Akreditasi Komisi HAM Australia Terancam Diturunkan

Komisi hak asasi manusia semestinya lembaga independen. Namun, di negara maju seperti Australia ternyata masih ada pelanggaran hukum.

AFP/FABRICE COFFRINI

Komisioner HAM PBB, Michelle Bachelet, setelah menyampaikan pidato tentang perkembangan isu hak asasi manusia global dalam sesi Dewan HAM PBB, 21 Juni 2021, di Geneva, Swiss.

CANBERRA, JUMAT — Aliansi Global Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional atau NHRI, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memantau komisi-komisi HAM setiap negara anggota PBB, melayangkan peringatan ke Pemerintah Australia. Mereka menemukan cacat hukum dalam proses pemilihan anggota komisi yang semestinya melalui ujian terbuka, tetapi malah ditunjuk langsung oleh pejabat pemerintah.

Surat NHRI itu menyoroti dua anggota Komisi HAM Australia (ANCHR) secara spesifik, yaitu Lorraine Finlay yang diangkat pada 2021 dan Ben Gauntlett yang diangkat tahun 2019. Keduanya dinilai tidak memiliki portofolio sesuai standar yang ditentukan oleh Komisi HAM PBB.

Baca juga: Australia Meminta Maaf atas Kekerasan Seksual yang Menjangkiti Pemerintahan

Pemerintah Australia diberi tenggat 15 bulan hingga Oktober 2023 untuk menyelesaikan masalah ini. Jika mangkir, NHRI akan menurunkan akreditasi ANCHR dari A ke B. Ini akan menjadi pukulan berat bagi gengsi Australia karena akreditasi A berarti ANCHR selama ini merupakan bagian aktif di Komisi HAM PBB. Mereka terlibat dalam berbagai rapat dan pengambilan kebijakan.

Pastinya kita akan malu sekali jika hal ini sampai terjadi. Dari teladan dan pengambil kebijakan, kemudian turun derajat ke pengamat. (Justine Nolan)

Sebaliknya, akreditasi B berarti ANCHR hanya bisa bertindak sebagai pengamat dalam sidang-sidang Komisi HAM PBB. Status akreditasi B ini sama dengan yang disandang oleh komisi-komisi HAM di Libya, Venezuela, dan Myanmar.

”Pastinya kami akan malu sekali jika hal ini sampai terjadi. Dari teladan dan pengambil kebijakan kemudian turun derajat ke pengamat. Kepercayaan masyarakat global kepada ANCHR pasti turun,” kata pengacara senior Lembaga HAM Australia, Justine Nolan, kepada media ABC, Jumat (8/4/2022).

Baca juga: Raksasa Tambang Rio Tinto Berjanji Benahi Sistem Kerja Sarat Kekerasan Seksual

Penunjukan langsung

MICK TSIKAS/AAP IMAGE VIA AP

Perdana Menteri Australia Scott Morrison saat berada di Sydney, 13 Juli 2021.

Para anggota ANCHR semestinya dipilih melalui ujian terbuka dan kemudian disaring oleh Parlemen Australia. Prosesnya berlangsung secara transparan. Semua orang, selama memiliki latar belakang hukum dan profesi sesuai standar yang ditentukan oleh Komisi HAM PBB, boleh melamar.

Namun, Lorraine Finlay dan Ben Gauntlett ternyata ditunjuk langsung oleh Jaksa Agung Australia Michaelia Cash yang merupakan bagian dari Partai Liberal. Selama tiga dekade terakhir, Partai Liberal memenangi pemilihan umum di negara tersebut. Masyarakat banyak mengkritisi posisi-posisi di pemerintahan diisi oleh orang-orang partai ini dan dari koalisi mereka.

Baca juga: Publik Australia Skeptis terhadap Dana Rehabilitasi Karang Penghalang Besar

Kasus di ANCHR lebih serius karena ini semestinya lembaga independen yang bebas dari kepentingan politik. Pada saat yang sama, NHRI turut menggarisbawahi kurangnya pendanaan ANCHR oleh Pemerintah Australia.

”Ini menunjukkan pemerintahan di bawah Perdana Menteri Scott Morrison tidak cakap mengelola unit-unit di bawahnya. Khusus untuk ANCHR, justru pemerintah sendiri yang menghalangi kinerja mereka,” kata Jaksa Agung Bayangan Mark Dreyfus dari partai oposisi.

Sementara itu, Jaksa Agung Michaelia Cash mempertahankan pilihannya. Finlay adalah pakar hukum dan akademisi yang terlibat aktif di sektor perlindungan perempuan dan anak. Dia juga berpengalaman di jejaring perlindungan anak serta penanganan perdagangan orang di Australia dan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). (AFP)