Singapura Negara Pertama di ASEAN yang Ikut Jatuhkan Sanksi pada Rusia
Keputusan Singapura itu merupakan langkah pertama negara anggota ASEAN untuk ikut menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. ASEAN sendiri tanpa menyebut nama "Rusia" menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Ukraina.
Oleh
MUHAMMAD SAMSUL HADI
·4 menit baca
SINGAPURA, SENIN — Singapura menjadi negara pertama di ASEAN yang ikut menjatuhkan sanksi pada Rusia. Langkah ini diumumkan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dalam sidang parlemen di Singapura, Senin (28/2/2022). Ia menyebut invasi Rusia sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan melanggar norma-norma internasional.
”Singapura ingin mengambil langkah yang sejalan dengan negara-negara berpikiran sama untuk menjatuhkan sanksi-sanksi dan pembatasan yang pantas terhadap Rusia,” kata Balakrishnan.
Langkah Singapura tersebut merupakan langkah pertama negara anggota ASEAN untuk ikut menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Pekan lalu, negara-negara Barat sepakat untuk memberi serangkaian sanksi keras kepada Kremlin sebagai respons atas serangan pasukan Rusia ke Ukraina sejak Kamis (24/2/2022).
Mereka sepakat untuk menutup wilayah mereka dari semua jenis pesawat Rusia dan memblokir beberapa bank Rusia dari SWIFT, yaitu jaringan perbankan global, sehingga tidak bisa memproses transaksi yang bersifat internasional. Sanksi juga diberikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, dan sejumlah pejabat teras Rusia lainnya.
Balakrishnan mengatakan, sanksi Singapura terhadap Rusia dijatuhkan karena ”kegawatan yang belum pernah terjadi sebelumnya” atas situasi saat ini dan dipicu tindakan veto Rusia atas draf resolusi Dewan Keamanan PBB, pekan lalu. ”Secara khusus kami akan memberlakukan pembatasan ekspor atas barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk membuat senjata di Ukraina, yang menimbulkan bahaya atau untuk menaklukkan Ukraina,” ujarnya.
”Kami juga akan memblokir bank-bank Rusia tertentu dan transaksi-transaksi keuangan yang tersambung ke Rusia,” lanjut Balakhrisnan. Ia menambahkan, langkah-langkah spesifik tengah dimatangkan dan akan segera diumumkan.
Sebuah sumber yang dikutip kantor berita Reuters, Senin, juga menyebutkan bahwa Bank China di Singapura telah menghentikan operasi terkait kesepakatan-kesepakatan keuangan yang melibatkan minyak Rusia dan perusahaan-perusahaan asal negara itu. Bank China belum memberikan komentar terkait informasi tersebut.
Sikap ASEAN
Di antara negara-negara ASEAN, baru Singapura yang telah mengumumkan akan ikut menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Rusia adalah salah satu negara mitra wicara ASEAN. Dalam pernyataan, Sabtu (26/2/2022), tanpa menyebut nama ”Rusia”, para menteri luar negeri ASEAN menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi yang berkembang dan permusuhan bersenjata di Ukraina.
”Kami menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk menahan diri secara maksimal dan berupaya keras menempuh dialog melalui semua saluran, termasuk saluran diplomatik untuk menjaga situasi, mendeeskalasi ketegangan, dan mencari solusi damai sesuai dengan hukum internasional, prinsip-prinsip Piagam PBB dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara,” demikian pernyataan menlu ASEAN.
”Menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mempertahankan prinsip-prinsip saling menghormati kedaulatan, integritas teritorial, dan kesamaan hak-hak bagi semua negara,” lanjut pernyataan tersebut.
ASEAN mengutamakan konsensus di kalangan 10 negara anggotanya dan cenderung bersikap konservatif dalam isu-isu global. Blok tersebut terlibat dengan Rusia, sebagai salah satu mitra wicara, dalam pertemuan tahunan membahas isu-isu politik, keamanan, dan ekonomi.
Indonesia, yang kerap disebut-sebut sebagai pemimpin tradisional ASEAN, juga telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait serangan Rusia ke Ukraina. Dalam lima poin pernyataan, Jumat (25/2/2022), Pemerintah Indonesia tanpa menyebut kata ”Rusia” menyatakan bahwa serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia.
Pemerintah Indonesia ”meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi”. Jakarta juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi.
Sanksi dari Korsel
Dari belahan Asia lainnya, Korea Selatan juga akan memperketat pembatasan ekspor terhadap Rusia. Seoul akan melarang pengiriman barang-barang strategis ke negara itu dan bergabung dengan negara-negara Barat dalam memblokir sejumlah bank Rusia dari SWIFT, jaringan sistem pembayaran internasional.
Barang-barang strategis yang dilarang ekspor ke Rusia itu, antara lain, pasokan barang-barang elektronik, semikonduktor, komputer, informasi dan komunikasi, sensor dan laser, navigasi dan perlengkapan elektronik untuk penerbangan, serta perlengkapan pelayaran dan luar angkasa.
”Pemerintah Korea (Selatan) mengecam keras invasi bersenjata Rusia ke Ukraina dan, sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab, memutuskan untuk secara aktif berpartisipasi dalam langkah masyarakat internasional, meliputi sanksi-sanksi ekonomi demi resolusi damai atas situasi yang terjadi,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Korsel.
Tidak lama setelah keputusan tersebut diumumkan, Duta Besar Rusia untuk Korsel Andrey Kulik menyatakan penyesalannya atas hal tersebut. Ia menuding ”tekanan kuat dari luar” dari Amerika Serikat, sekutu Korsel, pada Seoul sebagai pendorong keluarnya langkah tersebut.
Selain Korsel, Jepang juga telah bergabung dengan negara-negara Barat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Salah satu langkah yang diambil Tokyo adalah bergabung dengan masyarakat internasional memblokir beberapa bank Rusia dari sistem pembayaran SWIFT global. Perdana Menteri Fumio Kishida juga mengatakan, Jepang berencana untuk membekukan aset Putin.
Di Beijing, Kementerian Luar Negeri China menekankan kembali penolakannya terhadap apa yang disebutnya sebagai sanksi-sanksi ilegal dan sepihak terhadap Rusia. ”Kami menentang penggunaan sanksi untuk menyelesaikan persoalan, bahkan lebih menolak lagi pada sanksi-sanksi unilateral tanpa mandat internasional,” kata Wang Wenbin, jubir Kemenlu China, dalam keterangan pers rutin harian.
”China dan Rusia akan terus melanjutkan kerja sama perdagangan seperti biasa, berdasarkan semangat saling menghormati dan kesetaraan, kesetaraan dan manfaat bersama,” lanjut Wang.
China adalah mitra dagang terbesar Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping semakin mempererat hubungan dalam beberapa tahun terakhir. Pada awal Februari lalu, kedua negara menandatangani kemitraan strategis mencakup bidang kerja sama yang luas guna menangkis pengaruh AS. Dalam bahasa kedua pemimpin, ”Tidak ada area kerja sama yang terlarang” di antara mereka. (AP/REUTERS)