Presiden Jokowi: Kebersamaan Kunci Utama Kebangkitan Ekonomi ASEAN
Presiden Jokowi menyampaikan, jika semua negara ASEAN segera memfasilitasi mobilitas masyarakat dengan aman, roda ekonomi bisa kembali bergerak. Indonesia pun telah membuka Bali dengan protokol kesehatan yang ketat.
Presiden Joko Widodo saat berpidato pada ASEAN Business and Investment Summit yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Ekonomi kawasan ASEAN dinilai tidak hanya akan pulih kembali, tetapi juga bisa melakukan lompatan kemajuan serta tumbuh bersama secara berkeadilan dan berkelanjutan. Langkah cepat bersama dalam penanganan kesehatan, reaktivasi perjalanan yang aman, serta akselerasi ekonomi digital yang berkeadilan menjadi gerbang untuk pulih dan maju bersama.
Kesamaan visi, semangat berkolaborasi, dan kebersamaan langkah merupakan kunci utama kebangkitan ekonomi ASEAN. ”Penanganan kesehatan harus tetap menjadi prioritas pertama,” kata Presiden Joko Widodo saat berpidato pada ASEAN Business and Investment Summit yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021).
Kesamaan visi, semangat berkolaborasi, dan kebersamaan langkah merupakan kunci utama kebangkitan ekonomi ASEAN. Penanganan kesehatan harus tetap menjadi prioritas pertama.
Agenda jangka pendek untuk mempercepat dan meratakan vaksinasi di semua negara di kawasan mesti segera dilakukan bersama. Target vaksinasi penduduk ASEAN sebanyak 70 persen mesti segera dicapai secepatnya.
Pemerintah dan pelaku bisnis di kawasan harus bersinergi untuk melakukan aksi bersama. Sementara dalam jangka menengah, menurut Presiden Jokowi, ASEAN perlu membangun protokol krisis kesehatan agar kawasan ASEAN lebih tahan menghadapi krisis kesehatan pada masa depan.
Presiden Joko Widodo saat berpidato pada ASEAN Business and Investment Summit yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021).
Kedua, pemulihan ekonomi ASEAN harus dipercepat dengan melakukan reaktivasi perjalanan yang aman. Hal ini termasuk pariwisata yang aman. Menurut UN-WTO (Organisasi Pariwisata Dunia PBB), tingkat pembatasan di Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia, yaitu mencapai 82 persen.
Baca juga : Pemulihan Pandemi di NTB dan Lompatan Besar Ekonomi Pariwisata
Presiden Jokowi mengatakan, dengan situasi Covid-19 yang semakin terkendali, pembatasan tersebut bisa dikurangi. Mobilitas bisa dilonggarkan, tetapi harus menjamin aman dari risiko pandemi. ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework yang digagas Indonesia setahun lalu perlu segera diimplementasikan.
”Pengakuan sertifikat vaksin di kawasan, termasuk interoperabilitas sistem vaksin harus segera dilakukan. Pengaturan travel bagi masyarakat yang telah divaksinasi dan sehat, negatif Covid-19, harus dibuat, vaccinated travel lanes di kawasan,” kata Presiden Jokowi.
Kepala Negara mengatakan, jika semua negara ASEAN segera memfasilitasi mobilitas masyarakat dengan aman, roda ekonomi bisa kembali bergerak. Indonesia juga telah membuka secara bertahap Bali untuk safe tourism dengan protokol kesehatan yang ketat.
Indonesia membuka Bali setelah tingkat vaksinasi Bali secara penuh telah mencapai 84,8 persen. Indonesia akan membuka secara bertahap wilayah yang lain yang tingkat vaksinasi penuhnya melebihi 70 persen.
Ketiga, adaptasi kegiatan ekonomi kawasan menuju ekonomi digital harus dipercepat di semua negara. Teknologi digital menjadi solusi yang paling efektif dalam menyiasati keterbatasan pergerakan dan tatap muka dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
Baca juga : Investasi Ekonomi Digital Tumbuh Pesat, E-dagang Ditopang ”Enabler”
Sebagai kawasan dengan pertumbuhan internet tercepat di dunia, potensi ekonomi digital ASEAN sangat besar. ”Selama pandemi, ekonomi digital tumbuh mencapai 100 miliar dollar AS tahun 2020. Hal ini menjadi batu lompatan kemajuan ekonomi di kawasan kita,” kata Presiden Jokowi.
Indonesia mendukung ASEAN menjadi sebuah digitally connected community (masyarakat yang terkoneksi secara digital). Pemerintah Indonesia juga telah menyusun peta jalan Indonesia Digital Tahun 2021-2024 sebagai panduan strategis perjalanan transformasi digital Indonesia.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2F36396e66-421e-40e2-a2ce-a8329d0c9db8_jpg.jpg){kind=logo}
Pemindai kode batang untuk layanan pembayaran menggunakan dompet digital tersedia di lapak penjual tahu gejrot di kawasaan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, Senin (11/10/2021). Perubahan belanja dan transaksi konvensional ke daring telah mengakselerasi pertumbuhan uang elektronik dan dompet digital. Gelombang digitalisasi yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 harus disikapi dengan tepat dan difasilitasi untuk dapat tumbuh secara sehat bagi perekonomian masyarakat.
Nilai ekonomi digital Indonesia juga sangat menjanjikan, diperkirakan 124 miliar dollar AS pada 2025. Angka ini setara dengan 40 persen total nilai ekonomi digital Asia Tenggara. Saat ini Indonesia memiliki startup sebanyak 2.229 atau kelima terbesar di dunia. ”Indonesia juga memiliki 1 decacorn dan 6 unicorn. Dan, kami membuka peluang investasi sebesar-besarnya di sektor ekonomi digital di Indonesia,” kata Presiden Jokowi.
Harapan baru
Pada pidatonya, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa setelah 20 bulan menghadapi kesulitan besar pandemi Covid-19, saat ini terlihat harapan baru. Dalam seminggu terakhir ini kasus Covid-19 di kawasan ASEAN turun 14 persen, jauh lebih baik dibandingkan dengan rata-rata dunia yang turun 1 persen.
Situasi ini dipastikan akan meningkatkan kepercayaan internal dan eksternal ASEAN untuk beraktivitas kembali dan akan mempercepat pemulihan ekonomi. ”Tetapi, tetap menjaga kewaspadaan mengingat adanya peningkatan kasus di beberapa negara,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Kita ingin mencuri kesempatan dalam pandemi untuk melakukan reformasi struktural, untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa dalam menghadapi pandemi sekarang ini, hal yang diinginkan tidak hanya pulih kembali. ”Tetapi, kita ingin mencuri kesempatan dalam pandemi untuk melakukan reformasi struktural, untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN,” katanya.
Sejumlah layar elektronik yang terpasang di pilar jalur layang moda raya terpadu (MRT) di sekitar Stasiun ASEAN, Jakarta Selatan, menayangkan iklan layanan masyarakat terkait pandemi Covid-19, Jumat (2/10/2020). PT MRT Jakarta menyiapkan sejumlah pilar jalur MRT untuk digunakan sebagai media iklan. Hal itu merupakan pengembangan bisnis di luar pendapatan tiket penumpang. Pandemi Covid-19 dan penerapan PSBB telah menyebabkan penurunan jumlah penumpang MRT.
Peluang ini dinilai sangat besar untuk dapat dilakukan ASEAN. Hal ini sebagaimana dilakukan Indonesia yang di tengah kesibukan menghadapi pandemi Covid-19 tidak menyurutkan niat untuk melakukan reformasi struktural. Indonesia menerbitkan Omnibus Law, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, untuk memperbaiki iklim investasi dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi inklusif yang menciptakan lapangan kerja.
Baca juga : Pemerintah Andalkan Arus Investasi
UU Perpajakan juga direvisi dengan tujuan yang sama. ”Kami ingin terus melanjutkan reformasi struktural ini untuk merespons catatan-catatan kelemahan kelembagaan dan cara kerja kami ketika diuji oleh pandemi Covid-19,” kata Presiden Jokowi.
Ujian berat berupa pandemi Covid-19 justru dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat diri dalam menghadapi tantangan masa depan. ”Saya berharap juga demikian halnya untuk Asia Tenggara. Sebagai kesatuan masyarakat ekonomi, ASEAN merupakan kawasan yang harus mengambil pelajaran dari krisis dan melakukan perbaikan diri secara fundamental di tingkat kawasan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Presiden Jokowi direncanakan menghadiri dan berpartisipasi pada sejumlah konferensi tingkat tinggi (KTT). Kegiatan dimaksud adalah KTT Ke-38 dan Ke-39 ASEAN yang digelar 26-28 Oktober 2021.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menyampaikan keterangan pers di Kanttor Presiden, Jakarta, Senin (25/10/2021).
Berikutnya adalah KTT Group of Twenty (G-20) di Roma, Italia, pada 30-31 Oktober 2021 dan KTT Perubahan Iklim atau COP 26 di Glasgow, Skotlandia. Dan, satu tambahan kunjungan bilateral ke Uni Emirat Arab.
KTT Ke-38 dan Ke-39 ASEAN adalah KTT pertama di bawah keketuaan Brunei Darussalam. ”KTT Ke-38 akan diselenggarakan back to back dengan KTT Ke-39 dan semua rangkaian acara akan dilakukan secara virtual,” kata Menlu Retno seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Indonesia akan menjadi koordinator kerja sama kemitraan ASEAN-US. Dengan demikian, lanjut Menlu Retno, di dalam pertemuan ASEAN-US, Presiden Jokowi akan diberikan kesempatan pertama bicara membacakan summary laporan dari ASEAN.
Presidensi G-20
Retno menuturkan KTT G-20 ini sangat penting bagi Indonesia. Hal ini karena Presiden Jokowi akan menerima keketuaan G-20 dari Italia untuk setahun ke depan. Serah terima akan dilakukan pada hari kedua KTT, yaitu 31 Oktober 2021. Sementara itu, keketuaan atau Presidensi Indonesia akan dimulai 1 Desember 2021.
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers sesuai meninjau lokasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/10/2021).
Pada KTT G-20 di Roma, Presiden Jokowi akan menyampaikan pandangan untuk tiga agenda utama, yaitu ekonomi global dan kesehatan global, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Presiden Jokowi juga diundang secara khusus untuk menjadi pembicara pada side event yang membahas dukungan bagi UMKM dan usaha yang dimiliki perempuan.
”Bapak Presiden rencananya akan berada dalam side event itu bersama dengan Ratu Maxima, Perdana Menteri Italia, dan Kanselir Jerman Angela Merkel. Dan, akan berdiskusi mengenai upaya dan kebijakan untuk mendukung UMKM yang dimiliki oleh pebisnis perempuan,” kata Menlu Retno.
Baca juga : Pertama Kali Pimpin G-20, RI Usung Semangat Solidaritas demi Pulih Bersama dari Covid-19
Di sela-sela pertemuan G-20, Presiden Jokowi direncanakan juga melakukan beberapa pertemuan bilateral. Terdapat cukup banyak permintaan bilateral. Saat ini Kemenlu sedang terus mencocokkan waktu yang tepat, baik dari Presiden Jokowi maupun pemimpin lainnya, untuk dapat melakukan pertemuan bilateral.
KTT G-20 akan menghasilkan G-20 Leaders Declaration yang berisi komitmen bersama negara-negara G-20 dalam mengupayakan pemulihan global dari pandemi dan krisis ekonomi saat ini. Selain itu, juga penguatan kerja sama G-20 di berbagai sektor, termasuk di sektor kesehatan, pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan iklim, ketenagakerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Deklarasi tersebut sampai saat ini masih terus dinegosiasikan.
Warga di atas perahunya dengan latar belakang sebuah rumah yang tenggelam dan ditinggalkan di pesisir utara Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa (12/10/2021). Pesisir utara jawa saat ini menghadapi persoalan lingkungan dari hilangnya kawasan mangrove, abrasi, hingga dampak perubahan iklim.
Terkait dengan COP 26 World Leader Summit, Retno mengatakan, KTT Perubahan Iklim tersebut diperkirakan dihadiri oleh sekitar 120 kepala negara dan kepala pemerintahan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan memimpin pertemuan.
”Sebagai negara yang memiliki posisi penting dalam setiap diskusi perubahan iklim, Indonesia telah mengambil posisi lead by example dalam memajukan aksi iklim. KTT ini memiliki arti penting juga bagi Indonesia, di mana Indonesia akan tampil sebagai bagian dari solusi penanganan perubahan iklim dan berusaha menjembatani perbedaan yang akan dapat mendorong penguatan kerja sama internasional,” ujar Retno.
Indonesia akan tampil sebagai bagian dari solusi penanganan perubahan iklim dan berusaha menjembatani perbedaan yang akan dapat mendorong penguatan kerja sama internasional.
Presiden Jokowi akan menyampaikan national statement yang di dalamnya, Indonesia—sebagai inisiator dari Archipelagic and Island States Forum atau AIS—akan mengintroduksi pernyataan bersama negara-negara kepulauan dan pulau kecil yang tergabung di forum tersebut. Pada COP 26 nanti juga akan terdapat paviliun Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Paviliun tersebut akan menunjukkan berbagai pencapaian dan peluang kerja sama yang ditawarkan Indonesia dalam penanganan perubahan iklim. Presiden Jokowi direncanakan juga akan melakukan beberapa pertemuan bilateral yang saat ini masih terus dibahas dan dicocokkan waktunya.
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Qasr Al Watn, Istana Presiden Uni Emirat Arab, Januari 2020. Kala itu Putra Mahkota Sheikh Mohammed Bin Zayed, dibantu Duta Besar RI untuk Abu Dhabi Husin Bagis, menjelaskan kepada Presiden Jokowi tentang kantor KBRI Abu Dhabi yang akan diberikan oleh Pemerintah Ubi Emirat Arab kepada Indonesia.
Setelah dari Glasgow, Presiden Jokowi akan meneruskan perjalanan ke Abu Dhabi dan Dubai. ”Ini adalah kunjungan bilateral pertama Presiden RI selama pandemi. Selama berkunjung, Presiden RI akan melakukan pertemuan dengan Crown Prince Mohammed bin Zayed atau MBZ di Abu Dhabi,” kata Menlu Retno.
Baca juga : Lawatan ke Uni Emirat Arab, Presiden Jokowi Konkretkan Kerja Sama Investasi
Presiden Jokowi juga akan bertemu dengan Emir Dubai Mohammed bin Rashid atau MBR di Dubai. Selain dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah pengusaha di Uni Emirat Arab, Presiden Jokowi juga direncanakan mengunjungi paviliun Indonesia pada Dubai Expo.
Menurut Menlu Retno, saat ini sejumlah kerja sama, baik pada tingkat pemerintah ke pemerintah (G2G) maupun bisnis ke bisnis (B2B), masih terus dibahas dan dinegosiasikan untuk dapat dijadikan hasil dari kunjungan Presiden Jokowi ke Dubai dan Abu Dhabi.
