Mitra Koalisi Membelot, Khan Terancam Terguling dari Kursi PM Pakistan
Pembelotan yang dilakukan MQM membuat posisi Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berada di ujung tanduk. Koalisinya bukan lagi mayoritas di parlemen. Kekuasaan Khan sudah di ujung tanduk.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·4 menit baca
ISLAMABAD, KAMIS — Partai mitra utama Perdana Menteri Pakistan Imran Khan membelot dari koalisi dan bersepakat dengan partai oposisi. Akibatnya, Khan kehilangan dukungan mayoritas di Majelis Nasional, parlemen negara tersebut. Situasi itu membuat Khan selangkah lagi tergusur dari kekuasaannya sebagai perdana menteri.
Pembelotan mitra utama Khan di parlemen diumumkan pemimpin Gerakan Muttahida Qaumi (MQM) Khalid Maqbool Siddiqui, Rabu (30/3/2022), menyusul kesepakatan tertulisnya dengan para pemimpin oposisi, yaitu Partai Rakyat Pakistan (PPP) dan Liga Muslim Pakistan (PML-N).
”Saya mengumumkan bahwa kami (MQM) bersama Anda (oposisi) dalam perubahan ini,” kata Siddiqui pada konferensi pers bersama para pemimpin oposisi. Amin-ul Haq, tokoh senior MQM, mengatakan, dirinya telah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai menteri teknologi kepada PM Khan.
Di atas kertas, Pakistan Tehreek-e-Insaf, partai Khan, memiliki dukungan 176 kursi di Majelis Nasional yang beranggotakan 342 orang. Namun, dengan pengunduran diri MQM dari koalisinya, PTI kehilangan tujuh kursi di parlemen. Sementara, oposisi telah memiliki gabungan sekitar 163 kursi.
Dengan komposisi terbaru, setelah pembelotan MQM, Khan diyakini tidak akan bertahan lama di kursi kekuasaan. Apalagi, secara terang-terangan, lebih dari selusin anggota parlemen dari PTI juga mengindikasikan bahwa mereka akan menyeberang, berlawanan dengan kebijakan partai.
Para legislator oposisi Pakistan, Senin (28/3/2022), meluncurkan mosi tidak percaya terhadap Khan di parlemen. Mereka ingin pemerintahan Khan dapat dibubarkan di tengah tuduhan bahwa mantan bintang timnas kriket Pakistan itu salah mengurus ekonomi negara yang menyebabkan inflasi meroket, nilai rupee melemah, dan utang menggunung.
Selain itu, Khan dituduh oposisi telah menjalankan kebijakan luar negeri yang ceroboh. Namun, di bawah pemerintahan Khan, kebijakan luar negeri Pakistan dikritik habis-habisan. Orang-orang Pakistan dan komunitas internasional terkejut ketika Khan memuji Osama bin Laden sebagai martir atau mati syahid (Kompas.id, 29 Maret 2022).
Pembelotan yang dilakukan MQM, kemungkinan ditambah anggota PTI melakukan tindakan insubordinasi terhadap kebijakan partai, membuat oposisi berada di atas angin untuk menggulingkan Khan dengan melakukan pemungutan suara dalam lima hari ke depan.
Dua pemimpin partai opisisi Pakistan, Shahbaz Sharif dan Bilawal Bhutto Zardari, yang berdiri di samping Siddiqui ketika memberikan keterangan kepada media, meminta Khan mengundurkan diri sebelum pemungutan suara karena dia telah kehilangan mayoritas. ”Adalah tradisi bahwa jika Anda kehilangan mayoritas, Anda harus mundur,” kata Sharif.
Namun, Menteri Dalam Negeri Pakistan Sheikh Rasheed Ahmad, yang juga merupakan sekutu dekat Khan, menyatakan bahwa Khan—perdana menteri berusia 69 tahun—tidak akan menyerahkan jabatannya begitu saja.
”Dia tidak akan mengundurkan diri. Dia akan berjuang sampai bola terakhir,” kata Ahmad kepada wartawan setelah rapat kabinet pada Rabu. Ahmad menambahkan, Khan sendiri berencana hadir di parlemen saat pemungutan suara berlangsung.
Pemerintahan baru
Jika Khan benar-benar kalah dalam pemungutan suara di Majelis Nasional pada hari Minggu (3/4/2022) mendatang, pemerintahan baru negara itu bisa dipimpin Shehbaz Sharif (PML-N). Shehbaz Sharif masih memiliki pertalian darah dengan mantan PM Nawaz Sharif yang hingga kini masih menjalani pengobatan di luar negeri meski statusnya adalah tahanan.
Bilawal Bhutto Zardari (PPP), putra mantan PM Benazir Bhutto-Asif Zardari, kemungkinan juga akan mendapatkan posisi di pemerintahan baru Pakistan.
Akan tetapi, menurut sejumlah analis politik Pakistan, Khan bisa keluar dari situasi pelik ini apabila menetapkan pemilihan awal, yang harus diadakan sebelum Oktober 2023.
Talat Masood, pensiunan militer yang kini beralih menjadi analis politik, mengatakan bahwa pilihan terbaik saat ini adalah melaksanakan pemilihan umum baru dan lebih awal yang memungkinkan pemerintahan baru nanti menangani masalah ekonomi, politik, dan eksternal yang dihadapi Paksitan.
”Negara ini sedang menuju sesuatu yang tidak dapat diprediksi, di mana akan ada banyak kekacauan dan masalah,” kata Masood.
Hassan Askari, analis politik lainnya, setuju. ”Dampak politik jangka panjang dari situasi yang berkembang akan menjadi ketidakstabilan, konflik lanjutan dalam politik dan ketidakmampuan untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi Pakistan saat ini,” katanya.
Khan, yang kekuasannya kini tengah dipertaruhkan, dalam sebuah pertemuan pada akhir pekan lalu menyebut, selain lawan politik dalam negeri yang mengincar jabatannya, ada pihak asing yang mendukung gerakan oposisi. (AFP/REUTERS)