Penunjukan Hakim Agung Jadi Arena Pertarungan Politik AS
Dari delapan hakim agung AS sekarang, sebanyak 5 dicalonkan presiden Republikan. Untuk memilih hakim agung, dibutuhkan sokongan dari minimal 51 senator. Kini, 53 dari 100 kursi senator diduduki Republikan.
Oleh
kris mada
·4 menit baca
WASHINGTON, SENIN — Pertarungan politik di Amerika Serikat menemukan masalah baru untuk diributkan, yaitu masalah penunjukan hakim agung. Salah seorang hakim agung, Ruth Bader Ginsburg, meninggal pekan lalu sehingga kursinya kosong.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan partai penyokongnya, Republik, berkeras pengganti Ginsburg harus segera ditunjuk. Salah satu senator Republikan, John Barrasso, menuding Demokrat juga akan segera menunjuk hakim agung baru jika ada kursi yang kosong di Mahkamah Agung.
”Kalau Demokrat menguasai Gedung Putih dan Senat, mereka akan mencoba menunjuk anggota baru MA,” ujarnya, Minggu (20/9/2020) sore waktu Washington atau Senin dini hari WIB.
Dengan meninggalnya Ginsburg, kini hanya ada delapan hakim agung di MA AS, dua di antaranya, yakni Neil Neil Gorsuch dan Brett Kavanaugh, dicalonkan Trump. Selain Gorsuch dan Kavanaugh, ada Clarence Thomas, Samuel Alito, dan John Roberts yang dicalonkan para presiden Republikan.
Sementara Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, dan Eliana Kagan dicalonkan oleh presiden Demokrat. Jika ada perbedaan pendapat di MA, dibutuhkan sokongan dari minimal lima hakim agung untuk membuat keputusan akhir. Senator Republikan, Ted Cruz, menjadikan hal itu sebagai alasan untuk mendorong penunjukan hakim agung baru.
Dengan kondisi sekarang, ada peluang kebuntuan di MA. Meski ditunjuk presiden Republikan, Ketua MA John Roberts memiliki rekam jejak yang kerap tidak mendukung Republikan dan kelompok konservatif yang menyokong Republikan. Roberts, antara lain, pernah memimpin sidang pemakzulan Trump di Senat pada 2019.
Antisipasi sengketa pemilu
Sejumlah pihak menyebut, hakim yang dicalonkan Republikan amat penting di tengah kemungkinan sengketa hasil pemilihan Presiden AS. ”Orang mengingat kasus Bush vs Gore,” kata pengajar ilmu hukum di University of Kentucky, Joshua Douglas.
Ia merujuk pada sengketa pemilu 2000 kala George Bush berhadapan dengan Al Gore. Kemenangan Bush diputuskan oleh MA. Pengajar hukum di Georgetown University, Paul Smith, menyebut Trump akan dimenangkan jika kasus Bush-Gore kembali terulang. ”Sangat mengerikan bagi suatu negara jika presidennya dinilai tidak sah oleh mayoritas warga dan pengadilan terlibat (mendukung kemenangan presiden),” ujarnya.
Dalam berbagai kesempatan, Trump selalu menuding pemilu 2020 akan dicurangi. Walakin, ia tidak menunjukkan bukti untuk tudingan tersebut. Rangkaian tudingan itu membuat sejumlah pihak khawatir akan ada sengketa hasil pemilu 2020.
Sementara penggiat isu hak pilih di American Civil Liberties Union, Dale Ho, menyebut bahwa pemilu 2020 telah menghasilkan banyak gugatan di pengadilan. Sebagian besar kasus terkait perluasan cara memilih di tengah pandemi Covid-19.
Pada April 2020, lima dari sembilan hakim agung membatalkan keputusan hakim di Wisconsin untuk memperpanjang masa pengembalian surat suara lewat pos. Kala itu, Ginsburg termasuk yang mendukung keputusan hakim di Wisconsin. MA juga menolak perluasan cara memilih di Texas dan Alabama.
MA pun menolak berpendapat soal keputusan hakim di Florida yang melarang ratusan ribu pemilih menggunakan haknya sebelum membayar denda atas berbagai kasus pidana.
Dalam wawancara kepada wartawan senior Bob Woodward, Trump pernah menyatakan bahwa penunjukan hakim sangat penting. Karena itu, Trump telah menunjuk 200 hakim federal yang bertugas di berbagai negara bagian dalam hampir empat tahun terakhir. Kini, hampir 25 persen hakim federal AS merupakan calon yang diajukan Trump.
Perbedaan Republikan
Seorang senator Republikan, Mitt Romney, memutuskan bergabung dengan 47 senator Demokrat yang menyatakan Trump bersalah dalam sidang pemakzulan. Posisi Romney kala itu membuat orang-orang bertanya soal kemungkinan pendapatnya soal pemilihan pengganti Ginsburg.
Sorotan juga diarahkan kepada senator Republikan lainnya, Chuck Grassley, yang pernah jadi ketua Komisi Hukum di Senat AS. Ia pernah menyebut tidak akan memproses pemilihan hakim agung baru jika ada kekosongan kursi di MA di masa pemilu.
Sementara dua senator Republikan lain, Lisa Murkowski dan Susan Collins, telah mengisyaratkan tidak menyokong ide Republikan untuk segera memilih hakim agung. ”Saya tidak mendukung pencalonan delapan pekan sebelum pemilu 2016 untuk mengganti hakim Scalia. Sekarang kita lebih dekat ke pemilu 2020, kurang dari 2 bulan, dan saya percaya standar yang sama harus dipakai,” ujarnya.
Ia merujuk pada hakim agung Antonin Scalia yang meninggal pada Februari 2016. Kala itu, Ketua mayoritas Senat Mitch McConnell menolak memproses pencalonan hakim agung pengganti Scalia. Dulu, McConnell mengatakan bahwa Senat tidak boleh memproses pencalonan hakim agung di tahun pemilu. Akibat penolakan McConnell, Senat tidak pernah membahas pencalonan Merlick Garland yang diajukan Barack Obama sebagai kandidat hakim agung pengganti Scalia. Kursi Scalia diisi Gorsuch yang dicalonkan Trump pada 2017.
Kini, McConnell berpendapat berbeda dan ingin segera ada hakim pengganti untuk kursi yang ditinggal Ginsburg. Ia beralasan, situasi 2016 dan 2020 berbeda. Dulu, Gedung Putih diduduki politisi Demokrat dan Senat dikuasai Republikan. Kini, Gedung Putih dan Senat dikuasai Republikan. Untuk memilih hakim agung baru, dibutuhkan dukungan dari sekurangnya 51 senator. Kini, 53 dari 100 kursi Senat AS diduduki Republikan.
Alasan McConnell itu kini dipakai Demokrat untuk menolak pencalonan hakim agung pengganti Ginsburg. Senator Demokrat, Chris Coons, mengatakan bahwa legitimasi MA akan tercemar jika Senat memproses pemilihan sekarang. Akan ada kesan bahwa pemilihan hakim agung hanya soal politik.
”Tidak perlu terkejut apabila Senat yang dengan mayoritas Republikan akan memberi suara pada pencalonan hakim agung oleh presiden Republikan, bahkan selama masa pemilihan presiden. Konstitusi memberi Senat kekuasaan untuk itu,” ujar Senator Republikan, Alexander Lamar. (AP/REUTERS)