Kirim Isyarat Positif, AS Abaikan Sanksi Terkait Isu Nuklir Iran
Amerika Serikat mengabaikan sanksi untuk program nuklir sipil Iran. Sebuah langkah maju untuk menyelamatkan perjanjian nuklir Iran 2015
Oleh
BONIFASIUS JOSIE SUSILO HARDIANTO
·3 menit baca
WASHINGTON, SABTU Amerika Serikat mengambil langkah signifikan untuk mendukung pembicaraan kesepakatan nuklir Iran di Vienna. Langkah signifikan itu berupa pengabaian atau keringanan sanksi atas program nuklir sipil Teheran. Dokumen tentang pengabaian sanksi itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Hingga saat ini, pembicaraan di Vienna yang diikuti oleh Iran, AS, Inggris, China, Perancis, Jerman, dan Rusia tersebut telah melewati putaran kedelapan.
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, Jumat (4/2/2022) waktu AS atau Sabtu waktu Indonesia, mengatakan, proses pembicaraan itu berada dalam tahap kunci, yaitu para pihak harus segera membuat keputusan politik. Lebih lanjut, menurut dia, pengabaian sanksi akan menyelamatkan proses pembicaraan di Vienna yang diharapkan akan kembali digelar pada minggu depan.
Apabila terwujud, pembicaraan yang digelar untuk memulihkan kesepakatan yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan 2015 atau JCPOA itu menjadi putaran yang kesembilan.
”Diskusi teknis yang didukung oleh pengabaian itu diperlukan pada minggu-minggu terakhir pembicaraan JCPOA,” kata pejabat tersebut. Bahkan, jika kesepakatan akhir tidak tercapai, pengabaian itu, menurut dia, penting untuk mengadakan diskusi tentang nonproliferasi senjata nuklir.
Selain menyelamatkan pembicaraan di Vienna, pengabaian sanksi, menurut dia, juga memungkinkan sejumlah negara dan perusahaan dapat ambil bagian lagi dalam program nuklir sipil Iran tanpa dibayang-bayangi ketakutan pada sanksi AS. Dengan pengabaian sanksi tersebut, perusahaan-perusahaan asal China, Rusia, dan Eropa dapat kembali terlibat dalam kegiatan nonproliferasi yang akan secara efektif mempersulit situs nuklir Iran digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir. Mereka bisa kembali turut serta mendesain ulang reaktor air berat di Arak, memodifikasi fasilitas nuklir Fordow untuk produksi isotop, pengoperasian, pelatihan, dan layanan yang terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr.
Di sisi lain, pengabaian sanksi diharapkan dapat mengembalikan implementasi penuh kesepakatan nuklir Iran serta mendorong Teheran untuk memenuhi komitmen mereka pada kesepakatan tersebut.
Di masa pemerintahan Presiden Donald Trump, AS secara sepihak mundur dari Perjanjian Nuklir Iran yang disepakati tahun 2015. Keputusan tersebut ditanggapi Iran dengan melakukan pengayaan uranium hingga lebih tinggi daripada yang disyaratkan oleh JCPOA. Pengganti Trump, Presiden Joe Biden, mengambil sikap berbeda. Ia ingin AS kembali menjadi bagian dari kesepakatan tersebut serta memulihkan dan mengaktifkannya lagi.
Barbara Slavin, pakar Iran di Dewan Atlantik, menilai pengabaian sanksi itu sebagai langkah positif. ”Ini adalah prasyarat yang diperlukan untuk memulihkan JCPOA dan dengan demikian merupakan pertanda baik bahwa ini dapat dicapai,” katanya kepada AFP.
Menurut dia, sanksi atas Iran yang sebelumnya dikenakan AS pada era Trump sebagai langkah kontraproduktif. Namun, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Ned Price menegaskan langkah AS ini diarahkan untuk program nuklir sipil, bukan keringanan sanksi yang lebih luas. Melalui Twitter, Price menegaskan, AS tidak memberikan keringanan sanksi untuk Iran dan tidak akan sampai/kecuali Teheran kembali pada komitmennya di bawah JCPOA.
”Kami melakukan persis seperti yang dilakukan pemerintahan terakhir: mengizinkan mitra internasional kami untuk mengatasi risiko nonproliferasi dan keselamatan nuklir yang berkembang di Iran,” kata Price.
Tanggapan Iran
Menanggapi langkah AS, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian, Sabtu (5/2/2022), mengatakan, pengabaian sanksi itu sebagai itikad baik. Akan tetapi, sebagaimana dikutip kantor berita Iran, ISNA, niat baik di atas kertas itu belum cukup.
Menurut Amir-Abdollahian, Washington harus memberikan jaminan untuk pulihnya kembali JCPOA. Lebih lanjut ia mengatakan, salah satu masalah utama dalam pembicaraan Vienna adalah mendapatkan jaminan, terutama dari Barat, untuk memenuhi kewajiban mereka. ”Kami menuntut jaminan di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Kesepakatan tertentu telah tercapai,” katanya. (AP/AFP/Reuters)