Wapres Amin: Dialog Pilar untuk Merawat dan Memperkuat Persatuan
Dialog menjadi kata kunci dan dianggap sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan dan juga mengantisipasi masalah multilateral, regional, ataupun bilateral pada masa mendatang demi menggemakan suara kaum moderat.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, dalam masyarakat multietnis dan multiagama, kebutuhan akan dialog menjadi salah satu pilar untuk merawat dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dialog adalah pengakuan akan keniscayaan perbedaan, dalam arti keberagaman dalam hidup kemanusiaan mutlak, yang mensyaratkan prinsip pengakuan keberadaan dan hak orang lain.
”Dialog ini diperlukan tidak hanya dalam sebuah negara-bangsa, tetapi juga antarbangsa,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat berpidato dengan tema ”Pengalaman Indonesia dalam Memperkuat Dialog Lintasagama dan Islam Moderat sebagai Kontribusi untuk Menciptakan Perdamaian Dunia” pada kuliah umum di Universitas Kyoto, Jepang, Rabu (8/3/2023).
Menurut Wapres Amin, dialog lintas agama dan lintas budaya harus memperhatikan masalah-masalah yang menjadi kepentingan peradaban manusia. Hal dimaksud, antara lain, terkait upaya mempromosikan hidup berdampingan lintas pemeluk agama dan menghormati kebebasan beragama bagi setiap individu.
Selanjutnya, membangun etika sosial dan global dalam menangani potensi konflik lintas agama, menyebarkan budaya moderat dalam upaya menyelesaikan fenomena ekstremisme dan tindak kekerasan atas nama agama, serta meningkatkan harkat martabat manusia. ”Di samping itu, dialog juga harus berkontribusi bagi penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan dalam pendidikan, serta pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan masalah-masalah lainnya,” ujar Wapres Amin.
Pada kesempatan tersebut, Wapres Amin menuturkan, empat bingkai pendekatan yang digunakan dalam merawat kedamaian dan kerukunan di Indonesia. Pertama, bingkai teologis, yakni menyosialisasikan teologi kerukunan dan kedamaian pada masing-masing agama yang ada di Indonesia. Kedua, bingkai politik, yakni penguatan loyalitas kesepakatan nasional, terutama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Ketiga, bingkai sosiologis, yakni revitalisasi kearifan lokal yang mendukung kehidupan yang damai dan rukun. Setiap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal untuk menyelesaikan pertikaian dan konflik di masyarakat. ”Dan keempat, bingkai yuridis, yakni penguatan regulasi tentang kehidupan bangsa secara rukun dan damai serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran,” ujar Wapres Amin.
Dalam konteks teologi kerukunan tersebut, Wapres Amin melanjutkan, Indonesia mendorong ikatan persaudaraan untuk memperkuat Indonesia yang plural. Persaudaraan ini meliputi empat bentuk, yakni persaudaraan dalam agama Islam, persaudaraan keagamaan, persaudaraan kebangsaan, dan persaudaraan kemanusiaan.
Pemerintah dan organisasi-organisasi keagamaan Indonesia mempromosikan dialog lintas agama untuk merawat kondisi tersebut. ”Dalam kaitan ini, dialog menjadi kata kunci dan dianggap sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan dan juga mengantisipasi masalah di masa mendatang, baik dalam ranah multilateral, regional, maupun bilateral demi menggemakan suara kaum moderat,” ujar Wapres Amin.
Wapres Amin menuturkan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pun didirikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Anggota FKUB terdiri dari majelis-majelis agama yang ada di Indonesia untuk mencegah terjadinya konflik berlatar belakang agama dan sekaligus menyelesaikan perselisihan internal dan lintas umat beragama.
Di bagian akhir pidatonya, Wapres Amin pun menyampaikan sejumlah harapan dan ajakan. ”Pertama, saya ingin menyerukan bahwa sudah saatnya bagi para pemuka agama di dunia untuk selalu duduk bersama melakukan pencarian solusi damai, paling tidak mengurangi konflik yang bersumber pada konflik pemeluk agama,” katanya.
Dialog lintas pemeluk agama merupakan panggilan penting kemanusiaan dan sebagai upaya menjawab cita-cita dasar manusia yang menginginkan perdamaian untuk sesama, tanpa mengaitkan dengan keyakinan dan agamanya yang berbeda.
Pertama, saya ingin menyerukan bahwa sudah saatnya bagi para pemuka agama di dunia untuk selalu duduk bersama melakukan pencarian solusi damai, paling tidak mengurangi konflik yang bersumber pada konflik pemeluk agama.
Kedua, menurut Wapres, komitmen dan langkah bersama juga mesti diperkuat dalam menyelesaikan tantangan dan krisis global yang bersifat multidimensi. ”Kita juga perlu mendorong paradigma baru, yakni paradigma kolaborasi yang mempromosikan prinsip perdamaian, solidaritas, dan kemitraan global,” ujarnya.
Ketiga, memperkuat upaya moderasi dan toleransi beragama demi perdamaian bangsa dan dunia. Solusi manajemen moderasi beragama merupakan instrumen penting dalam mencegah konflik, membangun konsensus, dan menjaga persatuan dan kesatuan suatu bangsa dan tatanan dunia yang damai.
”Keempat, perguruan tinggi merupakan tempat yang tepat dalam menyebarkan pemahaman dan kesadaran perlunya dialog lintas agama untuk dapat disebarkan kepada masyarakat secara umum di dunia internasional karena lingkungan perguruan tinggi telah memiliki budaya dialog dalam kehidupan kesehariannya,” kata Wapres Amin.
Kelima, untuk menguatkan pemahaman budaya dan pemahaman lintas agama, Wapres Amin pun mengajak pembentukan satu platform kerja sama antara Jepang dan Indonesia terkait dengan penguatan pemahaman lintas agama. Hal ini, antara lain, berupa pertukaran pelajar atau mahasiswa antara Indonesia dan Jepang.
Kemitraan
Pada kunjungannya kali ini, saat bertemu dengan Gubernur Kyoto Takatoshi Nishiwaki di Kyoto Guest House, Wapres Amin pun menuturkan kesiapan Indonesia menjadi mitra utama pengembangan bisnis halal di Kyoto.
Terlebih, Jepang akan menyelenggarakan Expo 2025 yang akan diselenggarakan di Kansai, di mana Prefektur Kyoto termasuk dalam wilayah Kansai. ”Apalagi Kyoto menjadi tempat yang akan dikunjungi dari berbagai negara,” ujar Wapres Amin.
Wapres mengatakan, pengembangan bisnis halal di Jepang telah mendapatkan lampu hijau dari Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida. Hal tersebut disampaikan PM Kishida ketika Wapres Amin datang ke Jepang untuk menghadiri pemakaman PM Shinzo Abe tahun lalu.
”Waktu saya bertemu PM Kishida, saya menyampaikan, selain masalah perdagangan dan kebudayaan, saya juga sampaikan isu ekonomi dan syariah, termasuk industri halal. Beliau menyambut baik, bahkan memerintahkan menteri terkait untuk menindaklanjuti,” kata Wapres Amin.
Gubernur Nishiwaki menyambut baik pengembangan bisnis halal yang ditawarkan Wapres. ”Terkait apa yang Bapak tawarkan, saya harapkan bisa membantu pengembangan industri halal di Kyoto,” ujarnya.
Nishiwaki mengungkapkan, jumlah produk-produk yang bersertifikat halal di Kyoto sudah mulai bertambah banyak. ”Jadi, kami perlu laporkan, makanan dan minuman halal yang sudah bersertifikat sudah banyak,” katanya.