Oposisi Australia Dukung Langkah Pemerintahannya atas Google dan Facebook

Pemerintahan PM Australia Scott Morrison mendapatkan dukungan dari oposisi atas upaya mereka terhadap Google dan Facebook.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Laman pencarian Spotlight di ponsel yang menjalankan sistem operasi Apple iOS 14, di depan sebuah layar komputer yang menunjukkan logo Google.

CANBERRA, SELASA — Pemerintahan Perdana Menteri Australia Scott Morrison mendapatkan dukungan dari kelompok oposisi atas upaya mereka untuk memaksa perusahaan teknologi raksasa, dalam hal ini Google dan Facebook, membayar perusahaan media dan lembaga penyiaran atas konten berita yang muncul di mesin pencarinya.

Dukungan itu sangat berarti bagi Partai Liberal Morrison karena mereka tidak menguasai mayoritas di parlemen di tengah upaya mereka mengegolkan peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan kerja antara perusahaan teknologi, perusahaan media, dan lembaga penyiaran.

Prospek rancangan undang-undang, yang ditentang keras oleh Google dan Facebook, kini tengah diawasi dan dinanti di seluruh dunia.

Pada pertemuan anggota parlemen dari Partai Buruh Australia, menurut dua sumber yang mengetahui pertemuan tersebut, Selasa (16/2/2021), oposisi mendukung pembentukan RUU tersebut. Dukungan oposisi sangat berarti bagi Morrison karena partainya tidak memiliki mayoritas di majelis tinggi. Morrison dan kabinetnya berharap RUU itu bisa disahkan pada pekan ini.

Baca juga : Australia Luncurkan RUU yang Wajibkan Google dan Facebook Membayar pada Perusahaan Media

Perwakilan Google dan Facebook tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

US DEPARTMENT OF JUSTICE

Market share mesin pencari di AS, terlihat dalam dokumen gugatan Pemerintah AS terhadap Google.

Google menggambarkan undang-undang tersebut sebagai ”tidak bisa dijalankan” dan mengancam akan menarik mesin pencarinya dari Australia. Kedua perusahaan sedang melobi keras agar undang-undang itu dilunakkan dan diubah pada beberapa bagian. Apalagi, mereka baru saja meluncurkan platform khusus, Google Showcase, untuk mengakomodasi keberadaan perusahaan media dan lembaga penyiaran.

Perubahan RUU

Sebelum draf RUU diserahkan kepada parlemen, Rabu (17/2/2021), pemerintah telah melakukan perubahan pada draf tersebut. Menteri Keuangan Josh Frydenberg dan Menteri Komunikasi Paul Fletcher dalam pernyataan bersama mengatakan, perubahan terletak pada tata cara pembayaran. Dalam rancangan semula, perusahaan media dan lembaga penyiaran akan mendapatkan bagian dari pemasukan yang didasarkan pada jumlah klik setiap tautan artikel. Namun, kini, perusahaan media dan lembaga penyiaran akan mendapatkan pembayaran sekaligus.

AP PHOTO/ANDY WONG

Pengunjung berkumpul di sekitar booth Google dalam 2016 Global Mobile Internet Conference (GMIC) di Beijing, China, pada tahun 2016. Karyawan Google diberitakan marah dan menandatangani surat protes kepada manajemen atas langkah rahasia mereka mengembangkan produk mesin pencari yang sesuai dengan aturan yang diterbitkan Beijing.

Perubahan itu, dalam pernyataan Frydenberg dan Fletcher, dinyatakan sebagai klarifikasi dan perubahan teknis yang terjadi seusai pertemuan antara Pemerintah Australia dengan pemimpin dua perusahaan teknologi raksasa Google dan Facebook, yaitu Sundar Pichai dan Mark Zuckerberg.

”Perubahan yang akan diperkenalkan ke parlemen pada Rabu besok meningkatkan kemampuan kerja aturan ini sambil mempertahankan efek keseluruhannya,” kata pernyataan bersama Frydenberg dan Fletcher.

Baca juga : Australia Bertarung Lawan Google-Facebook untuk Lindungi Media di Negaranya

Center for Responsible Technology Australia Institute, sebuah lembaga pemikir yang mendukung usulan undang-undang pertama di dunia, menerima perubahan yang diusulkan. ”Secara nominal, amandemen tersebut menjaga integritas kode media tetap utuh,” kata Direktur CRTA Peter Lewis dalam pernyataannya.

Sebuah komite senat yang meneliti rancangan undang-undang setelah diperkenalkan ke parlemen pada 9 Desember merekomendasikan minggu lalu bahwa aturan tersebut menjadi undang-undang tanpa perubahan.

Kode tersebut bertujuan untuk menghilangkan posisi tawar dominan raksasa digital, tetapi menciptakan panel arbitrase dengan kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum tentang harga.

Panel biasanya akan menerima penawaran terbaik dari platform atau penerbit dan jarang menetapkan nominal tertentu yang berada di antara penawaran kedua pihak. Hal itu seharusnya mencegah platform dan bisnis media membuat permintaan yang tidak realistis.

AFP/DENIS CHARLET

Facebook dan Google memperpanjang masa kerja dari rumah (WFH) hingga 2021.

Selain menyatakan bahwa pembayaran arbitrase kepada penerbit harus dilakukan sekaligus, amendemen baru juga menjelaskan bahwa panel harus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan oleh platform dan bisnis berita.

Baca juga : Google Sepakat Bayar Penerbit Perancis 76 Juta Dollar

Sebelum RUU ini disahkan, kelompok media Australia, yaitu Seven West Media, Senin (15/2/2021), seperti halnya kantor berita Reuters, mencapai kata sepakat dengan Google untuk bergabung dengan platform Google News Showcase dan mendapatkan keuntungan finansial dari kesepakatan itu.

Kerry Stokes, CEO Seven West Media, yang memiliki 21 publikasi, mengatakan, ancaman pemberlakuan RUU itulah yang mendorong adanya kesepakatan.

Selain dengan Seven West Media, Google juga dikabarkan telah mulai membayar tujuh situs berita Australia.

Hal ini menjadi berita gembira bagi Pemerintah Australia.

”Sangat menggembirakan melihat laporan terbaru bahwa bisnis media berita dan platform digital sekarang mencapai kesepakatan komersial, dengan latar belakang kode yang diperkenalkan ke parlemen,” kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.

Google telah menghadapi tekanan dari pihak berwenang di tempat lain untuk membayar berita. Bulan lalu, mereka menandatangani kesepakatan dengan sekelompok penerbit Perancis, membuka jalan bagi perusahaan untuk melakukan pembayaran hak cipta digital.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Google akan menegosiasikan kesepakatan lisensi individu dengan surat kabar, dengan pembayaran berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah lalu lintas situs internet yang diterbitkan harian dan bulanan. (AP/REUTERS)