Indonesia Menyerukan Pembangunan Inklusif di KTT G-20
Pandemi Covid-19 membuat angka kemiskinan ekstrem dunia yang semula diharapkan 7,5 persen di tahun 2021 naik kembali ke 9,4 persen. Solidaritas dan percepatan pencapaian SDGs diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Oleh
Nina Susilo
·5 menit baca
ROMA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia mendorong semua negara G-20 mengeratkan solidaritas dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Maju bersama dan tidak meninggalkan negara rentan akan menjaga semua mencapai kesejahteraan bersama.
Hal ini disuarakan Presiden Joko Widodo dalam sesi KTT G-20 yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10/2021), dan saat pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi setelahnya.
Pandemi Covid-19 memicu kemiskinan ekstrem dunia. Angka kemiskinan ekstrem dunia yang semula diharapkan 7,5 persen di tahun 2021 naik kembali ke 9,4 persen. Imbas lainnya adalah gangguan rantai pasok global. Kebutuhan industri dan stabilitas kebutuhan dasar, termasuk pangan, terutama di negara-negara berkembang pun goyah.
Presiden Jokowi mendorong agar negara-negara G-20 melakukan sejumlah upaya untuk mempercepat pencapaian SDGs. ”Kita harus segera beraksi agar dunia tidak terancam jatuh ke dalam krisis berkepanjangan. Kita, G-20, harus melakukan sejumlah upaya bersama untuk memastikan SDGs tercapai sesuai target, sembilan tahun lagi,” katanya.
Upaya bersama tersebut, yaitu pertama, menggalang solidaritas untuk membantu negara dan masyarakat yang paling rentan. Menurut Presiden Jokowi, inisiatif debt service suspension serta tambahan alokasi hak penarikan khusus (SDR) senilai 650 miliar dollar AS menjadi langkah penting untuk memberi ruang kebijakan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah untuk berkonsentrasi melawan pandemi.
Kedua, memperkuat kemitraan global untuk membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang. Hal ini dinilai penting karena kesenjangan finansial (financing gap) melebar dari 2,5 triliun dollar AS per tahun menjadi 4,2 triliun dollar AS per tahun.
”Mobilisasi pembiayaan inovatif untuk menutup gap pendanaan SDGs, termasuk melalui blended finance harus segera dilakukan. Peningkatan investasi swasta yang berkelanjutan harus didorong untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di negara berkembang,” kata Presiden.
Ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketangguhan terhadap guncangan dan ketidakpastian masa depan, terutama di sektor kesehatan, kapasitas fiskal, serta kapasitas perencanaan dan implementasi pembangunan.
PBB mencatat setidaknya delapan negara berada di tingkat risiko sangat tinggi dan 40 negara risiko tinggi mengalami kehilangan generasi. Hal ini terjadi akibat menurunnya kesempatan belajar dan lapangan pekerjaan.
Indonesia telah mengembangkan kebijakan yang meningkatkan adaptasi sektor pendidikan dan memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang paling rentan dan kehilangan pekerjaan. ”Namun, banyak negara lain yang menghadapi risiko tinggi. G-20 harus bekerja sama membantu mereka memastikan tidak ada lost generation. Dengan demikian, kita dapat pulih bersama menuju masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapa pun,” kata Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, seta Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.
Estafet
Saat menerima estafet presidensi G-20 dari PM Italia Mario Draghi di La Nuvola, Roma, Presiden Jokowi juga menjelaskan, presidensi G-20 Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar ”Recover Together, Recover Stronger”. Pertumbuhan yang inklusif, berorientasi pada manusia, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama.
”Upaya tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa, terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh, dan inovasi yang tiada henti. G-20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi ini. Hal ini yang harus terus kita perdalam pada pertemuan-pertemuan kita ke depan,” kata Presiden.
Penyerahan presidensi tersebut dilakukan pada sesi penutupan KTT G-20 Roma Minggu (31/10/2021). Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Jokowi yang kemudian mengetukkan palu tersebut.
Presiden Jokowi juga mengapresiasi Italia yang telah berhasil memegang presidensi G-20 tahun 2021. ”Saya sampaikan selamat kepada Italia yang telah sukses menjalankan presidensi G-20 di tahun 2021. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 di tahun 2022,” katanya.
Presiden juga secara langsung mengundang para pemimpin dunia yang hadir untuk melanjutkan diskusi pada KTT G-20 di Indonesia yang rencananya digelar di Bali pada 30-31 Oktober 2022.
”Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak, Ibu di ruang terbuka, di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G-20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih,” katanya.
Di sela-sela KTT G-20, di La Nuvola, Minggu (31/10/2021), Presiden Jokowi juga sempat menggelar pertemuan bilateral dengan PM Narendra Modi. Presiden Jokowi menyampaikan kegembiraan karena kedua negara mengalami penurunan angka kasus Covid-19 yang signifikan.
”Perkembangan ini tidak terlepas dari kerja sama kedua negara dalam penanganan Covid–19. Sudah menjadi komitmen Indonesia untuk terus memajukan kemitraan mitra strategis komprehensif dengan India,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga membahas mengenai presidensi G-20 Indonesia yang tidak terlepas dari peran India yang bertukar tempat. Dengan mengusung tema besar ”Recover Together, Recover Stronger”, Indonesia akan menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam G-20.
PM Modi pun menyampaikan dukungan penuh atas presidensi Indonesia pada tahun 2022. India siap berkontribusi dalam menyukseskan keketuaan Indonesia. India akan menjadi Ketua G-20 tahun 2023.
Kerja sama di bidang kesehatan juga dibahas dalam pertemuan bilateral ini. Presiden berharap industri farmasi kedua negara dapat melakukan kerja sama produksi bersama bahan baku obat (BBO), termasuk melalui pengembangan kapasitas antara perusahaan farmasi kedua negara. Kerja sama pengembangan vaksin juga perlu terus didorong. Presiden Jokowi dan PM Modi sepakat untuk segera menindaklanjuti hal tersebut pada tingkat teknis.
Terkait percepatan pemulihan ekonomi, Presiden Jokowi mengajak PM Modi untuk mendorong bergeraknya kegiatan ekonomi dengan aman. Diusulkan pembuatan jalur aman mobilitas masyarakat melalui vaccinated travel lane (VTL) dan saling mengakui sertifikat vaksin antara Indonesia dan India.
Untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara pascapandemi, Presiden Jokowi juga berharap kedua negara dapat memulai perundingan preferential trade agreement (PTA).
”PTA sangat penting dalam rangka peningkatan dan diversifikasi perdagangan dalam rangka mencapai target perdagangan 50 miliar dollar AS pada 2025. Saya juga berharap investasi dua arah dapat terus didorong,” kata Presiden.