Aktivis Myanmar Ajak Rakyat Stop Bayar Listrik dan Kredit Pertanian
Protes terhadap junta militer Myanmar terus berlanjut, karena pemimpin junta militer Jenderal Min Aung Hlaing tidak menyebutkan akan membebaskan tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi dalam KTT ASEAN.
Oleh
Luki Aulia
·2 menit baca
AFP/HANDOUT/ISTANA KEPRESIDENAN RI
Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing (kiri), disambut saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (24/4/2021). Hlaing datang ke Jakarta untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN membahas krisis di Myanmar.
NAYPYIDAW, SENIN — Kelompok aktivis Myanmar yang menentang kudeta junta militer Myanmar mengajak seluruh rakyat Myanmar kembali melakukan pembangkangan dengan tidak membayar tagihan listrik, kredit pertanian, dan tidak menyekolahkan anaknya. Lembaga-lembaga bantuan internasional memperingatkan pembangkangan sipil melumpuhkan perekonomian dan ancaman kelaparan.
Protes terhadap junta militer Myanmar masih berlanjut, Senin (26/4/2021), karena pemimpin junta militer Jenderal Min Aung Hlaing tidak menyebutkan akan membebaskan tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Jakarta. Hasil kesepakatan KTT itu juga tidak menyebutkan kerangka waktu untuk mengakhiri krisis.
”Seluruh rakyat harus bekerja sama agar bisa sukses memboikot junta militer. Kami tidak mau terlibat dalam sistem mereka dan tidak mau bekerja sama dengan mereka,” kata aktivis Khant Wai Phyo di Monywa.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Sejumlah instalasi penolakan terhadap kudeta militer di Myanmar terpasang di Kantor YLBHI, Jakarta saat para pesepeda bersiap memulai acara "Gowes for Democracy #ASEANrejectSAC", Sabtu (24/4/2021). Kegiatan ini digelar sebagai aksi solidaritas demi demokrasi di Myanmar sekaligus respon terhadap pelaksanaan ASEAN Summit yang mengundang pemimpin junta militer Myanmar.
Kelompok aktivis di Myanmar memprotes hasil pertemuan KTT ASEAN, yakni menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, memulai dialog dengan semua partai, menerima bantuan, dan menunjuk utusan khusus ASEAN yang akan diperbolehkan masuk Myanmar.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menyambut baik lima poin dalam konsensus ASEAN karena setidaknya itu menjadi langkah maju ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar. ”UE akan tetap meminta semua tahanan politik dibebaskan. Kami siap mendukung dialog dengan semua pemangku kepentingan,” ujarnya.
Pembebasan
Dari draf pernyataan yang beredar sehari sebelum KTT ASEAN sebenarnya ada penyebutan pembebasan tahanan politik sebagai salah satu poin dalam konsensus. Ini disebutkan oleh tiga sumber yang mengetahui dokumen itu. Namun, dalam pernyataan final ASEAN, tidak disebutkan pembebasan tahanan politik.
”Hilangnya” poin soal pembebasan tahanan politik ini dikritik kelompok-kelompok HAM dan kelompok penentang kudeta militer. Meski tidak tertulis, isu pembebasan tahanan politik disebutkan tetap dibahas di dalam pertemuan. ”Malaysia mendorong kekerasan dihentikan, tahanan politik dibebaskan, dan utusan khusus ASEAN,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia, Hishammuddin Hussein.
Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Asia, Phil Robertson, menegaskan tahanan politik harus dilibatkan dalam perundingan mencari solusi atas krisis Myanmar. Toh itu sudah disebutkan di dalam konsensus ASEAN yang menyebutkan ”semua pihak” di Myanmar harus terlibat dalam proses dialog. (REUTERS)
