Unjuk rasa menentang perebutan kekuasaan militer di Myanmar berlangsung hampir setiap hari sejak awal Februari.

Pemerintah Indonesia menegaskan belum membuat keputusan apa pun terkait isu di Myanmar. Diplomasi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ke sejumlah negara ASEAN dimaksudkan untuk menggali pendapat negara-negara ASEAN.

Perlawanan rakyat Myanmar terus meningkat usai ancaman junta untuk bertindak keras atas demonstran. Uni Eropa mengumumkan siap menjatuhkan sanksi terhadap rezim militer Myanmar.

Seruan untuk tidak turun ke jalan tidak dihiraukan para demonstran dengan tetap menggelar unjuk rasa yang diikuti lebih banyak orang di kota-kota besar.

Pemerintah Singapura dan Indonesia menyatakan keprihatinan yang serius atas situasi di Myanmar dan mendukung pertemuan informal tingkat menteri luar negeri se-Asia Tenggara atau ASEAN.

Demonstrasi terus terjadi di Myanmar meskipun ada peringatan dan ancaman pembubaran oleh militer.

Seolah tutup mata dan tutup telinga, rezim militer Myanmar bergeming dengan langkahnya. Perlu terobosan diplomatik untuk lebih menekan mereka.

Indonesia siap berkontribusi di Myanmar. Indonesia punya pengalaman dalam menengahi persoalan internal anggota ASEAN, termasuk pernah ikut menyelesaikan perang saudara di Kamboja.

Komunitas internasional menyerukan agar penindasan hak kebebasan dan hak asasi manusia rakyat Myanmar harus diakhiri segera. Junta diimbau untuk mengembalikan kekuasaan sipil.

Unjuk rasa dan pembangkangan sipil melawan militer Myanmar terus bergulir. Perpanjangan penahanan dan rencana pengadilan Suu Kyi memanaskan situasi.