Indonesia-Inggris Kerja Sama Pengelolaan Hutan Lestari

Indonesia jalin kerja sama dengan Inggris di bidang lingkungan dan iklim. Kerja sama ini fokus membahas pengelolaan hutan lestari dan sistem legalitas kayu.

MIS FRANSISKA DEWI

Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup Inggris Lord Goldsmith (kiri) serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (kanan) di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Sabtu (22/10/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan Inggris di bidang lingkungan dan iklim. Kerja sama ini fokus membahas pengelolaan hutan lestari dan sistem legalitas kayu. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan (MOU) dalam mendukung Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030. FOLU Net Sink merupakan penyerapan karbon bersih di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Perjanjian kerja sama tersebut disepakati dalam pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup Inggris Lord Goldsmith di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Sabtu (22/10/2022) malam.

Siti Nurbaya menyampaikan tiga tujuan kerja sama dengan Inggris. Pertama, mempromosikan kerja sama yang selaras dengan peran utama Indonesia dalam Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber Products-Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA) dan keinginan Indonesia untuk mencapai FOLU Net Sink pada tahun 2030. Kedua, mempromosikan sertifikasi pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Ketiga, meningkatkan kolaborasi dan berbagi praktik terbaik untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan terkait.

Saya berharap untuk memajukan kerja sama dengan Indonesia di bidang perubahan iklim, keanekaragaman hayati, lingkungan, dan pembangunan rendah karbon.

”Inggris akan fokus pada persoalan legalitas kayu agar terhindar dari penebangan kayu ilegal atau illegal logging. Indonesia bertekad tidak boleh ada lagi kayu yang lahir dari ilegal. Akan ada standar kayunya dengan segala sistem,” kata Siti Nurbaya.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Polisi mengecek tumpukan kayu bulat yang disita di Sungai Martapura, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pertengahan Maret 2022.

Menurut Siti Nurbaya, Indonesia sebagai negara anggota UNFCCC telah aktif dalam aksi pengendalian perubahan iklim. Selain itu perencaan FOLU Net Sink akan lebih banyak melakukan kegiatan untuk menurunkan emisi karbon hingga bebas emisi pada tahun 2030. KLHK telah mengerjakan penurunan emisi karbon sejak Indonesia mengalami kebakaran hebat di tahun 2015.

KLHK, kata Siti Nurbaya, juga telah membuat rencana pengoperasian FOLU Net Sink, seperti langkah kerja yang sistematis. Pengerjaan tersebut juga diukur dengan tingkat pengeluaran karbon yang akan dihasilkan seperti kebakaran hutan, legalitas kayu, dan hutan sosial.

Terkait dengan kerja sama, Siti Nurbaya mengungkapkan akan dilakukan dialog kebijakan dari aspek teknik, program, serta proyek yang akan berlangsung di lapangan. Menurut dia, hal tersebut menjadi fokus Inggris karena Inggris merupakan tuan rumah COP26 (di Glasgow Skotlandia) tahun lalu.

Baca juga: Penyerapan Karbon Bersih Perlu Diiringi Penetapan Hutan Adat

”Pemerintah Inggris terkesan dengan langkah-langkah dan kebijakan dan rencana kerja yang telah Indonesia disiapkan,” kata Siti.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto menjelaskan, kerja sama dengan Inggris merupakan penguatan kerja sama yang sudah ada, tetapi tahun ini akan fokus pada FOLU Net Sink 2030. Kerja sama dengan Inggris, menurut Agus, memiliki peran penting karena Indonesia mendapat tantangan dari Uni Eropa terkait dengan FLEGT VPA.

”Kita juga punya kerja sama FLEGT VPA dengan Inggris. Melalui kerja sama dengan Inggris, akan memperkuat posisi kita dalam pencapaian yang sudah dilakukan melalui sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK. Harapannya akan mendorong pencapaian target FOLU Net Sink 2030,” ucapnya.

Menurut dia, Uni Eropa akan mengeluarkan regulasi rantai pasok bebas deforestasi (EU DDR). Perjanjian yang sudah ada sebelumnya, seperti komoditas kayu, akan direduksi.

Baca juga: Syarat Bebas Deforestasi Akan Berdampak terhadap Masyarakat Lokal

MIS FRANSISKA DEWI

Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup Inggris Lord Goldsmith saat menyampaikan sambutan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Sabtu (22/10/2022).

Lord Goldsmith menyampaikan apresiasinya terhadap Indonesia terhadap target dan rencana operasi FOLU Net Sink 2030 Indonesia.

”Inggris bangga telah dipercaya dalam peran sebagai Presiden COP26 (Konferensi Perubahan Iklim 2021) oleh masyarakat internasional dan akan terus bekerja sama dengan mitra di seluruh dunia untuk memobilisasi keuangan untuk iklim dan alam. Melalui MOU ini dan pertemuan dengan Menteri Siti Nurbaya, saya berharap untuk memajukan kerja sama dengan Indonesia di bidang perubahan iklim, keanekaragaman hayati, lingkungan, dan pembangunan rendah karbon,” katanya.

Baca juga: Indonesia Sambut Bantuan Inggris Rp 6,8 Triliun untuk Turunkan Emisi Kehutanan

Pada kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia sebagai Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim dan Lingkungan, Lord Goldsmith juga turut menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan G20 Indonesia tahun ini. Menurut dia, Indonesia memainkan peran utama dalam memastikan semua komitmen yang ditetapkan dalam agenda G20 terpenuhi, termasuk transisi energi. Pihaknya berusaha mengatasi peningkatan dampak perubahan iklim dan menjaga agar target suhu Perjanjian Paris tetap terjangkau.