Banyak pengamat mengkritik kebijakan pangan, Pemerintah Indonesia lebih liberal dibandingkan negara nenek moyangnya paham liberal. Saatnya kita berorientasi pada kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bangsa.

Keragaman pangan yang dikembangkan melalui agroekologi bisa meningkatkan kemandirian pangan sekaligus menjawab permasalahan gizi dan kerusakan lingkungan.

Pembenahan sistem pangan yang menuju kemandirian dan kesejahteraan petani bisa dilakukan melalui sejumlah terobosan yang kreatif. Ini bisa dilakukan jika semua pihak memiliki keberpihakan dan menjalankan dengan serius.

Sejumlah pihak menilai, kehadiran RUU Cipat Kerja akan menjauhkan Tanah Air dari kemandirian pangan. Kemudahan impor serta penguasaan lahan oleh korporasi serta sejumlah pasal yang merugikan petani menjadi alasannya.

Selain menjadi sumber pangan, sagu juga berpotensi diolah menjadi berbagai produk turunan. Pemerintah mendorong pengembangan industri hilir berbasis sagu guna meningkatkan nilai tambah dan pendapatan daerah.

Selain menjadi sumber energi alternatif, sagu dinilai juga bisa menjadi salah satu jawaban untuk memenuhi kebutuhan pangan masa depan.

Pandemi Covid-19 kian menyadarkan akan kerentanan sistem pangan Tanah Air yang masih bergantung pada impor. Perlu dilakukan perbaikan sistem demi tercapai kedaulatan pangan dengan memanfaatkan pangan lokal.

Indeks Ketahanan Pangan meningkat. Namun, di tengah pandemi Covid-19, kondisi pangan tetap mesti diwaspadai.

Kemandirian pangan mensyaratkan pergeseran dominasi dari ”rezim perdagangan” ke ”rezim produksi” sehingga iklim ekonomi-politik ini kondusif untuk terus berproduksi tanpa ada kekhawatiran akan membanjirnya produk impor.

Ketergantungan pada satu komoditas yang dominan akan terlalu berisiko pada sumber perekonomian sekaligus ketahanan pangan daerah.