Pemanfaatan Dana Pandemi ASEAN Diperluas

Dana Pandemi ASEAN yang selama ini telah dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19 diharapkan bisa diperluas untuk penanganan berbagai masalah kesehatan lain yang berisiko menjadi pandemi di masa depan.

DEONISIA ARLINTA

Tangkapan layar acara konferensi pers terkait Pertemuan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan ASEAN yang berlangsung di Jakarta, Kamis (24/8/2023). Sejumlah kesepakatan dihasilkan dari pertemuan ini untuk memperkuat ketahanan kesehatan di kawasan regional ASEAN, terutama untuk menghadapi risiko pandemi di masa depan.

JAKARTA, KOMPAS — Berbagai sumber pendanaan kesehatan untuk pandemi di kawasan ASEAN perlu diintegrasikan secara efektif. Pemanfaatan dana tersebut perlu diperluas tidak hanya untuk menangani Covid-19. Dengan begitu, dana kesehatan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan respons terhadap risiko pandemi di masa depan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers terkait acara ”ASEAN Finance and Health Ministerial Meeting” di Jakarta, Kamis (24/8/2023), mengatakan, dana untuk penanganan pandemi di kawasan ASEAN saat ini bersumber dari berbagai modalitas, baik dari sektor publik, swasta, maupun filantropi. Dana tersebut dinilai perlu diintegrasikan ke dalam satu dana kesehatan yang lebih terkoordinasikan.

Baca juga: ASEAN Wacanakan Sistem Kesehatan Terpadu Hadapi Pandemi

”Dana yang ada di kawasan ASEAN sebaiknya menjadi satu dana kesehatan yang dapat menggabungkan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan setiap modalitas dan pendanaan. Dengan begitu, kita dapat membentuk skema pendanaan nasional, regional, ataupun global untuk penyaluran dana yang lebih efektif dan efisien,” tuturnya.

Sebelumnya ASEAN membentuk dana darurat ASEAN khusus untuk Covid-19. Dari dana tersebut setidaknya telah terkumpul sekitar 17,7 juta dollar AS. Sebagian dari dana tersebut telah digunakan untuk pengadaan vaksin Covid-19.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga berpakaian Iron Man menggandeng seorang anak mengamen di Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/3/2022). Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) bertajuk "Asia Tenggara Bangkit dari Pandemi" memaparkan pemulihan ekonomi dari imbas pandemi tengah terjadi.

Selain itu, pendanaan untuk pandemi telah disepakati di tingkat global melalui dana pandemi (pandemic fund). Mekanisme pendanaan tersebut disepakati dalam presidensi G20 Indonesia pada 2022. Adapun komitmen pendanaan yang telah terkumpul dalam dana pandemi mencapai lebih dari 2 miliar dollar AS.

Dana yang ada di kawasan ASEAN sebaiknya menjadi satu dana kesehatan yang dapat menggabungkan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan setiap modalitas dan pendanaan.

Budi menyampaikan, pertemuan menteri keuangan dan menteri kesehatan ASEAN mengusulkan agar pendanaan yang telah terkumpul untuk penanganan Covid-19 bisa diperluas untuk penanganan pandemi di masa depan yang tidak terfokus hanya untuk Covid-19. Pendanaan pun diharapkan tidak terkotak-kotak.

Baca juga: Dorong Sinergitas demi Reformasi Sistem Kesehatan Global

”Setiap negara juga memiliki anggaran untuk PPR (pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons) untuk pandemi berikutnya. Ada pula pendanaan di level regional serta pendanaan di tingkat global. Jadi, bagaimana caranya agar sumber-sumber keuangan tadi bisa diintegrasikan untuk PPR yang lebih baik,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, kesepakatan lain yang telah dihasilkan dari diskusi yang dilakukan antara menteri keuangan dan menteri kesehatan ASEAN adalah untuk meningkatkan upaya pemulihan pandemi yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Investasi untuk meningkatkan kapasitas PPR dalam penanganan pandemi di masa depan juga perlu diperkuat.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana hari pertama setelah pembukaan Pameran Perdagangan Internasional Produk Kerajinan Indonesia (Inacraft) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Setelah vakum selama dua tahun karena pandemi Covid-19, salah satu pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara itu kembali digelar pada 23-27 Maret.

”Kami juga menelusuri kemungkinan adanya pendanaan lain dan inisiatif multilateral lainnya untuk peningkatan kapasitas PPR. Pendanaan tersebut juga sekaligus untuk mendukung implementasi deklarasi pemimpin ASEAN yang berkaitan dengan inisiatif One Health,” tuturnya.

Sri Mulyani menambahkan, pertemuan menteri keuangan dan menteri kesehatan ASEAN kali ini juga diharapkan bisa mempercepat pembentukan ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED). Pusat kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut dibutuhkan agar penanganan penyakit menular yang bisa menyebabkan kedaruratan masyarakat bisa lebih baik di kemudian hari.

Baca juga: Pembentukan Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Penyakit ”Emerging” ASEAN Disetujui

Dalam ACPHEED nantinya juga akan dibentuk komitmen pendanaan dari negara anggota. ”Dana ini akan dikaji ulang dan dinilai perlu lebih fleksibel dimanfaatkan agar kita dapat gunakan untuk kepentingan kesehatan masyarakat dan penyakit menular lainnya yang mungkin muncul,” ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyampaikan, penguatan ketahanan kesehatan regional di kawasan ASEAN menjadi salah satu fokus yang menjadi pembahasan dalam pertemuan menteri kesehatan dan menteri keuangan ASEAN. Selama masa pandemi, ketahanan kesehatan dilakukan untuk merespons Covid-19. Namun, saat kondisi terkendali, penguatan ketahanan akan diperkuat pada upaya pencegahan dan surveilans.

”Pandemi Covid-19 telah mengajarkan kita untuk bisa lebih baik dalam PPR atau pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons. Jika bicara soal PPR, gap dalam pembiayaan itu menjadi tantangan yang dihadapi. Itu sebabnya akses pendanaan itu penting,” katanya.