PTS Dukung Akses Kuliah Generasi Muda Bangsa

Perguruan tinggi swasta berperan penting untuk mendukung pemerintah menyediakan akses kuliah bermutu dan terjangkau. Dukungan pemerintah untuk PTS dibutuhkan, terutama oleh dosen, untuk meningkatkan kualitas.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO

Suasana Rapat Pleno Ke-6 Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/1/2020). Aptisi yang menaungi lebih dari 4.600 kampus swasta dengan 8,2 juta mahasiswa berharap pemerintah tidak melulu memberikan perhatian kepada kampus-kampus negeri.

JAKARTA, KOMPAS — Perguruan tinggi swasta menyediakan akses kuliah saat pemerintah belum sepenuhnya mampu menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak muda di perguruan tinggi negeri. Karena itu, pemerintah perlu menyediakan berbagai skema bantuan yang bisa diakses perguruan tinggi swasta untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi.

Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal dalam temu media Capaian Universitas Yarsi Tahun 2022 dan Pembukaan Penerimaan Mahasiswa Baru 2023/2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022), mengatakan, pemetaan kondisi perguruan tinggi swasta (PTS) penting dilakukan untuk mengetahui mana PTS yang melayani daerah dan dibutuhkan masyarakat.

”PTS yang ada, baik yang kecil dan besar, harus dilihat sebagai modal untuk mendukung peningkatan SDM (sumber daya manusia) unggul Indonesia menuju Indonesia 2045. Nah, pemerintah terutama dibutuhkan dukungannya dalam memfasilitasi tersedianya dosen-dosen berkualitas,” kata Fasli.

Baca juga : PTS Menghadapi Persoalan Mutu dan Pembiayaan

Berdasarkan Studi Evaluasi Penataan Kelembagaan Pendidikan Tinggi untuk Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi oleh Direktorat Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2021, PT di Indonesia didominasi PT-PT kecil dengan jumlah mahasiswa di bawah 2.000 orang.

PTS yang ada, baik yang kecil dan besar, harus dilihat sebagai modal untuk mendukung peningkatan SDM (sumber daya manusia) unggul Indonesia menuju Indonesia 2045.

Kendala pengembangan mutu utamanya terkait SDM dosen dan pembinaan yang terbatas. Di PT kecil, sebagian besar dosen tanpa jabatan. Di sana sulit mencari dosen bergelar doktor dan peluang sertifikasi dosen juga terbatas.

Menurut Fasli, perjuangan PTS tidak mudah karena harus mampu mencari dana secara mandiri untuk menyediakan sarana dan prasarana hingga dosen. Dampak pandemi Covid-19 beberapa tahun terakhir juga memengaruhi input mahasiswa baru ke PTS.

”Pada tahun pertama pandemi Covid-19, kami kehilangan 30 persen mahasiswa dari penerimaan mahasiswa baru. Namun, PTS terus pada komitmennya untuk mendukung pemerintah menyediakan akses kuliah pada anak-anak bangsa,” katanya.

Oleh karena itu, dukungan dosen-dosen aparatur sipil negeri (ASN) yang ditempatkan pemerintah dapat membantu PTS untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Hal itu terutama bagi dosen dengan jabatan guru besar dan doktor yang dibutuhkan untuk membuat PTS tetap sehat dan meningkatkan akreditasinya.

Fasli menambahkan, pemerintah sebenarnya sudah menyediakan berbagai skema pendanaan baik untuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Namun, berbagai skema dinilai masih elitis, terutama tidak semua PTS di daerah mampu memenuhi persyaratan yang dibuat.

Menurut Fasli, komitmen pemerintah menyiapkan SDM unggul untuk menyambut peningkatan ekonomi Indonesia sebagai negara maju menyambut 100 tahun Indonesia merdeka bisa dilakukan dengan memberikan biaya operasional pendidikan (BOP) untuk PTS.

Kebijakan serupa sudah dilakukan untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan di luar sekolah. Peluang yang sama juga seharusnya bisa diberikan untuk mahasiswa di PTS sebagai insentif biaya kuliah mahasiswa dan mendukung pendanaan di PTS.

Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPTSI) Thomas Suyatno beberapa waktu lalu mengatakan, akses kuliah anak muda Indonesia terbatas. Saat ini, angka partisipasi kasar (APK) PT sebesar 34,58 persen. Artinya, akses berkuliah dibutuhkan, termasuk di PTS. Terdata 3.032 PTS, tetapi 50-60 persennya kurang sehat dan harus segera disehatkan.

Dengan banyaknya PT kategori kecil dan tidak sehat (44 persen atau 1.098 perguruan tinggi) dengan jumlah mahasiswa di bawah 2.000 orang dan belum terakreditasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) perlu menyusun strategi afirmatif. Hal itu bisa dilakukan melalui pemberian insentif pada program penggabungan/penyatuan yang lebih optimal.

Sementara Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam dalam webinar bertajuk ”Pendidikan Tinggi di Masa Depan: Menggali Diferensiasi, Memperkuat Daya Saing” mengatakan, kondisi PT di Indonesia secara umum tertatih-tatih dalam meningkatkan kualitas dan relevansi.

Jumlah PT banyak, di bawah Kemendikbudristek sekitar 4.300 PT, tetapi pembiayaan rendah. Sebagai contoh, di PTN, biaya operasional minimum mutu baru berkisar 20-30 persen. Karena itu, sulit bagi pemerintah untuk menyediakan bantuan dana bagi semua PTS yang didirikan masyarakat.

Perkuat keunggulan

Universitas Yarsi sebagai satu dari sekitar 300 PTS di DKI Jakarta pun bertransformasi. Awalnya sebagai sekolah tinggi ilmu kedokteran selama 22 tahun, lalu pada tahun 1989 kampus ini berubah menjadi Universitas Yarsi dengan menambah program studi bidang hukum, ekonomi, teknik informatika, psikologi, hingga pascasarjana.

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal (kiri), Dekan Fakultas Kedokteran Rika Yuliwulandari, dan Direktur Pascasarjana Tjandra Yoga Adiatama memaparkan upaya perguruan tinggi wasta mendukung layanan pendidikan tinggi berkualitas. Universitas Yarsi mengembangkan keunggulan, utamanya pendidikan kedokteran, mulai dari jenjang sarjana, spesialis, magister, hingga doktor.

Dekan Fakultas Kedokteran Rika Yuliwulandari mengutarakan, keunggulan di bidang pendidikan kedokteran ditunjukkan dengan akreditasi unggul (A). Jadi, kuota penerimaan mahasiswa baru bisa ditingkatkan 20 persen untuk mendukung program pemerintah memenuhi kebutuhan dokter di Indonesia. Pendidikan kedokteran pun mengikuti tren pengobatan presisi.

Baca juga : Peningkatan Jumlah Dokter Jangan Kesampingkan Kualitas

Menurut Rika, Univeritas Yarsi juga diberi kepercayaan menjalankan pendidikan spesialis kedokteran dengan diberikannya izin pendirian program studi spesialis kedoketran keluarga layanan primer. Di Indonesia dibutuhkan sekitar 40.000 dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer.

Dekan Fakultas Hukum Mohammad Ryan Bakry menambahkan, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mendorong kampus berefleksi untuk memastikan mahasiswa menguasai kompetensi yang dibutuhkan.

Pada awal Desember lalu, Fakultas Hukum Universitas Yarsi membangun Laboratorium Perancangan Hukum Terintegrasi yang mendapat dukungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Para mahasiswa Fakultas Hukum akan mendapatkan kesempatan langsung menjalani proses perancangan undang-undang secara nasional dan internasional seperti di dunia nyata dan belajar dari praktisi. Bahkan, mahasiswa juga membuat proyek, antara lain pembuatan peraturan desa.

Sementara Direktur Pascasarjana Tjandra Yoga Aditama mengatakan, dukungan peningkatan SDM lewat pendidikan tinggi disediakan dengan membuka jenjang magister dan doktor berbagai bidang ilmu. Keunggulan Universitas Yarsi dalam pendidikan kedokteran diperkuat dengan menyediakan magister sains biomedis dan magister administrasi rumah sakit.