BRIN Berperan Besar dalam Upaya Reformasi Birokrasi

BRIN memiliki peran besar dalam reformasi birokrasi untuk memberikan analisis dan mengusulkan solusi kebijakan kepada instansi terkait. Ini sekaligus untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan berdampak signifikan.

FAKHRI FADLURROHMAN

Salah satu pengunjung melihat-lihat hasil riset di Gedung ICC, Cibinong Science Center, Bogor, Kamis (27/10/2022). Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar pameran riset dan invoasi dalam acara InaRI Expo 2022 dengan tema "Digital, Blue, & Green Economy: Riset dan Inovasi untuk Kedaulatan Pangan dan Energi".

JAKARTA, KOMPAS – Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sebagai lembaga riset memiliki peran besar dalam upaya reformasi birokrasi khususnya untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Sebab, BRIN tidak hanya memberikan analisis terkait solusi kebijakan, tetapi juga menguatkan pengambilan kebijakan tersebut melalui riset dan inovasi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam pertemuan terbuka (town hall meeting) terkait "Transformasi Riset dan Inovasi Menuju Indonesia Emas 2045" di Auditorium Gedung BJ Habibie, BRIN, Jakarta, Selasa (5/9/2023).Acara tersebut juga dihadiri Kepala BRIN Laksana Tri Handoko.

Azwar Anas menyampaikan, BRIN memiliki peran besar dalam reformasi birokrasi untuk memberikan analisis dan mengusulkan solusi kebijakan kepada instansi terkait. Ini sekaligus untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak yang lebih signifikan.

“Kedua, BRIN menguatkan evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti) melalui riset dan kajian inovasi. Hal ini menjadi dasar pengambilan kebijakan yang efektif di berbagai bidang seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi. Melalui kontibusi ini, BRIN menjadi mesin penggerak perubahan yang positif dalam reformasi birokrasi,” ujarnya.

Meski demikian, Azwar mengakui bahwa saat ini banyak kementerian dan lembaga yang tengah menghadapi tantangan penyederhanaan birokrasi yang belum tuntas. Oleh karena itu, kerumitan terkait jabatan fungsional maupun pelaksana yang sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Kemenpan RB dengan proses panjang telah dipangkas.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas (kanan) bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dalam pertemuan terbuka (town hall meeting) terkait "Transformasi Riset dan Inovasi Menuju Indonesia Emas 2045" di Auditorium Gedung BJ Habibie, BRIN, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Azwar menyebut bahwa saat ini Kemenpan RB juga masih terus melakukan upaya reformasi birokrasi di BRIN yang memiliki 7 unit kedeputian, 12 organisasi riset, dan 85 pusat riset. Di sisi lain, ia menekankan reformasi birokrasi ini juga harus berdampak bagi masyarakat luas termasuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan investasi.

Salah satu hal terpenting dalam upaya reformasi birokrasi termasuk di BRIN menurut Azwar yakni terkait dengan digitalisasi atau pelayanan sistem elektronik. Melalui digitalisasi, upaya pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan riset dan inovasi bisa dilakukan secara cepat dan tidak berbelit.

Banyak kementerian dan lembaga yang tengah menghadapi tantangan penyederhanaan birokrasi yang belum tuntas.

“BRIN bersama-sama menjadi bagian dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk memastikan agar sistem ini berjalan. Sebab, digitalisasi juga mencakup aplikasi. Jadi, lembaga yang baik bukan yang memiliki banyak aplikasi, tetapi yang menyambungkan banyak aplikasi dalam satu portal,” tuturnya.

Selama ini, BRIN juga telah melakukan transformasi dalam bentuk integrasi dan sentralisasi layanan melalui ELSA. Sistem layanan sains berbasis elektronik ini dapat diakses oleh publik dari berbagai kalangan untuk beragam keperluan seperti pengajuan penggunaan laboratorium. ELSA juga memanfaatkan repositori ilmiah nasional (RIN) yang mana data hasil pengguna berupa gambar, grafik, dan lain sebagainya dapat diunduh oleh pengguna.

Selain itu, BRIN juga secara efektif memanfaatkan cara kerja baru dengan sistem kerja dari mana saja (work form anyhere) melalui penyediaan ruang kerja bersama. Ruang kerja bersama ini tersedia di seluruh kawasan sains maupun kawasan kerja terpadu.

Transformasi

Laksana Tri Handoko mengatakan, BRIN merupakan salah satu lembaga dengan sumber daya manusia (SDM) yang besar dengan total 150 struktural. BRIN juga dinilai sebagai salah satu lembaga yang telah menjalankan transformasi reformasi birokrasi yang ditunjukkan dengan peleburan lima lembaga riset dan integrasi semua aset dalam waktu yang sangat singkat.

Baca juga : Metamorfosis BRIN

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah melakukan riset dengan fasilitas yang terdapat di Gedung Genomik, Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Soekarno, Cibinong, Bogor, Rabu (5/7/2023).

“BRIN adalah bagian dari realisasi reformasi birokrasi yang sangat masif. Kami memanfaatkan momentum ini untuk juga melakukan transformasi internal secara masif. Oleh karena itu, riak yang muncul saat awal pendirian BRIN mohon untuk dimaklumi karena hal ini merupakan bagian dari proses transformasi itu sendiri,” katanya.

Baca juga : Belanja Operasional Lebih Besar dari Pendanaan Riset

Handoko menambahkan, BRIN juga telah menerapkan digitalisasi untuk semua aspek termasuk di bidang kepegawaian. Bahkan, BRIN melakukan reformasi normalisasi biaya untuk memangkas dan meningkatkan efisiensi dari seluruh belanja operasional.

“Dari aspek SDM, dari awal BRIN diminta untuk memberikan ruang bagi generasi muda yang telah banyak dikirim untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Atas dukungan dari Kemenpan RB, setiap tahun kami membuka 500 posisi dengan kualifikasi S3,” ucapnya.