Perlawanan warga sipil dan aktivis terhadap junta tidak hanya terjadi di perkotaan, tapi juga telah sampai di desa-desa. Namun, perlawanan mereka kalah dalam hal persenjataan.

Dengan sentralitasnya, ASEAN seharusnya mempunyai modal kapasitas guna menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Namun, ternyata modal itu belum cukup.

Beberapa perusahaan minyak dan energi multinasional menunda pembayaran dividen kepada Pemerintah Myanmar di tengah kekhawatiran dana itu digunakan untuk membiayai junta militer Myanmar.

Kegiatan ini digelar sebagai aksi solidaritas demi demokrasi di Myanmar sekaligus sebagai respons terhadap pelaksanaan ASEAN Summit yang mengundang pemimpin Junta Militer Myanmar.

Aktivis yang tergabung dalam Urban Poor Consortium dan Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta dibubarkan aparat keamanan saat berunjuk rasa menolak kekerasan yang dilakukan oleh militer junta Myanmar di luar Gedung ASEAN.

Sabtu (24/4/2021) ini, Jakarta jadi perhatian dunia terkait Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Diharapkan ada terobosan nyata menuju solusi atas krisis di Myanmar.

ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara harus mengambil peran sentral dalam upaya mengakhiri kekerasan di Myanmar. Nasib rakyat negara itu bergantung pada ASEAN serta kekuatan besar seperti China dan AS.

Penolakan rakyat Myanmar atas kudeta militer Junta masih terus berlangsung di segala penjuru negara tersebut. Sejak kudeta pada 1 Februari, sedikitnya 714 orang tewas oleh aparat pasukan Myanmar.

Situasi politik Myanmar yang memburuk membangun api dalam sekam. Jika gagal dikelola, potensi perang saudara menjadi ancaman serius.

Duta Besar Kyaw Zwar Minn mengatakan kepada surat kabar ”Daily Telegraph” bahwa tokoh militer Myanmar telah mengambil alih misi diplomatik dan melarang dirinya untuk mengakses gedung itu.