Wapres Amin: Evaluasi Level PPKM Dimungkinkan jika Kasus Naik
Pemerintah tetap mewaspadai varian baru Covid-19. PPKM level 1 hingga sekarang masih diterapkan di sejumlah daerah dan ada kemungkinan dievaluasi lagi ketika ada kenaikan kasus Covid-19.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
TANGERANG SELATAN, KOMPAS — Pemerintah belum menurunkan status pandemi ke endemi dan tetap mewaspadai kenaikan kasus Covid-19 karena varian baru. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 masih diterapkan di sejumlah daerah. Evaluasi dimungkinkan ketika nanti, misalnya terjadi kenaikan kasus Covid-19.
”Mengenai Covid-19, saya kira kita semua sudah mendengar bahwa ada kenaikan (kasus). Dan, ternyata banyak yang meninggal itu (karena) banyak yang belum divaksin. Apalagi, belum di-booster (mendapat vaksin penguat),” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menjawab pertanyaan media seusai penyerahan program bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Microfinance Masjid kepada jemaah Masjid At Taqwa, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Jumat (11/11/2022).
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada periode 4 Oktober-8 November 2022, sebanyak 74 persen dari 10.639 kasus rawat inap Covid-19 yang mengalami gejala ringan, sedang, dan berat belum mendapatkan vaksinasi dosis penguat. Adapun sebanyak 84 persen dari 1.373 kasus kematian akibat Covid-19 belum mendapatkan vaksinasi dosis penguat (Kompas.id, 10 November 2022).
Menurut Wapres Amin pemerintah memang belum menurunkan status pandemi ke endemi karena masih mewaspadai jangan-jangan ada varian baru. “(Dan) ternyata ada varian baru ini. Oleh karena itu kita masih memberlakukan (PPKM) tingkat level satu di berbagai daerah. Artinya, kita masih tetap mewaspadai dan tidak mustahil, kalau nanti ada kenaikan, mungkin kita akan mengevaluasi lagi,” katanya.
Ternyata ada varian baru ini. Oleh karena itu kita masih memberlakukan (PPKM) tingkat level satu di berbagai daerah. Artinya, kita masih tetap mewaspadai dan tidak mustahil, kalau nanti ada kenaikan, mungkin kita akan mengevaluasi lagi.
Wapres Amin tidak menampik bahwa di setiap hari perayaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, serta Natal dan Tahun Baru ada pergerakan masyarakat yang lebih tinggi. “Nah, itu akan kita evaluasi apakah akan ada ketentuan-ketentuan khusus seperti yang kita lakukan (tahun lalu). (Saat) ini belum, seberapa dampak, kita belum menghitung dampak yang sekarang ini, kenaikannya, eksponensialnya, seperti apa,” ujarnya.
Namun pada kesempatan tersebut Wapres Amin menuturkan bahwa meskipun dampaknya ringan, pemerintah tetap akan mewaspadainya. “Sekarang ini, sebenarnya tidak berat, tapi ringan. Walau begitu pemerintah akan mewaspadai,” katanya.
Lebih jauh, Wapres Amin menuturkan, satu hal yang diminta pemerintah adalah supaya masyarakat yang belum divaksin segera mendapatkan vaksin. Demikian pula mereka yang sudah mendapatkan vaksin wajib juga agar mendapatkan vaksin penguat. Hal ini karena mereka yang belum divaksin paling rentan terhadap Covid-19.
“Bahkan, sekarang ada pikiran untuk menambah booster lagi. Dua kali booster-nya. Masyarakat jangan sampai abai. Jangan sampai lalai karena ancaman masih ada,” kata Wapres Amin.
Saat ditanya apakah PPKM akan dinaikkan, Wapres Amin menuturkan bahwa pemerintah melihat dan terus mengevaluasi tingkat kenaikan kasus Covid-19 serta bahaya dari varian baru ini. “Jadi, belum diambil langkah. Kita akan koordinasi lagi,” ujarnya.
Cakupan masih rendah
“Pemerintah daerah yang mempunyai stok dosis vaksin menipis dapat melaporkan ke pemerintah pusat sesuai dengan program dan kebutuhan masing-masing daerah. Tidak ada lagi kekosongan stok dosis vaksin”
Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas.id, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril Mansyur di Jakarta, Kamis (10/11/2022) menuturkan cakupan vaksinasi dosis penguat yang masih rendah, yakni baru 36 persen dari target nasional 70 persen.
Pemerintah mengupayakan percepatan vaksinasi dosis penguat kepada masyarakat dengan beberapa program, di antaranya menyiapkan regulasi kewajiban vaksin penguat menjelang libur Natal dan Tahun Baru.
Terkait stok dosis vaksin, Syahril menuturkan bahwa pemerintah telah memastikan ketersediaannya mencukupi. Meskipun sempat terjadi kekosongan pada periode September-Oktober, pada akhir Oktober telah tersedia lebih dari enam juta dosis vaksin dan sebagiannya telah didistribusikan ke sejumlah daerah.
“Pemerintah daerah yang mempunyai stok dosis vaksin menipis dapat melaporkan ke pemerintah pusat sesuai dengan program dan kebutuhan masing-masing daerah. Tidak ada lagi kekosongan stok dosis vaksin,” kata Syahril.