Realisasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai BBM Mencapai 95,9 Persen

Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) mulai disalurkan ke penerima manfaat pada September 2022. Hingga kini, persentase distribusinya lebih dari 90 persen.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Warga menyerahkan uang untuk membayar makanan yang ia beli dari pedagang makanan di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022). Pemerintah terus menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dengan harapan menjaga daya beli masyarakat pasca-kenaikan harga BBM bersubsidi.

JAKARTA, KOMPAS — Penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM diklaim telah mencapai 95,9 persen. Penyaluran bantuan langsung tunai tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga BBM.

”Kemudian, yang berkaitan dengan BLT BBM, realisasi sampai hari ini sudah 19,7 juta penerima manfaat. Artinya, sudah 95,9 persen. Sudah hampir selesai,” kata Presiden Joko Widodo di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022).

Persentase penyaluran bantuan masih akan terus naik. Hingga Selasa sore, Kementerian Sosial mencatat realisasi penyaluran bantuan naik menjadi 96,5 persen. Angka ini setara dengan bantuan ke 19,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Keluarga penerima manfaat ini akan menerima bantuan Rp 150.000 per bulan pada periode September-Desember 2022. Bantuan akan diberikan dalam dua tahap.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo mengunjungi Kantor Pos Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat (2/9/2022). Dalam kunjungan ini, Presiden mengecek penyaluran BLT BBM. BLT BBM didistribusikan sebagai pengalihan subsidi BBM.

Pada tahap pertama, BLT BBM sebesar Rp 300.000 diberikan ke KPM pada September 2022. Adapun BLT BBM tahap kedua sebesar Rp 300.000 akan diberikan lagi pada Desember 2022. Dengan demikian, KPM akan menerima total bantuan sebesar Rp 600.000.

Baca juga: Penyaluran Bantuan Subsidi Upah Baru Mencapai 48 Persen

Sementara BLT BBM diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat setelah harga BBM naik per September 2022. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan tiga bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat.

Bantalan sosial pertama berupa BLT BBM yang ditujukan bagi 20,65 juta KPM. Kedua, subsidi untuk 16 juta pekerja formal dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Ketiga, bantuan transportasi untuk pengemudi ojek dan nelayan serta tambahan bantuan sosial dari 2 persen dana alokasi umum dan bagi hasil (Kompas, 3/9/2022).

Menurut Sekretaris Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Beni Sujanto, BLT BBM telah disalurkan ke 80.013 desa/kelurahan, 7.008 kecamatan, dan 506 kabupaten/kota di 34 provinsi. Persentase penyaluran BLT BBM di Pulau Jawa sebesar 99 persen, sementara Pulau Kalimantan 94,07 persen.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Karyawan berbelanja makan siang dari pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2022). Pemerintah menyiapkan tiga bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang berisiko terdampak kebijakan bahan bakar minyak.

Adapun penyaluran BLT BBM di Pulau Sumatera mencapai 98,36 persen, Pulau Sulawesi 95,95 persen, dan Provinsi Bali 98,61 persen. Sementara capaian distribusi BLT BBM di Kepulauan Riau 97,21 persen, Bangka Belitung 94,89 persen, Nusa Tenggara Barat 97,91 persen, dan Nusa Tenggara Timur 90,45 persen. Penyaluran BLT BBM di Papua 58,4 persen, Papua Barat 67,69 persen, dan Kepulauan Maluku 81,3 persen.

Siasat distribusi

Adapun distribusi BLT BBM menggunakan jasa PT Pos Indonesia. Bantuan untuk penerima manfaat yang sakit, warga lanjut usia (lansia), ataupun penyandang disabilitas akan diberikan secara door to door atau disampaikan langsung ke rumah mereka.

Kadang kita harus menunggu berjam-jam, bahkan satu-dua hari, sampai cuaca dinyatakan baik untuk berlayar. Jadi, kita banyak melakukan skema komunitas karena lebih cepat.

Executive Vice President Regional VI PT Pos Indonesia Ronal Siahaan menambahkan, Pos Indonesia akan terus berupaya menyalurkan BLT BBM, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Pos Indonesia akan mendekatkan diri ke penerima manfaat di kawasan 3T dengan skema komunitas.

Baca juga: BLT BBM Mulai Disalurkan, Daya Beli Masyarakat Dijaga

”Kadang kami harus menunggu berjam-jam atau bahkan satu-dua hari sampai cuaca dinyatakan baik untuk berlayar. Jadi, kami banyak melakukan skema komunitas karena lebih cepat. Kami juga dibantu dinas sosial, termasuk TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan),” kata Ronal.

Saat dihubungi secara terpisah, Rabu (28/9/2022), Kepala Pemeriksaan Laporan Keasistenan Utama VI Ombudsman RI Ahmad Sobirin mengatakan, distribusi BLT BBM mesti disertai aksi afirmasi, utamanya ke daerah yang sulit diakses. Petugas distribusi bantuan didorong agar bisa mendatangi daerah itu. Tujuannya agar penerima bantuan tidak perlu mengeluarkan ongkos tambahan demi mengambil BLT BBM.

”Jangan sampai saudara kita di daerah terpencil mendapat bansos Rp 300.000, tapi ongkos perjalanan dengan perahu, misalnya, sebesar Rp 200.000. Maka itu, mesti ada petugas yang bertugas menjangkau masyarakat yang jauh. Yang seperti ini kita jangan bicara ongkos distribusi (BLT BBM), tetapi bagaimana memastikan bantuan sampai ke masyarakat yang berhak,” ucapnya.

Baca juga: Data Dimutakhirkan, 56 Juta Data Dicoret

Selain itu, data penerima manfaat mesti diperbarui dan diverifikasi secara berkala. Ini untuk meminimalkan risiko bansos salah sasaran. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, data penerima bansos di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan dilakukan setiap bulan.