Dewan Keamanan PBB dalam rapat tertutup yang digelar pada Jumat di New York atau Sabtu di Indonesia mendorong implementasi lima poin konsensus ASEAN tentang Myanmar.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (24/4/2021). Bersama dengan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN lain, ia datang ke Indonesia untuk mengikuti ASEAN Leader\'s Meeting yang digelar khusus untuk membahas krisis Myanmar.
NEW YORK, SABTU — Mempercepat penyelesaian krisis Myanmar, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong ASEAN untuk segera mewujudkan lima konsensus hasil pertemuan dalam KTT ASEAN di Jakarta. Penunjukan utusan khusus ASEAN untuk datang ke Myanmar dan memulai proses dialog dengan semua pihak terkait menjadi salah satu poin yang didorong DK PBB.
Dalam rapat tertutup, Jumat (30/4/2021), DK PBB juga akhirnya kompromi dengan sikap China dan Rusia yang selama ini dekat dengan Myanmar dan membela Myanmar terkait isu kudeta militer Myanmar. Atas permintaan China dan Rusia, DK PBB menghilangkan klausal dalam pernyataan sikap DK PBB yang ”mengecam kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang damai” dan ”kembali menyerukan militer untuk menahan diri”.
AP
Seorang pengunjuk rasa memandang gambar pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi saat unjuk rasa terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar. Tahanan politik, salah satunya pemimpin Aung san Suu Kyi, masih menjadi tahanan rumah.
Seorang diplomat menyebutkan perubahan kalimat DK PBB itu dilakukan demi menjaga persatuan negara-negara anggota DK PBB. Sejak kudeta militer Myanmar, 1 Februari lalu, DK PBB sudah mengeluarkan pernyataan sikap terhadap Myanmar dan semuanya ”diperhalus” karena mendapat tekanan dari China.
Meski demikian, seluruh negara anggota DK PBB bisa sepakat pada satu hal, yakni permintaan agar Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, bisa berkunjung ke Myanmar sesegera mungkin. Brunei, yang kini memegang kepemimpinan ASEAN, mengusulkan agar utusan khusus PBB dan ASEAN bersama-sama berkunjung ke Myanmar.
HANDOUT/DAWEI WATCH/AFP
Foto yang dirilis oleh Dawei Watch pada 23 Maret 2021 ini menunjukkan para pengunjuk rasa mengendarai sepeda motor berkonvoi untuk menyuarakan penolakan atas kudeta militer di kawasan pedesaan di Dawei, Myanmar.
Schraner Burgener sempat bertemu dengan pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, di sela-sela KTT ASEAN. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk menjaga kerahasiaan rincian pembicaraan agar proses diskusi tetap berlangsung terbuka dan terus terang. Schraner Burgener juga sudah meminta izin lagi agar boleh masuk Myanmar. ”Selama tiga tahun terakhir, saya membangun hubungan konstruktif dengan aktor-aktor utama di Myanmar dan ini bisa membantu penyelesaian krisis Myanmar. Kehadiran saya bisa membantu menurunkan ketegangan,” ujarnya.
DK PBB juga berharap Schraner Burgener bisa segera masuk Myanmar agar tahu kondisi yang sebenarnya. Schraner Burgener memperkirakan ada 20.000 orang yang mengungsi ke daerah lain di Myanmar dan 10.000 orang mengungsi ke negara tetangga Myanmar sejak Februari lalu. Karena sudah berimplikasi ke kawasan regional maka segera dibutuhkan tindakan nyata.
”Aspirasi demokrasi yang sama menyatukan seluruh rakyat Myanmar tak peduli perbedaan agama, etnis, dan komunal. Ini belum pernah terjadi. Persatuan yang kuat ini membuat militer sulit mengonsolidasikan kekuasaan dan berisiko membuat Myanmar jalan di tempat,” kata Schraner Burgener.
AP
Sejumlah warga mengobrol bersama sambil duduk di atas karung pasir yang dijadikan barikade oleh pengunjuk rasa anti-kudeta untuk melindungi mereka dari pasukan keamanan di Mandalay, Myanmar, Kamis (18/3/3/2021).
Krisis Myanmar harus segera diselesaikan karena mulai terjadi pertikaian di daerah-daerah etnis, semakin banyak orang miskin kehilangan pekerjaan, pegawai sipil negara mogok kerja, terancam kelaparan, dan terjerat utang. Ia juga menyebutkan adanya penggunaan peledak dan ia mengkhawatirkan banyaknya warga sipil, mayoritas pelajar dan mahasiswa, yang mendapat pelatihan penggunaan senjata di sejumlah daerah oleh kelompok etnis bersenjata.
Badan Pangan Dunia di PBB memperkirakan, akibat pandemi Covid-19 dan krisis Myanmar, sekitar 3,4 juta warga Myanmar akan bisa terjerumus ke kelaparan dalam waktu enam bulan ke depan. (REUTERS/AFP/AP)
