Kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus pengurusan fatwa bebas MA untuk Joko Tjandra divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta. Vonis itu menjadi lompatan dan membuat aparat hukum berpikir ulang melanggar hukum.

Memuat data...

Aktivitas di Pengadilan Negeri Palembang dihentikan sementara setelah ditemukan tujuh kasus positif Covid-19 di kawasan tersebut. Penghentian mulai berlaku sejak Kamis hingga Selasa (13-19/1/2021).

Memuat data...

I Gede Ari Astina alias Jerinx diputuskan bersalah dan dijatuhi pidana berupa hukuman selama 14 bulan penjara serta denda sebesar Rp 10 juta dengan subsider satu bulan kurungan.

Memuat data...

I Gede Ari Astina alias Jerinx menghadapi tuntutan hukuman pidana selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 10 juta dengan subsider tiga bulan penjara. Tuntutan itu terkait dengan perkara penyebaran informasi kebencian.

Memuat data...

Sidang perkara pencemaran nama baik atau penghinaan dengan terdakwa I Gede Aryastina, musisi yang akrab disapa Jerinx, dilanjutkan secara telekonferensi dengan agenda pembacaan dakwaan, Selasa (22/9/2020).

Memuat data...

Dari delapan hakim agung AS sekarang, sebanyak 5 dicalonkan presiden Republikan. Untuk memilih hakim agung, dibutuhkan sokongan dari minimal 51 senator. Kini, 53 dari 100 kursi senator diduduki Republikan.

Memuat data...

Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor sudah diterbitkan MA. Pedoman pemidanaan perkara suap juga dibutuhkan sebab perkara yang paling banyak ditangani KPK terkait dengan suap.

Memuat data...

Sebagai pengawal terdepan konstitusi, MK menjadi tempat berkembangnya budaya konstitusi. MK juga merupakan lembaga milik publik yang menjadi sumber menggali konstitusi sebagai sebuah ide, bukan norma semata.

Memuat data...

Setelah RUU Mahkamah Konstitusi disetujui DPR dan pemerintah, sejumlah kalangan bereaksi. UU tersebut berpotensi menjadikan kekuasaan kehakiman tak terkontrol (yuristokrasi). Alasannya, jabatan itu bisa tak terkontrol.

Memuat data...

Perpanjangan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi disepakati. Selain mengabaikan prinsip demokrasi, hal ini memperbesar potensi penyalahgunaan wewenang.

Halaman 1