Presiden Jokowi: Penting, Implementasi Lima Butir Konsensus ASEAN bagi Myanmar

Presiden Jokowi menegaskan, lima butir konsensus ASEAN tidak digunakan untuk mendukung peta jalan militer Myanmar, Tatmadaw. Otoritas militer Myanmar harus membuka jalan bagi sebuah dialog nasional yang inklusif.

LUKAS-BPMI Setpres

Presiden Joko Widodo ketika menghadiri KTT Ke-39 ASEAN secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, 26 Oktober 2021.

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya implementasi lima butir konsensus ASEAN bagi penyelesaian masalah Myanmar. Dalam perbincangan via telepon dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang juga memegang keketuaan ASEAN 2022, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama, terutama lima poin konsensus.

PM Kamboja Hun Sen pada Jumat (7/1/2022) menjadi pemimpin negara pertama yang berkunjung ke Myanmar. Hun Sen bertemu dengan penguasa junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing. Kedatangan Hun Sen sempat menuai protes, antara lain, dari kubu antimiliter.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan, pelaksanaan lima poin konsensus itu tidak digunakan untuk mendukung peta jalan militer Myanmar, Tatmadaw. ”Pelaksanaan 5-point consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-point roadmap-nya Tatmadaw. Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke militer Myanmar,” ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (21/1/2022), melalui keterangan pers tertulis yang diterbitkan Sabtu (22/1/2022).

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa otoritas militer Myanmar harus memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk dapat melakukan komunikasi segera dengan semua pihak di Myanmar. Komunikasi ini sangat penting untuk membuka jalan bagi sebuah dialog nasional yang inklusif.

Presiden Jokowi menyayangkan sikap militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan lima butir konsensus pada kesempatan kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar. Bahkan, dua hari setelah kunjungan PM Hun Sen, Aung San Suu Kyi diberikan tambahan hukuman empat tahun.

”Dan juga kekerasan masih berlanjut di Myanmar. Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar,” lanjutnya.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa otoritas militer Myanmar harus memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk dapat melakukan komunikasi segera dengan semua pihak di Myanmar. Komunikasi ini sangat penting untuk membuka jalan bagi sebuah dialog nasional yang inklusif.

”Akses kepada semua stakeholder sangat penting artinya. Komitmen mengenai pemberian akses ini juga sangat penting agar ada solusi politik yang disepakati dan diterima semua pihak. Saya khawatir, dengan pemberian label kepada NLD, NUG sebagai kelompok teroris, maka Utusan Khusus tidak akan diberikan akses bertemu mereka,” tuturnya.

Baca juga: Tantangan bagi Kamboja

tangkapan layar

Melalui cuitan di media sosial, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya implementasi lima butir konsensus ASEAN bagi penyelesaian masalah Myanmar, Sabtu (22/1/2022).

Tanpa diskriminasi

Lebih jauh, Indonesia juga tetap konsisten, selama tidak ada kemajuan signifikan pelaksanaan lima poin konsensus, keputusan bahwa Myanmar hanya diwakili oleh non-political level di pertemuan-pertemuan ASEAN penting untuk dipertahankan. Prinsip ini juga berlaku bagi rencana pelaksanaan retreat para menteri luar negeri ASEAN dan untuk pertemuan-pertemuan lain.

Terkait dengan kondisi Myanmar, PM Hun Sen mengusulkan pembentukan Troika yang terdiri dari Menlu/Utusan Khusus Kamboja, Menlu Brunei dan Menlu Indonesia, serta didukung Sekjen ASEAN untuk memonitor implementasi lima poin konsensus. Menanggapi usulan itu, Presiden Jokowi mencatatnya dan menyampaikan agar usulan tersebut dibahas lebih lanjut oleh para menlu di negara-negara ASEAN.

Presiden Jokowi juga sepakat atas usulan pembentukan consultative meeting yang terdiri dari Utusan Khusus dan Sekjen ASEAN, AHA Center, otoritas Myanmar, dan badan-badan PBB untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi. ”Saya sepakat dengan PM Hun Sen bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi,” lanjutnya.

Terkait dengan kondisi Myanmar, PM Hun Sen mengusulkan pembentukan Troika yang terdiri dari Menlu/Utusan Khusus Kamboja, Menlu Brunei dan Menlu Indonesia, serta didukung Sekjen ASEAN untuk memonitor implementasi lima poin konsensus.

Pembicaraan dengan PM Hun Sen itu dibagikan pula oleh Presiden Jokowi di akun media sosialnya di Twitter pada Sabtu, ”Menerima telepon dari PM Hun Sen (21/1/2022). Dia memberi pengarahan kepada saya tentang kunjungannya ke Myanmar dan saya menegaskan kembali posisi Indonesia tentang pentingnya penerapan 5-Point of Consensus”.

Di laman media sosial pula, Presiden Jokowi menyebutkan, bantuan kemanusiaan bagi Myanmar harus diberikan tanpa diskriminasi.

Sebelumnya, diberitakan Reuters, Kamis (13/1/2022), Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan, beberapa negara Asia Tenggara keberatan dengan kunjungan pemimpin Kamboja ke Myanmar. Kunjungan itu dikhawatirkan dapat dilihat sebagai pengakuan regional terhadap junta yang berkuasa.

Sebab, kunjungan PM Hun Sen menjadi kunjungan kepala pemerintahan pertama kali ke Myanmar sejak kudeta di Myanmar setahun lalu. Hal ini dinilai sebagai pukulan bagi upaya internasional untuk mengisolasi para jenderal. ”Ada yang berpendapat, dia seharusnya tidak melakukan kunjungan itu karena kunjungannya ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap militer di Myanmar,” kata Saifuddin.

Malaysia berpendapat, PM Hun Sen memang berhak mengunjungi Myanmar sebagai kepala pemerintahan Kamboja. ”Karena dia telah menjabat sebagai Ketua ASEAN, dia bisa berkonsultasi dengan para pemimpin ASEAN lainnya dan meminta bantuan kami. Pandangan terkait dengan apa yang harus dilakukan jika mengunjungi Myanmar,” tutur Saifuddin.

Pada akhir tahun lalu, ASEAN mengambil langkah tegas yang belum pernah diambil, yaitu dengan tidak mengundang Min Aung Hlaing pada pertemuan puncak KTT ASEAN. Hal ini karena kegagalannya dalam implementasi lima butir konsensus ASEAN untuk mengakhiri permusuhan dan memulai dialog inklusif di Myanmar yang telah disepakati dengan ASEAN.

Saifuddin menyebutkan, tidak jelas apakah Kamboja, sebagai Ketua ASEAN, akan terus mengecualikan junta Myanmar dari pertemuan ASEAN. Secara terpisah, Menlu Kamboja Prak Sokhonn mengatakan, negaranya sebagai Ketua ASEAN akan mengambil ”pendekatan yang berbeda”. (REUTERS)