Para diplomat keluar dari ruangan sidang Dewan HAM PBB saat pidato Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov diputar. Pidato Lavrov sebelumnya dalam Konferensi Perlucutan Senjata juga diputar tanpa kehadiran para diplomat.
Oleh
ROBERTUS BENNY DWI KOESTANTO
·4 menit baca
AZ
Seorang anak digendong di atas bahu orangtuanya berjalan di samping antrean panjang kendaraan yang akan menyeberang perbatasan Ukraina-Moldova di Mayaky-Udobne, Ukraina, Sabtu (26/2). Lebih dari 660.000 warga Ukraina telah menyerbu perbatasan untuk menyeberang ke Polandia, Moldova, Hongaria, Romania, dan Slowakia. Diperkirakan jumlah pengungsi akan terus bertambah.
GENEVA, SELASA — Aksi boikot atas perwakilan Pemerintah Rusia mewarnai Sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Geneva, Swiss, pada Selasa (1/3/2022). Para diplomat terutama dari Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Uni Eropa memilih keluar dari ruangan sidang beberapa saat setelah pidato Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov diputar. Pidato Lavrov sebelumnya dalam Konferensi Perlucutan Senjata juga diputar tanpa kehadiran para diplomat.
Amerika Serikat (AS) dan negara-negara sekutunya berupaya mengucilkan Rusia. Langkah ini dilakukan setelah Rusia menyerang Ukraina sejak 24 Februari 2022. Para diplomat tinggi dipimpin Lavrov sejatinya dijadwalkan datang ke Geneva secara langsung. Mereka dijadwalkan hadir dalam pertemuan Konferensi Perlucutan Senjata dan Sidang Dewan HAM PBB.
Delegasi Lavrov tak bisa hadir ke Geneva. Seperti diungkapkan delegasi Mokswa, mereka tidak bisa terbang ke Swiss dari Rusia akibat larangan terbang negara-negara Eropa. Larangan itu adalah sebagian dari sanksi yang diterapkan pada Rusia.
Di tengah Sidang Dewan HAM PBB, pembawa acara mengumumkan jadwal Lavrov yang akan menyampaikan pidato saat itu. Setelah video pidato Lavrov diputar, mayoritas diplomat berdiri dan beranjak keluar dari ruangan sidang beriringan.
Sejumlah jurnalis yang hadir di dalam ruang sidang menyebutkan, aksi itu sebagai bentuk protes terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Aksi itu dilakukan setidaknya oleh 100 diplomat dari 40 negara-negara Barat. Hanya tinggal di ruangan itu Duta Besar Rusia untuk PBB Gennady Gatilov serta para diplomat perwakilan Suriah, China, dan Rusia. Gatilov adalah mantan Wakil Menlu Rusia.
AFP/ALEXEY NIKOLSKY/SPUTNIK
Menlu Rusia Sergey Lavrov (kiri) saat hadir dalam pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin (tengah) dan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu di Mokswa, Rusia, pada 2 Februari 2019.
”Terima kasih banyak atas dukungan yang luar biasa ini kepada orang-orang Ukraina yang berjuang untuk kemerdekaan mereka,” kata Duta Besar Ukraina Yevheniia Filipenko di luar ruangan sidang. Para diplomat yang keluar dari ruangan sidang itu berkumpul dan menemui Filipenko di luar ruang sidang.
Bendera Ukraina berukuran besar dibentangkan di area itu. ”Setiap invasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran besar-besaran, dan kerugian bagi warga sipil. Penting bahwa Dewan HAM PBB menunjukkan bahwa dengan pemogokan ini mereka bersatu dengan Ukraina dan dengan rakyat Ukraina,” kata Duta Besar Perancis Jerome Bonnafont.
Aksi keluar dari ruang sidang itu adalah aksi lanjutan dari pemogokan di hari yang sama. Kurang dari satu jam sebelumnya, hampir semua diplomat mengosongkan salah satu ruangan di Markas Besar PBB Eropa di Geneva itu. Hal itu terjadi ketika pidato video Lavrov ditayangkan di Konferensi Perlucutan Senjata PBB. Itu adalah sebuah badan yang dibentuk pada 1979 untuk mencoba membendung perlombaan senjata selama periode Perang Dingin.
Di luar ruangan, para diplomat juga berkumpul di depan bendera Ukraina yang dibentangkan. Mereka bertepuk tangan dengan keras selama pidato Lavrov diputar. Tepuk tangan dapat terdengar di ruangan tempat pidato Lavrov berlanjut. Terlihat hanya segelintir duta besar dari negara-negara seperti Yaman, Suriah, Venezuela, dan Tunisia yang hadir di ruangan konferensi.
Pertemuan Konferensi Perlucutan Senjata dimulai dengan mengheningkan cipta selama satu menit untuk para korban dalam perang Rusia-Ukraina. ”Serangan tanpa pandang bulu Rusia terhadap infrastruktur sipil dan vital adalah kejahatan perang dan pelanggaran Statuta Roma,” kata Menlu Ukraina Dmytro Kuleba dalam pertemuan itu. Statuta Roma adalah perjanjian yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional.
AFP/WOJTEK RADWANSKI
Warga Ukraina mengantre untuk memasuki wilayah Polandia di pos perbatasan Medyka, Polandia timur, Senin (28/2/2022). Lebih dari 660.000 warga Ukraina telah menyerbu perbatasan untuk menyeberang ke Polandia, Moldova, Hongaria, Romania, dan Slowakia. Diperkirakan jumlah pengungsi akan terus bertambah.
Kiev berhasil mendapatkan dukungan untuk sebuah debat di Dewan HAM PBB pada akhir pekan ini. Hal itu diharapkan menjadi awal untuk penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran dalam konflik sejak pencaplokan Krimea oleh Rusia pada 2014.
Kuleba mengatakan, Ukraina telah menyerukan pertemuan pleno khusus tentang krisis di Konferensi Perlucutan Senjata, tetapi masih belum jelas apakah ini akan dilanjutkan. ”Agresi Rusia adalah ancaman global. Responsnya juga harus global,” kata Kuleba memperingatkan.
Dalam pidatonya di Konferensi Perlucutan Senjata, Lavrov menyalahkan Kiev atas krisis di Ukraina. Lavrov juga mengatakan Ukraina sedang mencoba untuk merakit senjata nuklir. ”Saya dapat meyakinkan Anda, Rusia sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah munculnya senjata nuklir dan teknologi terkait hal itu di Ukraina,” katanya.
Ketika pertempuran bereskalasi di Ukraina, negara-negara anggota PBB bertemu di Markas Besar PBB di New York. Sebuah sesi khusus darurat yang jarang terjadi di Majelis Umum digelar untuk membahas krisis tersebut.
Serangan militer Rusia merupakan pelanggaran terhadap integritas dan kedaulatan Ukraina.
Presiden Majelis Umum PBB Abdulla Shahid menggarisbawahi bahwa serangan militer Rusia merupakan pelanggaran terhadap integritas dan kedaulatan Ukraina. Shahid, mengutip Piagam PBB, menyatakan, negara-negara menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, tanpa ancaman atau penggunaan kekuatan. ”Serangan militer yang sedang berlangsung tidak konsisten dengan ini. Ini merupakan penghinaan terhadap pendiri organisasi ini dan semua yang diperjuangkannya,” katanya.
Sesi darurat itu digelar setelah Rusia pada Jumat (25/2/2022) pekan lalu memveto sebuah resolusi yang sejatinya akan berisi penyesalan serangan terhadap Ukraina. Majelis Umum PBB hanya mengadakan 10 sesi sidang darurat sejak 1950. Sidang darurat itu sejalan dengan adopsi Resolusi PBB tentang Bersatu bagi Perdamaian. Resolusi tersebut memberikan kekuatan kepada Majelis Umum PBB untuk menangani masalah perdamaian dan keamanan internasional ketika Dewan Keamanan PBB tidak mencapai kata sepakat. (AFP/REUTERS)
