Rezim militer Myanmar bisa lumpuh jika sebagian besar pegawai negeri meninggalkan mereka tanpa aparat negara. Para PNS ini sudah nekad.

Dalam rangkaian diplomasi yang dilakukan Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendesak agar militer Myanmar membuka akses dan kunjungan kemanusiaan, terutama kepada para pihak yang ditahan.

Perlawanan rakyat Myanmar terus meningkat usai ancaman junta untuk bertindak keras atas demonstran. Uni Eropa mengumumkan siap menjatuhkan sanksi terhadap rezim militer Myanmar.

Pemerintah Amerika Serikat mendesak junta militer Myanmar menahan diri dan tidak melakukan represi serta tindakan kekerasan terhadap warga pengunjuk rasa.

ASEAN, dengan dimotori Indonesia, berupaya agar semangat ASEAN, seperti keutuhan dan kesatuan, dipakai untuk menyelesaikan persoalan di Myanmar. Langkah ini didukung negara lain, seperti Inggris dan China.

Eskalasi pengunjuk rasa Myanmar meningkat setelah seorang demonstran tertembak pada 9 Februari. Sejumlah warga bergotong royong menghalau polisi dengan memblokir jalan menggunakan pelang besi.

Seolah tutup mata dan tutup telinga, rezim militer Myanmar bergeming dengan langkahnya. Perlu terobosan diplomatik untuk lebih menekan mereka.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi terus menggalang dukungan untuk menyelesaikan permasalahan di Myanmar. Muncul usulan, termasuk memanfaatkan kedekatan PM Thailand Prayuth Chan Ocha dengan junta.

ASEAN harus menjalin komunikasi dengan pemimpin junta militer Myanmar yang cenderung tertutup. Kepercayaan junta militer Myanmar terhadap Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha bisa dimanfaatkan.

Situasi di Myanmar kian memanas. Aparat telah mengerahkan militer untuk turun ke jalan. Rakyat tetap teguh menyuarakan penolakan mereka kepada pemerintahan militer.