Australia Luncurkan RUU yang Wajibkan Google dan Facebook Membayar pada Perusahaan Media

Parlemen Australia bersiap membahas rancangan undang-undang yang mewajibkan Google dan Facebook untuk membagi pendapatannya secara adil pada perusahaan media yang produk jurnalistiknya digunakan pada platform mereka.

LUKAS COCH/AAP IMAGE VIA AP

Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbicara di depan anggota parlemen Australia di Gedung Parlemen Australia, Selasa (2/2/2021).

CANBERRA, JUMAT – Minggu depan Pemerintah Australia akan memperkenalkan undang-undang penting yang akan memaksa Google dan perusahaan induknya, Alphabet Inc. serta Facebook untuk membayar perusahaan media, baik daring, cetak maupun televisi dan radio, atas penggunaan produk jurnalistiknya di laman platform tersebut. Undang-undang tersebut - yang menurut Google akan "tidak bisa diterapkan" - akan membuat Australia menjadi negara pertama yang mengharuskan Facebook dan Google membayar konten berita.

Bila disahkan, komunitas global akan melihat - untuk yang pertama kalinya - langkah konkrit yang diambil pada perusahaan digital ini.

"Rancangan UU akan dibahas oleh parlemen mulai minggu depan, yang dimulai 15 Februari 2021," kata Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg dalam pernyataan yang dikirim melalui surat elektronik, Jumat (12/2). Dengan dukungan bipartisan, rancangan itu bisa menjadi undang-undang bulan ini.

Baca juga : Australia Bertarung Lawan Google-Facebook untuk Lindungi Media di Negaranya

Lucinda Longcroft, Direktur Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik untuk Google di Australia dan Selandia Baru, mengatakan perusahaan telah mengusulkan amandemen penyelidikan Senat tetapi ditolak. Meski demikian, perseroan tetap berharap bisa membahas UU tersebut dengan anggota parlemen.

"Kami berharap dapat terlibat dengan pembuat kebijakan melalui proses parlementer untuk mengatasi kekhawatiran kami dan mencapai aturan yang bekerja untuk semua orang - penerbit, platform digital, serta bisnis dan pengguna Australia," kata Longcroft, dalam pernyataan yang dikirim melalui surel.

Facebook tidak segera menanggapi permintaan komentar saat dihubungi oleh Reuters.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Ilustrasi: Laman pencarian Spotlight di ponsel yang menjalankan sistem operasi Apple iOS 14, di depan sebuah layar komputer yang menunjukkan logo Google.

Raksasa digital dan media sosial AS itu telah menekan Australia untuk melunakkan undang-undang tersebut. Sejumlah eksekutif Google dan Facebook dikabarkan telah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Frydenberg sendiri. Tidak dijelaskan hasil pertemuan itu.

Namun, setelah pemerintah mengirimkan rancanan legislasi ke parlemen, para anggota parlemen akan mulai memperdebatkan cara untuk membuat Google dan Facebook membayar pada perusahaan media. Komite Legislasi Ekonomi Senat telah meneliti RUU tersebut sejak bulan Desember tahun lalu dan merekomendasikan tidak ada perubahan.

Baca juga : Australia Bahas Aturan yang Wajibkan Google dan Facebook Bayar ke Media

Para Senator menolak argumen Google dan Facebook tentang apa yang disebut sebagai “News Media Bargaining Code” tidak bisa dijalangkan. "News Media Bargaining Code" adalah aturan yang akan memaksa raksasa digital itu menegosiasikan pembayaran kepada media berita Australia untuk konten berita yang ditautkan pada platform mereka.

“Komite setuju bahwa jurnalisme untuk kepentingan publik lebih dari sekedar produk konsumen biasa yang telah dirusak atau \'diganggu\' oleh teknologi baru,” kata laporan komite tersebut.

Laporan tersebut juga menuliskan bahwa jurnalisme untuk kepentingan publik adalah landasan bagi demokrasi, dan keberlangsungannya sangat penting dalam masyarakat yang semakin rentan terhadap informasi sesat, yang mudah disebarkan melalui internet.

Ancaman Google

Google telah meningkatkan kampanyenya melawan undang-undang yang diusulkan. Kepada komite, mereka mengancam akan menghentikan layakan mesin pencari Google di Australia jika RUU itu disahkan. Sedangkan Facebook juga telah mengeluarkan peringatan yang akan membuat para penggunanya tidak bisa membagikan tautan pemberitaan dari Australia.

Kode atau aturan yang diusulkan Australia bertujuan untuk membuat Google dan Facebook membayar perusahaan media Australia secara adil karena menggunakan konten berita yang bersumber dari situs berita. Di Australia, regulator telah memusatkan perhatian pada dominasi periklanan online perusahaan dan dampaknya pada media berita yang kesulitan.

Baca juga : Australia Bakal Wajibkan Facebook dan Google Bayar ke Media Konvensional

Menurut pengawas kompetisi Australia, untuk setiap 100 dolar yang dihabiskan untuk iklan daring atau di media digital, Google mendapatkan 53 dolar. Sedangkan Facebook, mengambil 28 dolar. Sisa inilah yang dibagi kepada yang lain, termasuk perusahaan media. Untuk menyamakan kedudukan, Australia ingin Google dan Facebook membayar untuk menggunakan konten berita yang proses produksinya cukup mahal.

AP PHOTO/ANDY WONG

Pengunjung berkumpul di sekitar booth Google dalam 2016 Global Mobile Internet Conference (GMIC) di Beijing pada tahun 2016 lalu. Karyawan Google diberitakan marah dan menandatangani surat protes pada manajemen atas langkah rahasia mereka mengembangkan produk mesin pencari yang sesuai dengan aturan yang diterbitkan Beijing.

Google telah menghadapi tekanan dari pihak berwenang di tempat lain untuk membayar berita. Bulan lalu, mereka menandatangani kesepakatan dengan sekelompok penerbit Perancis, membuka jalan bagi perusahaan untuk melakukan pembayaran hak cipta digital. Berdasarkan perjanjian tersebut, Google akan menegosiasikan kesepakatan lisensi individu dengan surat kabar, dengan pembayaran berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah lalu lintas situs internet yang diterbitkan harian dan bulanan.

Tetapi Google menolak rencana Australia karena akan memiliki sedikit kendali atas berapa yang harus dibayarnya. Di bawah sistem Australia, jika platform daring dan bisnis berita tidak dapat menyetujui harga berita, panel arbitrase akan membuat keputusan yang mengikat tentang pembayaran.

Google minggu lalu meluncurkan platform di Australia menawarkan berita yang telah dibayarnya, menyerang kesepakatan kontennya sendiri dengan penerbit dalam upaya untuk menunjukkan bahwa undang-undang yang diusulkan tidak perlu.

Bulan lalu, Reuters mengatakan telah menandatangani kesepakatan dengan Google untuk menjadi penyedia berita global pertama untuk Google News Showcase. Reuters dimiliki oleh penyedia berita dan informasi Thomson Reuters Corp.

Google dan grup lobi penerbit Perancis juga menyetujui pada Januari kerangka hak cipta bagi perusahaan teknologi tersebut untuk membayar penerbit berita untuk konten online, yang pertama untuk Eropa.

(AP/AFP/Reuters)