Lembaga Keuangan Asing Awasi Jaringan Bisnis Junta Militer Myanmar
Bank Sentral Singapura dan Norwegia meningkatkan pengawasan atas lembaga keuangan yang punya relasi dengan perusahaan-perusahaan terafiliasi militer di Myanmar. Satu perusahaan Jepang masuk daftar pengawasan Norwegia.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
AFP/YE AUNG THU
Polisi berjaga-jaga di depan Bank Ekonomi Myanmar, sementara para pengunjuk rasa berdemonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, 16 Februari 2021.
SINGAPURA, KAMIS — Bank Sentral Singapura meminta perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga keuangan untuk mewaspadai setiap transaksi yang mencurigakan atau aliran dana dari Singapura ke Myanmar. Hal itu diumumkan untuk memantau potensi kejahatan keuangan. Peringatan dari Otoritas Moneter Singapura atau MAS ini tercantum dalam surat edaran tertanggal 25 Februari 2021.
Dalam surat itu disebutkan bahwa MAS memperingatkan semua kepala eksekutif lembaga keuangan tentang perlunya uji tuntas pelanggan dan langkah-langkah mitigasi risiko dalam situasi berisiko tinggi. Sebagai salah satu pusat finansial dan pusat perdagangan dunia, Singapura rentan terhadap praktik-praktik pencucian uang karena aliran antarnegara yang besar.
Singapura juga memiliki hubungan dekat dengan Myanmar. Singapura adalah salah satu investor terbesar di negara itu.
MAS juga meminta lembaga-lembaga keuangan untuk mengikuti perkembangan situasi di Myanmar, termasuk sanksi-sanksi unilateral yang dijatuhkan negara-negara lain pada Myanmar. Situasi di Myanmar bisa memungkinkan terjadinya pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan kejahatan finansial yang lain.
”Melihat perkembangan situasi Myanmar, semua diingatkan untuk mengambil tindakan mengelola risiko dari kegiatan bisnis dan hubungan konsumen,” sebut MAS.
AFP/SAI AUNG MAIN
Dalam foto yang diambil pada 20 Maret 2020 ini terlihat seorang pria berjalan di depan Gedung Bursa Efek Yangon di Yangon, Myanmar.
Jika ada transaksi yang mencurigakan, hal itu harus segera dilaporkan dan laporan itu harus diberi label ”Myanmar 202”. Sampai sejauh ini belum ada laporan itu.
Pengawasan terhadap bisnis yang terkait dengan junta militer juga dilakukan oleh Bank Sentral Norwegia. Pihak bank sentral itu memasukkan perusahaan Jepang, Kirin Holdings Ltd Co, dalam daftar pengawasan untuk kemungkinan perusahaan itu dikucilkan dari lembaga pengelola investasi sebesar 1,3 triliun dollar AS. Langkah tersebut diambil karena perusahaan minuman raksasa asal Jepang itu memiliki hubungan bisnis dengan junta militer Myanmar.
”Baru-baru ini Kirin mengumumkan rencana mengakhiri kerja sama bisnis ini,” sebut pernyataan tertulis dari bank sentral.
AFP/YE AUNG THU
Foto tanggal 2 Oktober 2019 ini memperlihatkan kapal-kapal berlabuh di sebuah pelabuhan pabrik pengolahan minyak di Pulau Made, area lepas pantai Kyaukphyu, Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Pertambangan, jasa bank, perminyakan, pertanian, dan pariwisata merupakan sektor-sektor bisnis di Myanmar yang dikuasai militer di negara itu.
Perusahaan itu pada 5 Februari lalu berencana akan menghapus kerja sama dengan perusahaan minuman Myanmar Brewery. Kirin menguasai saham Myanmar Brewery senilai 1,7 miliar dollar AS. Tidak ada penjelasan resmi dari perusahaan itu, apakah rencana itu terkait dengan kudeta militer Myanmar atau tidak.
Pengawasan terhadap bisnis junta militer Myanmar ini menyusul sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap para jenderal dan rencana negara-negara Barat lain untuk memberi sanksi pada bisnis-bisnis terkait junta militer.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, menyatakan bahwa Pemerintah AS terkejut dengan kekerasan aparat keamanan terhadap para pengunjuk rasa yang kembali menewaskan puluhan orang. ”Kami terkejut dan muak melihat kekerasan mengerikan yang dilakukan terhadap warga Myanmar yang mengeluarkan aspirasi dengan damai untuk memulihkan pemerintahan sipil,” kata Price.
AFP/YE AUNG THU
Foto yang diambil pada 10 Maret 2019 ini memperlihatkan pekerja mendirikan tambang minyak baru di ladang minyak informal di kota Minhla, Myanmar tengah. Pertambangan, jasa bank, perminyakan, pertanian, dan pariwisata merupakan sektor-sektor bisnis di Myanmar yang dikuasai militer di negara itu.
Price menegaskan, AS meminta dunia mengeluarkan satu suara mengecam kekerasan brutal militer Myanmar terhadap rakyat. Untuk memberikan peringatan kepada junta militer, AS kemungkinan akan memberikan tindakan lebih tegas lagi. AS juga meminta bantuan China yang selama ini dianggap sebagai rekan dekat Myanmar.
”China mempunyai pengaruh di kawasan itu dan bisa memengaruhi junta militer. Kami sudah meminta China membantu demi kepentingan rakyat Myanmar,” ujar Price. (REUTERS/AFP)
