ASEAN mengutus dua diplomat senior ke Naypiydaw, yakni Menlu Kedua Brunei Darussalam Erywan Peh bin Yusof dan Sekjen ASEAN Lim Jock Hoi. Keduanya diharapkan bisa mencari solusi atas krisis akibat kudeta militer Myanmar.
Oleh
Pascal S Bin Saju
·4 menit baca
PHOTO BY STRINGER / AFP
Foto tak bertanggal yang diambil pada Mei 2021 ini menunjukkan seorang aktivis antikudeta militer menjalani pelatihan dasar militer. Dia menggunakan senjata di kamp Persatuan Nasional Karen (KNU), kelompok pemberontak etnis, setelah orang-orang melarikan diri dari kota-kota besar Myanmar karena tindakan keras militer dan mencari perlindungan di wilayah pemberontak.
NAYPIYDAW, JUMAT — Utusan ASEAN mengadakan pembicaraan tertutup dengan pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, Jumat (4/6/2021), di Naypiydaw. ASEAN, yang memiliki kebijakan tidak mencampuri urusan domestik anggotanya, memulai upaya diplomatik guna mengakhiri kekerasan yang menewaskan lebih dari 800 orang di negara itu.
Hingga berita ini diturunkan, Jumat malam, belum ada laporan resmi yang disampaikan pihak junta kepada media tentang hasil pembicaraan itu. Seorang pejabat senior Myanmar, Kamis (3/6/2021) siang, menjelang kedatangan utusan ASEAN, menjanjikan bahwa tim informasi junta akan merilis lebih banyak informasi penting tentang hasil pembicaraan tersebut.
Dua utusan ASEAN tiba di Naypyidaw, ibu kota Myanmar, Kamis malam. Keduanya adalah Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Darussalam Erywan Peh bin Yusof dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN Lim Jock Hoi. ASEAN, yang tahun ini diketuai Brunei Darussalam, memimpin upaya diplomatik untuk meredam krisis di Myanmar, tetapi tidak bertaring menekan negara itu.
Para pengamat mempertanyakan efektivitas upaya diplomatik ASEAN dalam memengaruhi keputusan junta Myanmar. Pada saat Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) telah meningkatkan sanksi terhadap para petinggi junta, ASEAN belum memperlihatkan tindakan yang tegas kecuali retorika belaka.
”Kepemimpinan untuk menemukan solusi situasi politik di Myanmar berada di tangan ASEAN,” kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
KEMLU RI VIA AP
Dalam foto yang dirilis Kemenlu RI ini, Menlu RI Retno Marsudi (kanan) berpose dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell di Jakarta, 2 Juni 2021. Menlu RI mendesak ASEAN segera menunjuk seorang utusan khusus untuk Myanmar.
”Diplomasi ASEAN lunglai pada saat kedatangan (utusan khusus),” kata analis Myanmar, David Mathieson, terkait kunjungan dua utusan khusus ASEAN tersebut. ”Barat kedengarannya mendukung kunjungan ini, yang mengirimkan sinyal jelas kepada Naypyidaw bahwa kudeta mereka berhasil,” katanya.
Tidak ada informasi yang pasti apakah dua utusan ASEAN itu juga bertemu dengan anggota Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dibentuk para politisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). NUG adalah pemerintahan bayangan Myanmar bentukan anggota parlemen dari NLD pimpinan Aung San Suu Kyi yang digulingkan junta melalui kudeta pada Februari 2021.
Junta telah membuat klarifikasi sebelumnya yang menegaskan bahwa anggota pemerintah bayangan NUG adalah ”teroris”. Hal itu menjadi sinyal bahwa organisasi atau individu mana pun yang berbicara kepada mereka, termasuk wartawan, dapat dikenai tuduhan di bawah undang-undang kontraterorisme.
Hlaing menghadiri pertemuan tentang krisis Myanmar dengan para pemimpin ASEAN di Jakarta, April lalu. Itu adalah perjalanan luar negeri pertama Hlaing sejak ia merebut kekuasaan sipil demokratis dari tangan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi.
Para pakar mengatakan, penerimaan oleh ASEAN terhadap Hlaing saat itu merupakan isyarat pengakuan atas kudeta militer di Myanmar. ASEAN seharusnya memediasi para pihak yang bertikai, terutama perwakilan pemerintahan sipil demokratis yang digulingkan Hlaing dan junta militer.
Setelah pertemuan ASEAN dengan pemimpin junta Myanmar itu, yang tertutup untuk media, para pemimpin ASEAN mengeluarkan pernyataan berisi ”lima poin konsensus”. Intinya menyerukan ”penghentian segera kekerasan” dan perlunya kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar.
AFP PHOTO / INDONESIAN PRESIDENTIAL PALACE
Foto ini dirilis oleh Istana Presiden RI pada 24 April 2020. Tampak pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, disambut di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang, menjelang konferensi tingkat tinggi ASEAN di Jakarta, saat itu.
Namun, kunjungan itu pun baru sekarang diwujudkan, sebulan setelah pertemuan. Terkait dengan ”lima poin konsensus” saat itu, Hlaing mengatakan dalam wawancara televisi bahwa Myanmar belum siap untuk mengadopsinya.
Menurut laporan terbaru Reuters, kekerasan militer di Myanmar sejak Februari hingga 3 Juni kemarin telah menewaskan 845 orang dan lebih dari 4.500 orang dipenjara. Protes antijunta berkobar setiap hari, konflik etnis pun telah muncul kembali, dan ekonomi lumpuh karena pemogokan. Kelompok etnis bersenjata telah kembali ke hutan-hutan untuk membangun kamp latihan perlawanan.
Para sukarelawan dilatih untuk menghadapi semua medan sulit di hutan. Misalnya, menyeberangi sungai berlumpur sambil berpegangan pada tali, berlindung di semak-semak, dan mengevakuasi rekan-rekan yang terluka ke tempat yang aman. NUG juga mengakui etnis Rohingya sebagai penduduk asli Myanmar dan menyerukan mereka untuk melawan kesewenang-wenangan junta militer Myanmar.
Militer Myanmar telah mengobarkan perang yang konstan melawan kelompok-kelompok yang mereka sebut sebagai milisi pemberontak. Perlawanan itu sudah berlangsung sejak kemerdekaan negara itu dari Inggris pada tahun 1948. ”Pertarungan terbuka kemungkinan akan berakhir dengan pertumpahan darah,” kata David Mathieson, seorang analis.
Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, yang juga hadir pada pertemuan ASEAN dan Hlaing pada April, belum diizinkan untuk mengunjungi Myanmar. Burgener, pekan lalu, mengatakan, junta telah memberitahunya bahwa sekarang ”bukan waktu yang tepat” untuk berkunjung.
AP PHOTO/AUNG SHINE OO, FILE
Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener
Ketua Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Peter Maurer diberi kesempatan bertemu dengan Hlaing, Kamis. Maurer menyerukan peningkatan akses bantuan dan kunjungan kemanusiaan ke penjara yang telah terhenti karena karena Covid-19.
Militer merebut kekuasaan sipil Suu Kyi karena alasan kecurangan pemilu pada November 2020, yang dimenangi NLD dengan telak. Suu Kyi hanya sekali terlihat di depan umum sejak kudeta. Dia didakwa dengan serangkaian tuduhan kejahatan, seperti melanggar pembatasan Covid-19 selama kampanye pemilu tahun lalu dan memiliki dua walkie-talkie tanpa izin. (AFP/REUTERS)
