Sekolah Diajak Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Sesuai Pilihan

Implementasi Kurikulum Merdeka disesuaikan dengan kesiapan masing-masing sekolah. Terdapat pilihan Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi.

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Suasana belajar di salah satu kelas di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (30/3/2023). Para guru yang mengajar anak-anak berkebutuhan khusus menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan tiap siswa yang berbeda-beda. Semua satuan pendidikan diajak siap melaksanakan Kurikulum Merdeka sesuai pilihan secara mandiri dan sukarela.

PANGKAL PINANG, KOMPAS — Satuan pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini hingga menengah diberi kebebasan untuk secara mandiri dan sukarela mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Implementasi Kurikulum Merdeka yang semakin masif memasuki tahun ajaran 2023/2024 tetap memberikan pilihan bagi sekolah untuk melaksanakan kurikulum sesuai kesiapan.

Dari kunjungan tim Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, Jumat (31/3/2023), berbagai kebijakan program Merdeka Belajar di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat terus disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan pendidikan.

”Semua kebijakan Kemendikbudristek untuk mentransformasi pendidikan kami advokasikan dengan pemerintah daerah. Kami terus mengakselerasi jumlah dan kualitas satuan pendidikan serta kabupaten/kota untuk melaksanakan Merdeka Belajar, salah satunya dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka (IKM),” kata Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung Guritno Wahyu Wijanarko.

Belum semua sekolah di Kepulauan Bangka Belitung yang siap melaksanakan IKM hingga tahun 2023. ”Bukan berarti sekolah tidak berminat. IKM ini berbeda dengan model implementasi Kurikulum 2013 yang ada pelatihan berjenjang di daerah hingga sekolah. Sekarang, pelaksanaan IKM lebih menuntut kemandirian para kepala sekolah dan guru. Belum semua sekolah siap untuk berubah. Namun, kami yakin hingga tahun 2024 bisa terus bertambah,” ujar Guritno.

Baca juga: Nadiem Makarim: Merdeka Belajar Bukan Sekadar Kebijakan, melainkan Gerakan Bersama

Pelaksanaan IKM menuntut kemandirian

Guritno memaparkan, IKM menuntut kemandirian para kepala sekolah dan guru dalam mempelajari Kurikulum Merdeka secara mandiri. Akibatnya, kebutuhan guru untuk belajar secara daring meningkat. Padahal, ada keterbatasan jaringan internet karena kondisi geografis dan infrastruktur.

Oleh karena itu, masih ada guru yang merasa belum siap mengatasi tantangan keterbatasan tersebut. Meskipun sekolah berada di kota, masih banyak lokasi yang tidak dapat menangkap sinyal internet.

Kepala Balai Guru Penggerak Kepulauan Bangka Belitung Edward mengatakan, pada tahun 2022 ada 892 sekolah yang sudah melaksanakan IKM. Sementara, di tahun 2023 ini ada 500 sekolah baru yang mendaftar.

Sekolah yang melaksanakan IKM secara mandiri dapat memilih sesuai kesiapan. Ada pilihan Mandiri Belajar (menerapkan beberapa bagian prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum yang sedang diterapkan sekolah); Mandiri Berubah (sudah mulai menggunakan Kurikulum Merdeka dengan perangkat ajar yang sudah disediakan); serta Mandiri Berbagi (menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar).

Menurut Edward, dalam pelaksanaan IKM tidak ada pendidikan dan pelatihan khusus bagi guru. Para guru diharapkan dapat mengoptimalkan strategi dukungan yang sudah disiapkan Kemendikbudristek, mulai dari Platform Merdeka Mengajar, seri webinar, komunitas belajar, narasumber berbagi praktik baik, pusat layanan bantuan, serta bekerja sama dengan mitra.

”Memang sekolah dan para guru masih jatuh bangun untuk menyesuaikan perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Kami berharap semakin banyak sekolah yang bisa bergerak ke mandiri berubah dan mandiri berbagi. Kami bekerja sama dengan dinas pendidikan di semua daerah untuk juga memberikan dukungan bagi sekolah dan guru,” ujar Edward.

Selama ini jika ada perubahan kurikulum, sekolah menunggu arahan dari pemerintah pusat dan daerah. Ada pelatihan dari tingkat nasional, daerah, dan sekolah, tetapi tidak menjangkau semua sekolah karena keterbatasan jangkauan dan anggaran. Namun, pada perubahan Kurikulum Merdeka yang rencananya menjadi kurikulum nasional tahun 2024, butuh kesadaran sekolah untuk mau berubah sesuai potensi sekolah.

Baca juga: ”Gunung Es” Kurikulum Merdeka

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Kemendikbudristek mendukung pemerintah daerah dan satuan pendidikan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara masif lewat Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru Penggerak (BGP) di daerah. Terlihat di foto, antara lain, Kepala BGP Kepulauan Bangka Belitung Edward (kanan) dan Kepala BPMP Kepulauan Bangka Belitung Guritno Wahyu Wijanarko, Rabu (29/3/3023).

Perubahan pembelajaran sesuai Kurikulum Merdeka yang berpusat pada peserta didik, berdiferensiasi, dan memberikan keleluasaan pada sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai kondisi dan kebutuhan. Hal ini membutuhkan proses karena dilakukan berdasarkan pola pikir atau mindset yang mau berubah. Kini, sekolah dan pemda dituntut kreatif dan inovatif dalam mengembangkan layanan pendidikan di sekolah.

Kepala SDN 8 Pangkal Pinang Ria Anggreni mengatakan, sekolah ini sejak tahun 2022 melaksanakan IKM dengan pilihan Mandiri Berubah. Penyesuaian masih dilakukan sambil mempersiapkan semua guru agar memiliki kesadaran yang sama tentang paradigma pembelajaran yang baru.

”Di tahun kedua penerapan IKM sekolah, kami masih tetap Mandiri Berubah. Memang kami ditanya mengapa tidak mendaftar untuk menjadi Mandiri Berbagi di tahun ajaran baru 2023/2024 nanti. Kami merasa butuh waktu lagi untuk dapat mempersipkan semua warga sekolah,” kata Ria.

Hal senada disampaikan Kepala SMAN 1 Mendobarat Sri Wantoro. Sekolah ini menjadi pelaksana IKM Mandiri Berubah hingga memasuki tahun kedua. Di jenjang SMA, nantinya tidak ada penjurusan, tetapi siswa dapat memilih mata pelajaran peminatan sesuai dengan rencana pilihan kuliah atau kariernya di masa depan.

”Pelaksanaan IKM di sekolah kami baru di kelas X. Banyak siswa yang masih bingung mengenai aspirasi kuliah atau kariernya. Mereka nanti akan naik ke kelas XI, semoga semakin bisa membuat keputusan bagi dirinya. Kami juga masih perlu menguatkan guru, termasuk guru bimbingan konseling. Karena itu, kami masih memilih tetap bertahan dulu di Mandiri Berubah sambal terus memperkuat kapasitas para guru dan ekosistem sekolah,” papar Wantoro.

WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Guru dan murid SLB C dan C1 Yakut Purwokerto memperingati Hari Disabilitas Internasional dengan berbagai acara, Kamis (2/12/2021). Tampak murid-murid menari.

Perpanjangan pendaftaran IKM

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Iwan Syahril mengatakan, saat ini sudah lebih dari 268.000 satuan pendidikan di semus provinsi di Indonesia antusias mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2023/2024. ”Kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas komitmen untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi anak-anak kita,” ujar Iwan.

Iwan mendorong lebih banyak lagi satuan pendidikan untuk mulai menerapkan IKM. Untuk itu, Kemendikbudristek memperpanjang masa pendaftaran Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2023/2024.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Guru menilai penampilan kelompok siswa yang menyuguhkan tarian untuk tugas proyek tema Kebinekaan Global sebagai bagian dari pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SDN 117, Pondok Bambu, Jakarta, Kamis (17/11/2022).

Baca juga: Sekolah Diminta Mempelajari Sendiri Kurikulum Merdeka

Hal itu untuk mengakomodasi dan mengapresiasi besarnya antusiasme pemda dalam mendorong satuan pendidikan di daerah mereka masing-masing untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Perpanjangan masa pendaftaran ini juga untuk memberikan kesempatan bagi satuan pendidikan dalam mematangkan keputusan opsi Kurikulum Merdeka yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pelaksana Tugas Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Aswin Wihdiyanto mengungkapkan, pendaftaran dan refleksi Kurikulum Merdeka diperpanjang hingga 14 April 2023. Masih ada kesempatan bagi satuan pendidikan yang belum mendaftar sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka.

Bagi satuan pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022/2023, mereka masih memiliki waktu untuk melakukan refleksi dan mengubah opsi Kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran baru nanti. Satuan pendidikan dengan status Mandiri Belajar dapat mengubah statusnya menjadi Mandiri Berubah atau Mandiri Berbagi, sedangkan satuan pendidikan yang telah berstatus Mandiri Berubah dapat mengubahnya menjadi Mandiri Berbagi.

Adapun satuan pendidikan yang belum pernah mendaftar dapat memilih salah satu dari tiga pilihan kategori implementasi Kurikulum Merdeka berdasarkan kesiapan masing-masing. ”Mari bersama-sama bersiap untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru nanti bersama 2,5 juta pendidik di seluruh Indonesia demi memberikan layanan pembelajaran yang relevan, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan murid,” kata Iwan.