Perusahaan Eropa Tinggalkan Lituania demi Jaga Akses ke China
Sejumlah perusahaan buru-buru mengoreksi sikap mereka setelah mendapat reaksi keras China. Beijing menolak mengizinkan impor aneka produk yang mengandung komponen yang diproduksi di Lituania terkait isu Taiwan.
Oleh
kris mada
·4 menit baca
AFP/THOMAS COEX
Presiden Lituania Gitanas Nauseda (tengah, kiri) disambut Presiden Perancis Emmanuel Macron (tengah, kanan) di Istana Elysee, Paris, Perancis, 30 November 2021.
BERLIN, SENIN — Sejumlah perusahaan Eropa menghentikan produksi di Lituania. Perusahaan-perusahaan itu ingin memastikan produk mereka tetap diterima di China yang kini tidak lagi mempunyai hubungan diplomatik dengan Lituania.
Kamar Dagang dan Industri Jerman-Baltik dilaporkan telah menyurati Vilnius pada pekan ketiga Desember 2021. Dalam laporan LRT, salah satu media Lituania, yang dikutip Euronews dan DW pada Minggu (26/12/2021), disebutkan bahwa Kadin Jerman-Baltik telah menyampaikan kemungkinan penghentian operasi perusahaan-perusahaan Jerman di Lituania. Mereka melakukan itu selama hubungan Beijing-Vilnius terus memburuk seperti sekarang.
Pada 18 November 2021, Lituania mengizinkan kantor perwakilan Taiwan beroperasi di Vilnius. Kantor itu menggunakan nama perwakilan Taiwan, bukan China-Taipei. Beijing marah besar dan menganggap Vilnius mendukung kemerdekaan Taipei. China dan Lituania sudah menarik para diplomat masing-masing.
Dalam pengumuman pada 16 Desember 2021, Vilnius mengungkap bahwa seluruh diplomatnya sudah ditarik dari Beijing. Kedutaan Besar Lituania di Beijing pun ditutup.
”Kami prihatin karena hubungan Uni Eropa dan anggotanya dengan China memburuk,” demikian pernyataan Federasi Industri Jerman.
AP PHOTO/MARK SCHIEFELBEIN
Kantor Kedutaan Besar Lituania untuk China di Beijing, seperti terlihat pada 16 Desember 2021. Sehari sebelumnya, Lituania menyatakan, mereka menutup kantor kedutaannya di Beijing dan telah menarik diplomat terakhirnya dari negara itu.
Kadin dan Federasi Industri Jerman sama-sama mencatat fakta bahwa produk Jerman membutuhkan bagian baik dari Beijing maupun Vilnius. Penurunan aras hubungan Beijing-Vilnius membuat beberapa bagian yang dibutuhkan dalam proses produksi tidak bisa berada di pabrik.
Sejumlah pihak melaporkan, Beijing mulai menolak mengizinkan impor terhadap aneka produk yang mengandung komponen yang diproduksi di Lituania. Hal itu menyulitkan proses produksi yang sangat mengandalkan rantai pasok global. Berbagai pihak di China menyangkal telah menghambat impor komoditas dari Lituania.
Di masa kini, lazim suatu produk dirakit secara bertahap di berbagai negara sebelum akhirnya masuk pasar. Jika ada hambatan di salah satu tahapan, keseluruhan proses produksi akan terganggu.
Selain perusahaan Jerman, kesulitan sudah dilaporkan oleh perusahaan Perancis dan Swedia. Seperti perusahaan Jerman, perusahaan Perancis dan Jerman yang tidak diungkap identitasnya itu mempertimbangkan penghentian operasi di Lituania.
”Mereka (China) mengirimkan pesan kepada berbagai perusahaan bahwa jika memakai suku cadang dan pasokan dari Lituania, (perusahaan-perusahaan itu) tidak bisa masuk pasar China atau mendapat pasokan dari China,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Lituania Mantas Adomenas.
(TAIWAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA AP, FILE)
Eric Huang (ketiga dari kanan), Direktur Kantor Perwakilan Taiwan di Vilnius, Lituania, berfoto bersama staf pada Kamis (18/11/2021). Taiwan dan Lituania sama-sama membuka kantor pemerintahan, memantik kemarahan China.
Hubungan dagang Beijing-Vilnius amat kecil. Walakin, hambatan di Beijing bisa membuat Vilnius kehilangan akses pasar ke Uni Eropa yang merupakan tujuan utama ekspornya. Sebagian ekspor Lituania ke UE berupa mebel, pangan, pakaian, dan perangkat elektronika setengah jadi. Oleh perusahaan-perusahaan UE, komoditas jadi atau setengah jadi dari Lituania dikirimkan ke China untuk dijual atau dilanjutkan perakitannya.
China merupakan mitra dagang penting UE. Karena itu, sejumlah pihak tidak yakin, UE akan bertindak keras untuk membela Lituania. Selain karena status China sebagai mitra dagang penting, UE juga tidak mau dipakai menjadi alat salah satu anggotanya.
Peneliti pada Council on Foreign Relations, Jonathan Hackenbroich, menyebut bahwa UE tidak dapat berbuat banyak untuk menghadapi masalah itu. ”Solidaritas memang harus. Walakin, jangan sampai hanya demi keuntungan salah satu negara, maka risikonya harus ditanggung negara lain. Jangan sampai ada preseden,” kata dia.
Kasus lain
Penggunaan kekuatan ekonomi untuk membalas negara lain sudah beberapa kali dilakukan China. Selepas Australia terus mengkritik soal Hong Kong dan Xinjiang serta asal-usul Covid-19, China mulai mengurangi impor aneka komoditas dari negara itu. Akibatnya, ekspor batubara dan aneka produk pertanian Australia ke China terpangkas hingga puluhan miliar dollar AS per tahun.
AP PHOTO/SUSAN MONTOYA BRYAN
Dalam foto pada Mei 2021 ini terlihat logo Intel di pabrik yang terletak di New Mexico, Amerika Serikat. Pada awal Desember 2021, perusahaan semikonduktor AS itu mengoreksi pengumuman terkait Xinjiang setelah mendapat reaksi keras dari konsumen China.
Sejumlah perusahaan juga buru-buru mengoreksi sikap mereka setelah mendapat reaksi keras dari China. Terbaru, hal itu dilakukan perusahaan semikonduktor Amerika Serikat, Intel. Beberapa waktu lalu, Intel mengumumkan kepada mitranya agar tidak menggunakan produk atau suku cadang buatan Xinjiang. Pengumuman itu dibuat selepas AS mengumumkan larangan impor dari Xinjiang karena dugaan kerja paksa.
Selepas pengumuman Intel, sejumlah selebritas China memutus kontrak dengan Intel. Publik China juga mengecam perusahaan itu. Fenomena tersebut membuat Intel mengoreksi pernyataannya. Dengan nilai impor hampir 400 miliar dollar AS per tahun, China merupakan pembeli semikonduktor yang amat penting. Intel tidak mau kehilangan pasar sepenting itu.
Sikap soal Xinjiang telah membuat berbagai perusahaan rugi besar. Sejumlah perusahaan busana telah merasakan itu saat mengumumkan tidak akan menggunakan kapas dari Xinjiang. Warga dan selebritas China membalas pengumuman itu dengan boikot besar-besaran. (AFP/REUTERS)
