Australia Bertarung Lawan Google-Facebook untuk Lindungi Media di Negaranya
Pemerintah Australia akan memaksa Facebook dan Google membayar pada perusahaan media atas konten berita yang digunakan di platform mereka. Ini upaya Pemerintah Australia menjaga agar jurnalisme yang baik tetap bertahan.
Oleh
Mahdi Muhammad
·5 menit baca
AFP/DENIS CHARLET
Foto dokumentasi yang diambil pada 1 Oktober 2019 ini memperlihatkan logo aplikasi Facebook dan Google di sebuah tablet di Lille, Perancis. Australia, Senin (20/4/2020), mengumumkan akan mulai memaksa Google dan Facebook agar membayar kepada perusahaan-perusahaan media di negara itu atas konten berita yang ditampilkan melalui dua platform tersebut.
CANBERRA, SELASA — Pemerintah Australia akan memaksa dua induk perusahaan raksasa digital dunia, Alphabet Inc. Google dan Facebook Inc, membagi pendapatan iklan dengan perusahaan-perusahaan media di negara tersebut. Pemerintah akan menyusun kode perilaku yang wajib dilaksanakan oleh kedua raksasa teknologi dunia tersebut.
Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg, Senin (20/4/2020), telah mengeluarkan instruksi pada lembaga Australia Competition and Consumer Commission (ACCC) untuk menyusun aturan main yang adil antara perusahaan media sebagai pembuat konten berita dan penyedia platform digital, seperti Google dan Facebook. Langkah itu diambil Pemerintah Australia setelah negosiasi di antara mereka gagal menghasilkan kesepakatan.
”Kami paham dengan tantangan yang akan dihadapi, seperti mendaki gunung yang tinggi. Mereka adalah perusahaan besar dan akan ada banyak hal yang dipertaruhkan. Namun, kami siap untuk bertarung melawan mereka,” kata Frydenberg.
Peraturan yang tengah disusun oleh ACCC, lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia, berisi kewajiban perusahaan—dalam hal ini penyedia platform digital—tentang tata cara pembayaran konten berita kepada perusahaan media yang digunakan. Peraturan itu juga akan mengatur pemberian saran dan informasi kepada perusahaan media sebelum terjadi perubahan algoritma dalam proses pencarian berita yang akan memengaruhi peringkat konten, mendukung penggunaan sumber berita tepercaya di halaman pencarian, dan kesediaan membagi data dengan perusahaan media.
AAP IMAGE VIA AP/MICK TSIKAS
Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg (kanan) dan Menteri Komunikasi Australia Paul Fletcher berbicara di Canberra, Australia, Senin (20/4/2020).
Peraturan tersebut juga memiliki elemen yang sama dengan peraturan yang diusulkan oleh kedua platform digital pada perundingan tahap awal, Desember 2019. Kode itu mencakup hukuman dan mekanisme penyelesaian perselisihan antara perusahaan media dan penyedia platform digital. Peraturan ini juga nantinya mengikat aplikasi lain anak usaha Google dan Facebook, di antaranya Youtube, Instagram, hingga Twitter.
Pengaturan detail mengenai hubungan timbal balik antara perusahaan media dan kedua raksasa digital itu semula direncanakan rampung pada November 2020. Kala itu diharapkan perundingan di antara kedua pihak bisa berlangsung lancar. Namun, menurut Frydenberg, penurunan tajam pendapatan media di tengah pandemi Covid-19 saat ini membuat pemerintah harus bergerak lebih cepat lagi.
Pemerintah Australia berharap draf peraturan bisa selesai pada Juli 2020. Adapun pengesahan peraturan tidak akan memakan waktu terlalu lama setelah itu.
Kompas/Priyombodo
Dekorasi di kantor Google Indonesia di Jakarta, Senin (7/10/2019). Google Indonesia, Temasek, dan Bain & Company menyampaikan laporan e-Conomy SEA 2019 yang menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan terdepan dalam tren pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara.
Frydenberg mengatakan, peraturan itu bukan untuk memberikan kerugian di satu pihak dan keuntungan di pihak yang lain. ”Peraturan ini dibuat untuk bisa mengendalikan perusahaan-perusahaan raksasa itu, memastikan lapangan permainan yang setara dengan setiap pihak yang ada di dalamnya,” kata Frydenberg.
Dia juga mengatakan, peraturan merupakan upaya Pemerintah Australia menjaga agar jurnalisme yang baik tetap ada dan berkembang serta memastikan hasil yang adil bagi semua pihak. Menurut Frydenberg, keadilan adalah bahwa perusahaan media sebagai pembuat dan penyedia konten dibayar untuk itu.
Peraturan ini merupakan upaya Pemerintah Australia menjaga agar jurnalisme yang baik tetap ada dan berkembang serta memastikan hasil yang adil bagi semua pihak.
Menteri Komunikasi Paul Fletcher menyatakan, keputusan itu dibuat untuk mendukung ekosistem media yang kuat dan berkelanjutan. ”Platform digital secara mendasar telah mengubah cara media memproduksi konten berita, penyebarluasannya, dan cara mengonsumsinya,” kata Fletcher.
Disambut media
Dorongan untuk membuat aturan itu digalakkan oleh pemilik media besar, Rupert Murdoch. Dia menuduh Facebook dan Google telah ”memopulerkan sumber-sumber berita dengan cara kotor” dari media-media terkemuka.
Michael Miller, CEO News Corp Australasia, perusahaan media milik Murdoch, menyambut keputusan pemerintah itu sebagai langkah penting. Menurut dia, industri media berada pada titik kritis dan kode perilaku yang wajib ini menjadi hal yang sangat berharga bagi perusahaan-perusahaan media.
AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN
Dalam foto dokumentasi yang diambil pada 30 April 2019, logo Facebook ditampilkan pada konferensi Pengembang Facebook F8 di San Jose, California, Amerika Serikat.
Berdasarkan laporan ACCC, sebanyak 19,2 juta warga Australia secara reguler menggunakan mesin pencari Google setiap bulannya. Selain itu, sebanyak 17,6 juta warga mengakses secara aktif Youtube (yang dimiliki oleh Google), 17,3 juta pengguna aktif media sosial Facebook, dan 11,2 juta pengguna aktif Instagram (yang dimiliki oleh Facebook).
Laporan itu juga menyebutkan, setiap 100 dollar AS biaya iklan di platform digital tersebut, sebanyak 47 dollar AS di antaranya masuk ke Google, 24 dollar AS ke Facebook, dan sisanya terbagi ke banyak pihak.
Total pendapatan Alphabet Inc, perusahaan induk Google, pada tahun fiskal 2019 lebih dari 160 miliar dollar AS. Mengutip CNBC, total pendapatan iklan Google sekitar 134 miliar dollar AS pada tahun 2019, naik dari tahun sebelumnya 116 miliar dollar AS.
Sementara pendapatan Facebook pada tahun 2019 mencapai 70,697 miliar dollar AS, naik dari pendapatan tahun sebelumya yang sebesar 55,8 miliar dollar AS. Pendapatan iklan merupakan yang terbesar dari total pendapatan Facebook, yaitu 69,7 miliar dollar AS.
REUTERS/BRENDAN MCDERMID
Foto yang diambil pada 19 Juni 2019 memperlihatkan Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg MP (tengah, melambaikan tangan) membunyikan sirene tanda dimulainya perdagangan saham di New York Stock Exchange, Amerika Serikat.
Direktur Pelaksana Facebook Australia dan Selandia Baru Will Easton mengatakan, pihaknya ”kecewa” dengan pengumuman pemerintah karena proses perundingan masih terus berjalan. Bahkan, dirinya menilai, tenggat waktu untuk membuat peraturan sukarela masih cukup jauh, yaitu Mei 2020.
Easton mengatakan, pihakya tidak tinggal diam melihat kemunduran perusahaan-perusahaan media di ”Benua Kanguru” tersebut. Dia mengatakan, Facebook telah menginvestasikan ”jutaan dolar” untuk bermitra dengan banyak perusahaan media dalam bentuk pelatihan hingga pengaturan konten.
Sama seperti Facebook, Google menyatakan perusahaan mereka sudah lama berjejaring dengan perusahaan media sebagai mitra untuk mengembangkan bisnis dan iklan. ”Kami telah bekerja selama bertahun-tahun untuk menjadi mitra kolaboratif bagi industri berita, membantu mereka mengembangkan bisnis mereka melalui iklan dan layanan berlangganan, dan meningkatkan pemirsa dengan mengarahkan lalu lintas yang berharga,” katanya.
Ketua ACCC Rod Sims mengatakan, keinginan pemerintah untuk mewajibkan Google dan Facebook membayar konten berita adalah hal yang menantang. Dua negara Eropa, yaitu Perancis dan Spanyol, telah menetapkan peraturan yang hampir serupa dengan yang tengah dicoba Australia. Namun, Google menolak untuk membayar.
