Dari Aksi hingga Pertunjukan Seni Tradisi untuk Kesetaraan Jender
Hari Perempuan Internasional menjadi momen bagi kaum perempuan di dunia, termasuk Indonesia, untuk bersuara atas berbagai ketidakadilan yang dialami selama ini.
Oleh
SONYA HELLEN SINOMBOR
·4 menit baca
Peringatan Hari Perempuan Internasional 2023, Rabu (8/3/2023), digelar berbagai organisasi dan komunitas perempuan di sejumlah kota di Tanah Air dengan beragam kegiatan mulai dari pentas seni hingga unjuk rasa. Bahkan, para pekerja rumah tangga turun ke jalan menyuarakan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Di kota-kota besar di Indonesia, sekitar seribu perempuan pekerja rumah tangga (PRT) dan aktivis perempuan turun ke jalan menggelar aksi memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2023.
Di Jakarta, Koalisi Sipil untuk UU PPRT menggelar aksi di depan pintu gerbang gedung MPR/DPR. Mereka membentangkan serbet dan membawa poster bertuliskan ”Mbak Puan mengurus Negara Saja, untuk Cuci Baju biar Kami saja”, ”Bapak Ibu Anggota DPR: Mengurus Negara itu Berat, Urusan Seterika Baju biar Saya Saja”, ”Bapak Ibu Anggota DPR, Tenang saja, Aksi ini Gak papa, yang Menyedihkan Jika RUU PPRT tidak juga Disahkan.”
Aksi itu mengusung tema ”1.000 Perempuan Mencari Mbak Puan” untuk meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani segera menjadwalkan pengesahan RUUPerlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai undang-undang.
”Aksi tersebut merupakan bagian dari aksi Rabuan PRT yang sudah dilakukan setiap Rabu sejak 21 Desember 2022 hingga hari ini. Setiap Rabu, para perempuan melakukan orasi di depan DPR,” ujar Lita Anggraini, Koordinator Jaringan Advokasi Nasional PRT (JALA PRT).
Lita menegaskan, gelombang aksi PRT seperti itu akan terus diperjuangkan oleh para PRT hingga RUU PPRT disahkan. Beberapa PRT peserta aksi juga masih melakukan puasa sebagai tindak lanjut aksi Rabuan minggu-minggu sebelumnya.
Di daerah, aksi PRT dalam memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2023 dilakukan serentak di Kota Makassar, Yogyakarta, Medan, Semarang, dan Tangerang. Aksi dilakukan di kantor-kantor DPRD kota menuntut hal yang sama, yakni menuntut pengesahan RUU PPRT setelah diperjuangkan selama 19 tahun.
”Kami berdiri bersama para PRT karena melukai PRT sama saja melukai kami,” kata Mutiara Ika dari Perempuan Mahardhika
Peringatan Hari Perempuan Internasional juga dilakukan organisasi-organisasi perempuan, seperti Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan. Sejak 1 Maret hingga 18 Maret 2023 nanti, KAPAL Perempuan menggelar beragam acara, antara lain, parade budaya dan orasi, penandatanganan komitmen mendukung pengesahan RUU PPRT, parade dan pawai musik panci, jalan budaya, dan acara adat Tudang Sipulung (Duduk Bersama).
Selain itu, peluncuran kelas inklusif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), unjuk bincang radio dan televisi, open mic, siaran radio komunitas, dan aksi lainnya digelar, termasuk kampanye melalui platform media sosial.
Bertepatan dengan Peringatan Hari Perempuan Sedunia, KAPAL Perempuan juga meluncurkan ”Gerakan Kesetaraan Jender 2030”. Gerakan ini merupakan kolaborasi organisasi perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung upaya-upaya pembangunan kesetaraan jender menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030.
Sementara itu, selain memperingati Hari Perempuan Internasional 2023, Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan memperingati ulang tahun ke-23 secara virtual serentak di sembilan provinsi, yakni Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, dan DKI Jakarta.
Peringatan Hari Perempuan Internasional 2023 juga dirangkaikan dengan Peringatan 23 Tahun KAPAL Perempuan. ”Kami berkomitmen untuk bergerak dan mengubah, menjangkau yang tak terjangkau di wilayah-wilayah sulit di Indonesia terutama Indonesia Timur,” ujar Misiyah, Direktur Institut KAPAL Perempuan.
Media alternatif perempuan
Dalam rangka Hari Perempuan Internasional 2023, sebanyak 14 media alternatif perempuan dari berbagai wilayah di Indonesia menyampaikan pernyataan untuk memperjuangkan media dan teknologi digital yang ramah jender serta inklusif.
Adapun media alternatif perempuan tersebut meliputi Konde.co, Bincang Perempuan, Digitalmama.id, JalaStoria.id, Jurnal Perempuan, Katong NTT, LivE Bengkulu, Perempuan Berkabar, Perempuan Berkisah, Srikandi Lintas Iman, Suluh Perempuan, Tentangpuan, Mubadalah, dan Femini.id. Media-media alternatif tersebut berbasis wilayah di antaranya Aceh, Bengkulu, Jakarta, Bandung, hingga NTT.
Kami berkomitmen untuk bergerak dan mengubah, menjangkau yang tak terjangkau di wilayah-wilayah sulit di Indonesia terutama Indonesia Timur.
”Kami lahir dari keprihatinan terhadap konten-konten isu perempuan di media yang belum dianggap penting dan diberitakan sensional, serta kebijakan yang belum ramah jender dan inklusif. Kami percaya digitalisasi yang inklusif akan membawa perubahan pada posisi perempuan yang lebih baik, termasuk di media,” ujar Luviana Arianti, Pemimpin Redaksi Konde.co.
Karena itu, sebagai media alternatif perempuan, mereka akan memperjuangkan, selain teknologi yang inklusif dan non-diskriminatif, konten media berperspektif jender dan inklusif, juga memperjuangkan ruang redaksi yang ramah jender dan kesejahteraan jurnalis, serta stop segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan sensasionalisme terhadap perempuan.
Berbagai tuntutan dan aspirasi juga disuarakan organisasi perempuan, terutama untuk menghentikan berbagai praktik kekerasan terhadap perempuan, termasuk perempuan pekerja.
”Kami mendesak negara mewujudkan kerja layak dan perlindungan sosial bagi perempuan pekerja,” ujar Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti, yang bersama sejumlah organisasi pekerja hari ini juga menggelar konferensi pers dalam rangka Hari Perempuan Internasional.
Perempuan pekerja juga menggelar Konferensi Perempuan Pekerja selama dua hari, yaitu Sabtu-Minggu (11-12/3/2023) di Gedung Joeang, Jakarta. Dalam konferensi akan dibahas sejumlah topik, antara lain apa yang harus dilakukan negara untuk perempuan dalam situasi krisis. Pada akhir acara akan dikeluarkan Manifesto Perempuan Pekerja.