Kamboja selaku Ketua ASEAN tahun ini berharap bisa menghentikan krisis di Myanmar. Namun, banyak kalangan menilai, sikap Kamboja terlalu condong kepada junta militer sehingga harapan itu sulit terwujud.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD, ROBERTUS BENNY DWI KOESTANTO
·5 menit baca
MYANMAR MILITARY INFORMATION TEAM / AFP
Foto yang dikeluarkan Tim Informasi Militer Myanmar memperlihatkan Utusan Khusus ASEAN Prak Sokhonn tengah berbincang dengan pemimpin junta militer Jenderal Min Aung Hlaing (kanan) di Naypidaw, Senin (21/3/2022).
PHNOM PENH, RABU — Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Prak Sokhonn gagal membujuk pemimpin junta militer Jenderal Min Aung Hlaing mengizinkannya bertemu penasihat negara, Aung San Suu Kyi, selama kunjungan ke Myanmar. Meski sempat bertemu diplomat sejumlah negara ASEAN di Myanmar dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sokhonn tidak bertemu dengan perwakilan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), oposisi Myanmar. Meski begitu, Sokhonn mengklaim kepemimpinan Kamboja telah membuat kemajuan kecil dalam upaya menangani situasi pascakudeta di Myanmar.
Berbicara sekembali dari Myanmar, Rabu (23/3/2022), Sokhonn menyatakan, dalam pertemuan dengan Hlaing, pemimpin junta itu mengulangi penjelasannya tentang dilarangnya Utusan Khusus ASEAN itu bertemu Suu Kyi. Mengutip Hlaing, Sokhonn mengatakan, Suu Kyi tidak diizinkan bertemu siapa pun selama proses hukum terhadap dirinya masih berjalan.
Namun, menurut Sokhonn, Hlaing menyatakan akan mempertimbangkan semua permintaan untuk bertemu dengan Suu Kyi serta tokoh lain yang ditahan junta pada masa yang akan datang. Tidak ada penjelasan lebih detail mengenai apa maksud masa akan datang.
Sokhonn tidak menjelaskan apakah dirinya sebagai Utusan Khusus ASEAN kembali menekankan pelaksanaan lima poin konsensus yang dibuat di Jakarta, 24 April 2021, atau tidak. Lima poin konsensus berisi seruan untuk penghentian kekerasan, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pemberian akses oleh junta kepada utusan ASEAN untuk bertemu para pihak bertikai. Lima poin konsensus adalah ”cara” ASEAN menyelesaikan kekerasan yang terus terjadi pascakudeta militer, 1 Februari 2021.
Namun, junta bergeming dan menetapkan persyaratan sendiri sebelum lima poin konsensus itu bisa dilaksanakan, termasuk upaya stabilisasi situasi politik dan keamanan ala junta.
FREE BURMA RANGERS VIA AP
Serangan udara yang dilakukan Angkatan Udara Myanmar menghancurkan bangunan rumah milik warga di Desa Waraisuplia di Negara Bagian Kayah, Myanmar, 18 Februari 2022. Utusan Khusus ASEAN Prak Sokhonn, yang juga merupakan Menteri Luar Negeri Kamboja, menilai, situasi damai tidak akan pernah terwujud karena ada pihak yang mengobarkan perlawanan.
Sikap keras kepala dan penolakan junta telah membuat sejumlah negara anggota ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura, marah. ASEAN memutuskan untuk mengucilkan Myanmar dan tidak memberikan tempat bagi Hlaing dalam pertemuan besar regional. Hlaing tidak diundang ke pertemuan virtual para pemimpin ASEAN pada Oktober 2021 karena ketidaksepakatan.
Walau kembali mendapat penolakan, Sokhonn tetap memuji Hlaing. Menteri Luar Negeri Kamboja ini menggambarkan sikap Hlaing ”seperti membuka jendela dan membiarkan cahaya masuk ke dalam ruangan”. Ia menilai, Hlaing membuka jalan bagi semua pihak terkait agar bisa mencapai rekonsiliasi nasional.
Menurut Sokhonn, pihak yang bertikai saat ini memperlihatkan sikap tidak mau berunding dan malah mengobarkan semangat perlawanan. Dia juga mengatakan, bantuan kemanusiaan tidak dapat didistribusikan karena pertempuran terus berlangsung.
Berbagai kalangan mengkritik sikap Kamboja selaku Ketua ASEAN dan utusan khusus, yang tampak lebih condong berpihak kepada junta. Kritikus, terutama aktivis hak asasi manusia dan oposisi Myanmar, tak hanya menyampaikan protes lewat pernyataan, tetapi juga demonstrasi di sejumlah kota di Myanmar, Selasa (22/3).
Foto-foto demonstrasi diunggah para aktivis di media sosial. Beberapa foto menunjukkan para demonstran membentangkan spanduk penolakan massa terhadap kehadiran Sokhonn di Myanmar.
Phil Robertson, Wakil Direktur Asia Human Rights Watch, berpendapat, utusan ASEAN itu telah menunjukkan kecenderungan yang jelas ke sisi junta. Hal itulah yang mendorong penolakan kehadiran Sokhonn di kalangan aktivis dan oposisi Myanmar.
”(Dia) bergegas ke Myanmar untuk merangkul perwakilan junta tingkat atas tanpa kesepakatan yang jelas untuk langkah maju pada konsensus lima poin, atau bahkan kemungkinan bertemu semua pemangku kepentingan yang berarti. Prak Sokhonn memberi junta rejeki nomplok dari sisi kehumasan,” kata Robertson dalam sebuah pernyataan.
Oposisi Myanmar menilai, Sokhonn telah menunjukkan dukungan kepada para jenderal yang berkuasa di Myanmar dan mengabaikan orang-orang yang mereka aniaya. Pemerintah Kamboja sebagai pemegang kepemimpinan ASEAN tahun ini menolak mengatakan siapa saja yang ditemui Sokhonn di Myanmar pada Selasa. Televisi Pemerintah Myanmar juga tidak melaporkan kegiatannya. Pada hari pertama kunjungan Sokhonn, televisi Myanmar meliput secara ekstensif pembicaraannya dengan pemimpin junta.
Sokhonn menyatakan, dirinya mendengar dan memahami kritik yang ditujukan kepadanya. Namun, dia melihat dari sisi yang lain dan mengatakan bahwa kunjungan dua hari itu sebagai langkah positif menuju penyelesaian krisis. ”Saya mengerti alasan di balik kritik, mereka tidak ingin saya memberikan legitimasi kepada penasihat negara,” katanya, merujuk pada junta militer.
Kerja panjang
Sokhonn mengatakan, tugas berat bagi Kamboja sebagai Ketua ASEAN karena berharap bisa menghentikan konflik bersenjata untuk menghindari kemungkinan terus bertambahnya korban jiwa, terutama perempuan dan anak-anak. Kamboja ingin tidak hanya gencatan senjata sementara, tetapi gencatan senjata jangka panjang serta penerapan kembali sistem demokrasi di Myanmar.
Menurut Sokhonn, hal itu tidak akan mudah dicapai dalam waktu dekat. ”Masalah Myanmar rumit dan perlu waktu lama untuk diselesaikan,” katanya.
Bahkan, menurut Sokhonn, penyelesaian krisis di Myanmar tidak akan bisa diselesaikan selama Kamboja memegang keketuaan ASEAN sepanjang tahun 2022 ini.
Pernyataan Sokhonn ini menjadi indikasi Kamboja menghendaki dukungan dari negara lain untuk membantu menyelesaikan masalah Myanmar. Pengamat hubungan internasional dan pendiri lembaga Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengatakan, usulan pembentukan troika untuk membantu menyelesaikan krisis Myanmar menunjukkan Kamboja ingin mendapatkan dukungan Indonesia.
Troika mengacu pada konsep kepemimpinan Group of Twenty, yang terdiri atas tiga pihak. Bila hal ini diterapkan dalam konteks ASEAN, troika terdiri atas Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN 2021, Kamboja sebagai Ketua ASEAN saat ini, dan Indonesia yang akan memimpin ASEAN tahun depan.
Usulan pembentukan troika untuk Myanmar ini disampaikan pada Januari. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengusulkan troika untuk Myanmar yang terdiri dari Menlu/Utusan Khusus Kamboja, Menlu Brunei dan Menlu Indonesia, serta didukung Sekretaris Jenderal ASEAN untuk memonitor implementasi lima poin konsensus.
Menanggapi usulan itu, Presiden Joko Widodo mencatat dan menyampaikan agar usulan tersebut dibahas lebih lanjut oleh para menlu ASEAN (Kompas.id, 22 Januari 2022). (AP/AFP/Reuters)
