Junta Militer Myanmar Mendiskreditkan Suu Kyi dengan Tuduhan Baru
Televisi junta Myanmar menyiarkan pengakuan raja konstruksi yang mengaku memberi suap kepada Aung San Suu Kyi dan sejumlah menteri di kabinet pemerintahan sipil. Pengacara Suu Kyi menyebut tuduhan itu sebagai lelucon.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
AP
Tentara bersiaga di balik barikade darurat yang dibuat oleh pengunjuk rasa antikudeta militer di Yangon, Myanmar, Jumat (12/3/2021).
MANDALAY, KAMIS — Rezim junta militer Myanmar semakin gencar mencari-cari kesalahan tokoh dan pejabat pemerintahan sipil yang dikudeta, 1 Februari lalu, termasuk pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi. Kali ini, ”serangan” datang dari raja konstruksi Myanmar, Maung Waik, yang dikenal dekat dengan junta militer Myanmar.
Maung Waik mengaku pernah memberikan uang tunai hingga total sejumlah 550 juta dollar AS kepada Suu Kyi dan sejumlah menteri pemerintahan sipil. Pengakuan yang disiarkan televisi pemerintah, Kamis (18/3/2021), itu diduga hendak mendiskreditkan pemerintahan sipil.
Pengakuan Maung Waik tersebut juga bisa untuk semakin menjerat Suu Kyi yang sudah menjalani tahanan rumah sejak 1 Februari lalu. Sebelumnya, junta militer berusaha menjegal Suu Kyi dengan tuduhan korupsi, yakni menerima uang sebanyak 600.000 dollar AS dan batangan emas dari rekan politiknya.
Pengacara Suu Kyi menyebut tuduhan baru terhadap Suu Kyi itu sebagai lelucon. ”Tuduhan-tuduhan itu tanpa dasar dan tidak masuk akal,” kata Khin Maung Zaw, pengacara Suu Kyi, kepada kantor berita AFP. ”Aung San Suu Kyi mungkin punya kekurangan-kekurangan, tetapi suap dan korupsi bukanlah sifatnya.”
Khin Maung Zaw menambahkan, sebagian besar rakyat Myanmar tidak akan percaya pada tuduhan-tuduhan tersebut. Suu Kyi telah dikenakan sejumlah dakwaan. Jika dinyatakan bersalah atas dakwaan-dakwaan, perempuan pemimpin berusia 75 tahun itu bisa dilarang berkiprah di dunia politik.
AP PHOTO
Pengunjuk rasa antikudeta militer berjalan melewati mural bergambar wajah Presiden Myanmar Win Myint (kanan) dan pemimpin Aung San Suu Kyi di Yangon, Rabu (17/3/2021).
Suu Kyi dan Presiden Win Myint juga dituduh memicu kerusuhan, memiliki alat telekomunikasi walkie-talkie, serta melanggar kebijakan pembatasan fisik dan sosial terkait pandemi Covid-19. Kini, tuduhan baru Maung Waik akan menjadi masalah baru.
Maung Waik, yang pernah didakwa memperdagangkan narkoba itu, juga mengaku memberi uang tunai ke sejumlah menteri di jajaran kabinet pemerintahan sipil untuk memperlancar usahanya.
Secara rinci, Maung Waik menyebutkan uang tunai 100.000 dollar AS diberikan kepada Suu Kyi tahun 2018 untuk yayasan amal atas nama ibunya. Ada juga uang 150.000 dollar AS yang diberikan tahun 2019, 50.000 dollar AS pada Februari lalu, dan 250.000 dollar AS pada April lalu.
AFP/Stringer
Rakyat sipil membawa poster yang menuntut pembebasan pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi, dalam unjuk rasa menentang kudeta militer di Naypyidaw, Myanmar, Kamis (4/3/2021).
Selain ”serangan” soal uang, pengadilan Myanmar juga mengeluarkan perintah penangkapan Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Kyaw Moe Tun karena dituduh telah berkhianat. Tuduhan itu berdasarkan pernyataan Kyaw Moe Tun di PBB pada 26 Februari lalu yang mengecam kudeta militer dan meminta komunitas internasional bertindak tegas untuk memulihkan demokrasi Myanmar.
Tuduhan pengkhianatan juga dilayangkan pada Mahn Win Khaing Than, pemimpin sipil pemerintahan Myanmar yang saat ini sedang bersembunyi. Mahn Win Khaing Than, yang baru saja ditunjuk oleh pemerintahan sipil bayangan untuk menjadi wakil presiden, mengajak rakyat untuk tetap berjuang melawan junta militer sampai tersingkir dari kekuasaan.
Serangan dari junta militer ini tak juga berhasil meredam gejolak protes dari warga yang menentang kudeta militer. Seperti warga di pinggiran kota Yangon yang membakar barikade untuk mencegah polisi antihuru-hara masuk ke wilayah mereka.
Membangun barikade kini menjadi bagian dari strategi pengunjuk rasa antikudeta militer melawan aparat keamanan. Lebih dari 200 orang dilaporkan tewas ditembak aparat keamanan. (AP/AFP/REUTERS)
