Pendukung utama Kishida bukan para pengurus partai di daerah. Para pengurus lebih mendukung Taro Kono yang populer di kalangan pemilih di luar partai sekalipun.
Oleh
kris mada
·5 menit baca
TOKYO, SENIN — Pemerintahan baru Jepang pimpinan Fumio Kishida akan segera diuji lewat pemilu. Kubu oposisi lebih lega karena partai penguasa dipimpin orang yang tidak terlalu populer. Lewat rapat paripurna pada Senin (4/10/2021), parlemen Jepang setuju menerima penetapan Kishida sebagai perdana menteri. Selanjutnya, jabatan Kishida akan disahkan oleh Kaisar Naruhito.
Sejumlah pengurus Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang menyebut Kishida akan membubarkan majelis rendah pekan depan. Natsuo Yamaguchi, Ketua Komeito yang merupakan partai koalisi LDP, malah meminta parlemen atau Diet dibubarkan pada 14 Oktober 2021 atau sepekan sebelum masa jabatan parlemen periode ini selesai.
Setelah Diet dibubarkan, pemungutan suara akan digelar pada pekan November 2021. Tanggal pemilu belum ditetapkan karena masih ada sejumlah pertimbangan. Kishida disebut ingin hadir di pertemuan G-20 pada 30 Oktober 2021 di Roma, Italia. Jika pemilu digelar pada pekan pertama November, maka Kishida akan meninggalkan kampanye demi menuju Roma.
Sementara Kepala Bidang Hubungan Parlemen di LDP Hiroshi Moriyama malah menyebut pemilu mungkin akan digelar pada 7 November 2021. Jika pemilu jadi pada tanggal itu, kampanye mungkin akan digelar mulai 26 Oktober 2021.
Sejumlah pejabat pemerintahan juga menyebut pemilu awal November paling masuk akal. Sebab, pemilu pada pertengahan November 2021 akan membuat jadwal pembentukan pemerintahan baru terlalu rapat dengan pembahasan APBN 2022.
Salah satu isu penyusunan APBN adalah janji menambah subsidi kala utang pemerintah terus melonjak. Jepang merupakan negara dengan rasio utang dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) tertinggi. Dengan PDB 5 triliun dollar AS, utang Jepang melebihi 11 triliun dollar AS. Sementara selama kampanye, Kishida berjanji menambah subsidi.
Kesenjangan
Penambahan subsidi adalah salah satu strategi mengatasi kesenjangan ekonomi yang terus meningkat di Jepang. Pandemi Covid-19 mengungkap kesenjangan dan kemiskinan di Jepang. Banyak warga Jepang harus mengantre bantuan makanan karena tidak punya penghasilan. Banyak juga keluarga tidak mampu membayar biaya pendidikan anak.
Kishida telah mengungkap rencana menaikkan upah untuk menekan kesenjangan. ”Jika upah naik di berbagai sektor, maka akan ada pembenahan atas penghasilan dan mendorong konsumsi. Tidak akan ada distribusi (pendapatan) tanpa pertumbuhan. Di sisi lain, tidak ada pertumbuhan baru tanpa distribusi (pendapatan),” ujarnya.
Ia menjanjikan kapitalisme model baru untuk mengatasi kesenjangan pendapatan dan distribusi kekayaan. Ia menyebut program pemerintahan Junichiro Koizumi, mantan ketua LDP sekaligus PM Jepang, ikut memicu kesenjangan.
Kubu oposisi menuding pemerintahan Kishida masih akan meneruskan kebijakan ekonomi LDP sejak masa Koizumi hingga Shinzo Abe. Karena itu, kesenjangan disebut akan terus berlanjut di masa pemerintahan Kishida.
Pakar pemilu pada Meiji University, Masamichi Ida, mengatakan, isu ekonomi amat penting untuk menjaga peluang keterpilihan. Meski dikritik sebagian pihak, pemerintah Abe menggunakan resep itu untuk memenangi pemilu.
Berdasarkan sejumlah jajak pendapat, Ida menaksir LDP akan kehilangan hingga 30 kursi di pemilu 2021. LDP mungkin hanya akan mendapat 245 kursi dari 465 kursi di parlemen hasil pemilu 2021. Dengan hasil itu, LDP tetap bisa membuat pemerintahan sendiri tanpa mitra koalisinya selama ini, yakni Komeito. ”Jika kehilangan 30 kursi, tidak masalah. Kalau kehilangan 40, maka akan jadi masalah serius,” kata Ida.
Pengajar ilmu politik di Tokyo University, Yu Uchiyama, mengatakan, LDP punya beberapa masalah menjelang pemilu. Paling pokok adalah Kishida dinilai tidak terlalu populer. ”Pemilu ini akan menjadi ujian apakah Kishida bisa mendekati pemilih atau tidak,” katanya kepada Kyodonews.
Kishida perlu kemenangan di pemilu ini agar tidak menjadi PM dengan masa pemerintahan yang singkat. Masalahnya, Kishida tidak populer di kalangan internal LDP sekalipun. Dalam pemilihan ketua umum LDP, pendukung utama Kishida bukan para pengurus partai di daerah. Para pengurus lebih mendukung Taro Kono yang populer di kalangan pemilih di luar partai sekalipun.
Sejumlah tokoh oposisi mengaku lega harus menghadapi LDP di bawah Kishida. Mereka awalnya cemas bila Kono menang di pemilihan ketua umum LDP pada akhir September 2021.
Masalah lain, pilihan pengurus partai dan menteri di era Kishida dinilai tidak terlalu memenuhi harapan. Kishida menunjuk Akira Amari sebagai Sekretaris Jenderal LDP. Amari menggantikan politisi senior LDP yang disukai China, Toshihiro Nikai. Masalahnya, Amari dikenal sebagai penyokong Abenomic, kebijakan ekonomi era Abe yang dituding ikut mendorong kesenjangan. Amari juga pernah mengundurkan diri sebagai menteri ekonomi gara-gara tudingan suap pada 2016.
Amari ikut menjadi salah satu tim sukses Kishida selama kampanye menjelang pemilihan ketua umum LDP. Masalah lain, Amari juga sudah berusia 72 tahun. Padahal, Kishida menjanjikan partai dan pemerintahan yang dipimpinnya akan memberikan kesempatan kepada orang muda.
Di kabinet Kishida, hanya 2 menteri berusia di bawah 50 tahun. Dari 20 menteri di kabinet Kishida, 14 orang berusia di atas 60 tahun. Menteri yang paling muda adalah Karen Makishima (44). Ia menjadi menteri digitalisasi. Kishida juga menunjuk Takayuki Kobayashi (46) sebagai Menteri Keamanan Ekonomi.
Kobayashi menduduki jabatan di kementerian yang baru dibentuk itu. Sejumlah pengurus LDP menyebut kementerian itu dibentuk untuk menghadapi perkembangan ekonomi China. Meski bermitra dagang dengan volume puluhan miliar dollar AS, Jepang tetap memandang China sebagai pesaing serius atas aneka kepentingannya. Salah satu tugas Kobayashi adalah mencari cara mempertahankan keunggulan teknologi dan mencegah aset teknologi Jepang mengalir ke luar negeri.