Indonesia Dorong Krisis Myanmar ke Level Tertinggi di Kawasan
Indonesia telah mendorong penyelesaian masalah Myanmar pada level tertinggi di kawasan dan mendorong kepemimpinan ASEAN untuk membantu Myanmar mencari jalan keluar.
Oleh
Adhitya Ramadhan dan Anita Yoshihara
·3 menit baca
AP PHOTO
Penentang kudeta militer Myanmar berjalan melewati grafiti Presiden Myanmar Win Myint yang digulingkan (kanan) dan Pemimpin Sipil Aung San Suu Kyi di Yangon, Rabu (17/3/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau ASEAN kembali menyerukan agar junta militer di Myanmar segera menghentikan kekerasan dan mengambil langkah dialog. Selain menyampaikan dukacita kepada korban dan keluarga korban, dalam keterangan resmi di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo juga mendesak agar kekerasan di Myanmar dihentikan. Presiden mengatakan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama.
Selain itu, Presiden juga mendesak agar dialog digelar untuk memulihkan stabilitas, perdamaian, dan demokrasi. ”Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei sebagai Ketua ASEAN agar dimungkinkan segera digelar pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar,” kata Presiden melalui video yang disiarkan saluran Youtube Sekretariat Presiden.
Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga menyerukan hal senada. Dalam pernyataan resmi, Muhyiddin mengatakan, penggunaan kekerasan mematikan yang terus-menerus terhadap warga sipil dan tak bersenjata adalah tindakan yang tidak dapat diterima. ”Penggunaan amunisi aktif untuk melawan unjuk rasa damai tidak dapat diterima,” kata Muhyiddin dalam pernyataan resmi kepada media.
Sebagaimana Presiden Jokowi, PM Muhyiddin juga mendesak agar pemimpin militer Myanmar mengambil solusi damai. Kekerasan justru akan menjerumuskan Myanmar dalam kehancuran.
TANGKAPAN LAYAR AKUN UNS DI KANAL YOUTUBE
Presiden Joko Widodo, Jumat (12/3/2021).
Ketua Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar Marzuki Darusman mengatakan, prakarsa Indonesia untuk mendorong penyelesaian krisis di Myanmar melalui kepemimpinan ASEAN telah menempatkan isu Myanmar ke tingkatan yang tertinggi di kawasan. Menurut dia, situasi yang berkembang di Myanmar tidak lagi bisa direspons dengan pendekatan yang biasa.
Menurut Marzuki, selama ini ASEAN memegang prinsip nonintervensi pada urusan dalam negeri setiap anggotanya. Ketika pertemuan informal tingkat menteri digelar untuk membahas isu Myanmar awal Maret, semangatnya adalah harus ada dialog untuk mencari jalan keluar dari krisis yang ada.
”Nah, sekarang suasananya sudah pada tahap bahwa ASEAN tidak akan berhenti. Dengan begitu, junta harus benar-benar memperhatikan ini dan menyadari bahwa satu-satunya harapan penyelesaian adalah ASEAN di mana Myanmar jadi bagiannya,” tutur Marzuki.
Selain itu, Brunei sebagai Ketua ASEAN pun setidaknya kini memiliki alasan yang lebih kuat untuk mengajak para pemimpin negara-negara ASEAN lainnya mencari jalan keluar masalah Myanmar bersama-sama. ”Setidaknya menjadikan pertemuan informal awal bulan kemarin menjadi pertemuan formal tingkat menteri dengan hati-hati agar tidak dilihat sebagai pengakuan terhadap junta,” ujar Marzuki.
Meski menjadi langkah yang berani, prakarsa Indonesia mendorong ASEAN juga bukan tanpa risiko. Apabila langkah ini tidak berhasil maka bisa berdampak pada sentralitas dan kredibilitas ASEAN.
Marzuki mengatakan, yang terpenting dilakukan saat ini adalah terus mengupayakan menjalin komunikasi dengan penguasa de facto di Myanmar dan berharap korban jiwa tidak sampai pada tingkat di mana negara-negara besar melakukan intervensi langsung.
Media lokal Myanmar menyebut, pada unjuk rasa lanjutan yang digelar Jumat, aparat keamanan Myanmar menembak mati sembilan pengunjuk rasa. Kelompok aktivis dalam Assistance Association for Political Prisoners menyebutkan, setidaknya 233 orang telah tewas sejak kudeta militer terjadi pada 1 Februari 2021.
AFP/STR
Salah seorang pengunjuk rasa tertembak peluru tajam oleh pasukan keamanan saat berlangsung unjuk rasa menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (17/3/2021).
Negara-negara Barat telah mengecam kudeta militer itu dan menyerukan penghentian kekerasan dan pembebasan Pemimpin Sipil Aung San Suu Kyi yang ditahan oleh junta.
Di Geneva, Swiss, para pakar hak asasi manusia PBB mengecam penggusuran paksa, penahanan sewenang-wenang, dan pembunuhan pengunjuk rasa di Myanmar. Mereka mengatakan, negara-negara di dunia harus mempertimbangkan mereka yang bertanggung jawab terhadap itu sebagai pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.
Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi kepada militer Myanmar untuk menyasar bisnis yang mereka jalankan. (REUTERS/JOS)
