dinilai memiliki sikap berlawanan arah dengan kebijakan AS.
Blinken mengingatkan lagi bahwa tindakan Rusia menyerang Ukraina adalah sebuah tindakan yang kontras dengan visi bersama Quad, di mana AS dan India adalah anggotanya, yang memimpikan kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan bebas dan terbuka. Dalam pandangan Blinken, tindakan Rusia berdampak ke seluruh dunia. (AP/AFP/REUTERS)
