Inferioritas Pangan Lokal di NTT

Jika makanan menjadi salah satu penanda identitas, kita akan sulit menemukan identitas itu di Nusa Tenggara Timur. Politik pangan bias beras telah menjadikan warga NTT inferior dengan pangan lokal mereka.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pekerja mengangkut beras yang dikirim dari Larantuka di Pelabuhan Tobilota, Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Rabu (9/8/2023). Satu karung beras seberat 50 kilogram dijual Rp 575.000.

Kami sebenarnya bertekad hanya mengonsumsi pangan lokal selama perjalanan mendokumentasikan keragaman pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagaimana bagian dari peliputan sistem pangan di pulau-pulau kecil. Namun, apa daya kami harus bertahan dengan beras yang mesti didatangkan dari luar pulau.

Warung dengan menu masakan Padang dan masakan Jawa mendominasi hingga pelosok perkampungan, yang tentu saja karbohidratnya beras putih, selain warung bakso dengan mi gandum. Selama dua pekan perjalanan di NTT, kami kesulitan menemukan warung makan yang menyajikan bahan pangan lokal yang diolah dengan cara tradisional.

Hotel-hotel dan penginapan di NTT pun tak ada yang menyajikan menu lokal. ”Di mana pangan lokal Manggarai? Saya tidak menemukannya selama di Labuan Bajo ini. Pagi ini, saya mencari makanan lokal di hotel ini juga tidak ada,” kata Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal yang kami temui dalam semiloka di Labuan Bajo pada Senin (14/8/2023).

Kegelisahan Rinna memang beralasan. Semiloka yang diselenggarakan di salah satu hotel berbintang itu membahas transformasi sistem pangan di NTT, yang di antaranya menekankan pentingnya pangan lokal.

Namun, seperti lazimnya hotel-hotel lain di sana, tak ada menu lokal yang disajikan, bahkan sekadar ubi, jagung, atau pisang rebus pun tak ada. Padahal, NTT kaya dengan ragam umbi-umbian, jagung, dan pisang.

Bahkan, jagung pulut di NTT sangat lezat. Demikian juga jenis pisang luan dari Pulau Timor yang jika direbus sangat enak.

”Pangan lokal seharusnya bisa diintegrasikan dengan kegiatan wisata yang saat ini sudah tumbuh. Dinas pariwisata sebenarnya bisa mewajibkan hotel agar menyediakan pangan lokal,” kata Rinna.

Menu pangan lokal di NTT seperti tersisih di tanah sendiri. Hal ini sebenarnya bisa menandakan ketidakpercayaan diri masyarakat untuk menampilkan pangan lokal mereka. Bahkan, anak-anak mulai enggan mengonsumsi ragam pangan lokal.

Serfia Owa (59), petani yang juga Ketua Aliansi Perempuan Mandiri Manggarai Barat, mengatakan, anak-anak muda saat ini tidak lagi mengenal dan mengonsumsi pangan lokal. Bahkan, anak-anak saat diberi pangan lokal kerap menolak karena tidak terbiasa.

”Di kampung, anak-anak tidak lagi makan pangan-pangan lokal, lebih sering makan makanan instan. Saya kira ini juga terjadi di banyak kampung di NTT,” kata Serfia, yang tinggal di Kampung Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo.

Baca juga: Menyelisik Kisah Pangan yang Tak Ringan di Pulau Timor

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Dua perempuan menunggu masakan matang dalam pelatihan kewirausahaan pengembangan pangan lokal di Sekolah Agro Sorgum, Desa Pajinian, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Selasa (8/8/2023).

Bahan mentah

Padahal, NTT sebenarnya sangat kaya dengan beragam bahan pangan lokal nonberas dan hal itu masih relatif mudah dijumpai di pasar-pasar tradisional. Beragam pangan lokal nonberas, seperti jagung, singkong, dan ubi-ubian hutan, dengan mudah ditemui di pasar-pasar di Kupang hingga perbatasan Indonesia dengan Timor Leste di Atambua.

Di pulau-pulau lain, seperti Flores, Adonara, hingga Lembata, aneka sumber pangan lokal ini juga masih banyak dijumpai. Aneka bahan makan lokal nan segar ini biasa dijual dengan harga lebih murah dibandingkan beras.

Jagung pipil, misalnya, dijual seharga Rp 5.000 per kilogram (kg). Jagung titi, yaitu jagung yang dipipihkan dan siap disantap, dijual sekitar Rp 25.000 per kg.

Umbi-umbian lebih murah lagi. Singkong jumbo dengan berat 3-5 kg hanya dijual Rp 10.000. Demikian halnya ubi jalar, keladi, dan umbi-umbian hutan sejenis dioscorea satu tumpuk dengan berat 2-3 kg hanya dihargai Rp 10.000.

Di kampung, anak-anak tidak lagi makan pangan-pangan lokal, lebih sering makan-makanan instan.

Bahkan, di beberapa pasar tradisional Lembata dan Adonara juga masih ada yang menjual jawawut, selain beraneka ragam kacang-kacangan. Sorgum, yang kembali dikembangkan di Flores sejak 10 tahun terakhir, pun mulai banyak beredar di pasaran, yang memberi alternatif menu makan.

Namun, jangan harap bisa menemukan beragam bahan pangan lokal ini di warung makan. Tak hanya karbohidrat nonberas, bahkan menu sei sapi atau daging asap khas Timor yang belakangan populer di Jakarta pun sulit untuk ditemukan di warung makan di sana.

Lebih mudah mencari pecel lele dan pecel ayam Lamongan dibandingkan menu sei sapi di NTT. Olahan sei sapi dan sei ikan yang dijual di Kupang dan biasa dibeli untuk oleh-oleh pun dibuat pendatang dari luar NTT.

Baca juga: Keberagaman Pangan Lokal untuk Menghadapi Perubahan Iklim

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Bermacam biji-bijian dijual di Pasar Senja TPI Lewoleba, Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur, Kamis (10/8/2023). Pasar yang berada di pinggir pantai tersebut hanya buka mulai sore hari. Bermacam sayuran dan hasil laut melimpah dengan harga terjangkau tersedia di pasar tersebut.

Inferioritas pangan lokal

Romo Inosensius Sutam, budayawan dari Keuskupan Ruteng, Manggarai, mengatakan, sebagian masyarakat, terutama orang-orang tua, sebenarnya masih mengonsumsi ragam pangan lokal. Namun, konsumsinya di kalangan anak-anak muda memang sudah sangat berkurang.

Menurutnya, ada persepsi budaya bahwa pangan lokal itu simbol kemiskinan dan ketertinggalan sebagai dampak dari politik pangan di Indonesia yang bias beras. Beras yang dianggap sebagai pangan nasional dipaksakan menjadi bahan pangan pokok beragam masyarakat yang sebenarnya memiliki ragam pangan lokal.

Kebanggaan orang NTT makan nasi putih dibandingkan aneka pangan lokal seperti jagung dan umbi-umbian ini memang sudah berlangsung lama, seperti dilaporkan James J. Fox dalam laporannya, The Heritage of Traditional Agriculture in Eastern Indonesia (1991). ”Sejak zaman Belanda, termasuk melalui gereja-gereja, ada kampanye bahwa beras itu lebih utama, makanan orang kaya, pejabat, dan berpendidikan. Kampanye ini dilakukan seiring dengan program cetak sawah untuk mengganti sistem perladangan tradisional,” kata Romo Inosensius.

Orde Baru kemudian meneruskan kebijakan cetak sawah itu sampai sekarang. Bahkan, dikampanyekan lebih masif lagi bahwa orang-orang yang masih mengonsumsi pangan lokal sebagai orang miskin. ”Buku pelajaran sekolah tahun 1970-an, isinya Budi makan nasi. Kami di sekolah waktu kecil diejek kalau masih makan jagung atau sorgum,” kata dia.

Masyarakat di NTT akan selalu berusaha menyuguhkan nasi kepada tamu. Demikian halnya saat pesta-pesta adat, pasti akan disuguhkan nasi, sekalipun itu harus dibeli dengan harga mahal dan mereka sendiri sehari-hari makan jagung.

Pengalaman saat tinggal di rumah Kepala Desa Meurumba, Kecamatan Kahaungu Eti, Sumba Timur, Balla Nggiku (64), kami selalu disuguhi dengan nasi putih. Padahal, desa yang berada di dataran tinggi ini kekurangan beras.

Seperti desa-desa lain di Sumba Timur, Meurumba saat ini defisit pangan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus mendatangkan dari luar, terutama beras yang memang tidak bisa dipenuhi dari hasil budidaya lokal. Bahkan, pakan untuk ternak babi pun bahan bakunya harus didatangkan dari luar negeri, yaitu dedak gandum atau pollard.

Tak hanya di Sumba Timur, ketergantungan pada beras melemahkan ketahanan pangan NTT. Kondisi alam di NTT yang tidak mendukung untuk memproduksi padi sawah secara optimal membuat provinsi ini defisit beras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka produksi beras di NTT pada tahun 2022 hanya sebesar 442.842 ton, sementara itu tingkat konsumsi beras mendekati 1 juta ton per tahun.

Situasi ini menyebabkan NTT rentan mengalami guncangan pangan. Misalnya, pada April-Mei 2023 lalu, harga beras melonjak di NTT karena keterbatasan pasokan. Di Kota Kupang, harga beras medium mencapai Rp 14.000 per kilogram. Terjadi kenaikan harga Rp 4.000-Rp 5.000 per kilogram.

”Kalau ada tamu, pantang kalau tidak menyajikan beras putih,” kata Balla.

Sementara untuk makan sehari-hari, Balla mengaku mengonsumsi nasi jagung, beras dicampur jagung. Menu sarapan umumnya berupa umbi-umbian dan pisang. ”Nanti dianggap tidak menghormati tamu kalau disuguhkan nasi jagung. Tuan rumah bakal dianggap tidak mampu, apalagi kalau menyuguhkan singkong,” kata dia.

Ketika kemudian kami meminta izin untuk disuguhkan apa yang mereka makan sehari-hari, barulah muncul beragam menu lokal. Selain nasi putih dan nasi jagung, ada singkong, umbi lua dan litang, serta pisang kala njara watu yang legit. Kami dengan sengaja memilih ragam pangan lokal itu dan tidak menyentuh beras putih.

Baca juga: Tekan Risiko ”Stunting” dengan Pangan Lokal

Balla terlihat sedikit heran. Namun, ketika kami jelaskan bahwa ragam pangan lokal mereka sebenarnya sangat lezat dan tidak kalah dari aspek gizi, barulah dia mengerti. Berikutnya, dia berjanji untuk menjadi contoh dengan menyajikan aneka pangan lokal dalam pertemuan-pertemuan di desa.

Liputan ini didukung oleh Rainforest Journalism Fund-Pulitzer Center.